Prakaryadan Kewirausahaan 93 3. Potensi Usaha Sistem Teknik di Daerah Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam

94 Kelas XI SMA MA SMK MAK Semester 1 Proses produksi pembuatan batik dan tenun, salah satunya adalah pewarnaan. Pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun sangat di sambut baik oleh masyarakat dunia dan memiliki nilai jual tinggi, karena merupakan produk yang ramah lingkungan dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup life style dalam kehidupan di masa sekarang untuk ramah pada lingkungan. Pengambilan zat warna alam, dalam hal ini warna biru yang diambil dari tanaman nila seperti Gambar memiliki kekhususan tersendiri. Nama umum dagang nila dan jenis tanaman ini sering disebut dengan indigoindian indigo Inggris, tomtarum Indonesia, tagung– tagungtaiomtaiung Filipina, kraamna- kho hailand, cham Vietnam, tarom Malaysia Proses pengambilan zat warna alam indigo pada industri rumah masih menggunakan proses yang lebih dominan menggunakan tenaga manusia yaitu pada proses kebur aerasi, dan untuk mempermudah proses aerasi dapat digunakan alat kebur spray aerator. 4. Perencanaan Produksi Tom Spray Aerator untuk Zat Warna Alam Indigo Sumber Dokumen Wawat N Gambar Desain Spray Aerator Sumber Dokumen Kemendikbud Gambar Tanaman nilatomtarom Pompa air Rangka Kran Pengatur Tangki penampung Pressure gauge Sprayer Prakarya dan Kewirausahaan 95 Sumber Dokumen Kemendikbud Gambar Diagram alir pembuatan spray aerator 5. Alat dan Bahan yang dibutuhkan a. Pembuatan Spray Aerator dan Zat warna alam indigo 1 Pembuatan tangki, dapat disubtitusi dengan drum bekas 2 Sprayer, dapat dimodiikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak 3 Pipa paralon, untuk sirkulasi larutan yang dipompa. 4 Pompa air, saklar dan kabel, dapat diperoleh di toko material 5 Rangka penopang tangki 6 Tanaman Indigofera tinctoria 7 Kapur CaO, larutan CaO kapur tohor 6. Proses Produksi Tom Spray Aerator untuk Zat Warna Alam Indigo Proses produksi dalam pembuatan zat warna alam yang dikembangkan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu a. Pembuatan Alat Spray Aerator b. Pembuatan zat warna alam indigo biru Spray aerator sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan zat warna alam indigo biru yang biasa digunakan untuk pewarnaan batik, tenun, denim. Bahan baku zat warna alam ini berupa daun nila yang diolah melalui proses perendaman 24 jam, proses aerasi dan proses pengendapan. Hasil akhir berupa produk pastapowder indigo biru yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. a. Proses Pembuatan Spray Aerator Materialbahan Spray aerator Proses produksi Bagian sprayer Bagian rangka dan pemipaan Peralatan pendukung dalam proses produksi Bagian tangki penampung Alat 96 Kelas XI SMA MA SMK MAK Semester 1 Peralatan dan Bahan Pembuatan Spray Aerator Peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat spray aerator digunakan alat- alat di antaranya mesin las, bor, gerinda, dan tool kit seperti pada gambar Spray aerator dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu penyediaan sprayer, pompa, pemipaan, dan tangki penampung. Prisip dasar dari proses ini adalah aerasi yaitu mengkontakkan cairan dengan udara. Sprayer bisa disubtitusi diganti dengan pipa paralon yang diberi beberapa lubang. Penyediaan reservoir tangki penampung dapat disubtitusi dengan menggunakan drum bekas minyak. Rangka disiapkan untuk menopang tangki, sprayer, pompa dan pipa yang digunakan. Pemipaan dilakukan bersamaan dengan pemasangan tangki. Setelah tangki, pompa, pipa dan sprayer terpasang, tinggal pemasangan saklar untuk mengoperasikan pompa. Sumber arus listrik yang digunakan AC 220 Volt. Peralatan dan bahan pembuatan zat warna alam indigo bagian perendaman digunakan ember untuk merendam daun Indigofera tinctoria L. Spray Aerator digunakan untuk mengaerasi cairan hasil rendaman. Keranjang, kain dan ember digunakan untuk memisahkan antara pasta dengan air. Sumber Dokumen Wawat N Gambar Peralatan yang digunakan dalam pembuatan Spray Aerator Sumber Dokumen Wawat N Gambar Tangki penampung

Sumberdaya pada usaha produk rekayasa sistem teknik, meliputi sebagaimana di bawah ini, kecuali. answer choices . man. money. material. mechine. making. Tags: Potensi usaha sistem teknik di daerah dapat dikembangkan dengan menggunakan pola tecno-ekologis yaitu . answer choices
Materi Wiraswasta Dagangan Kolusi Sistem Teknik – Sistem berasal dari bahasa Latin systema, bahasa Yunani sustema yang artinya suatu wahdah nan terdiri dari komponen maupun unsur yang dihubungkan bersama untuk melampiaskan aliran butir-butir, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem berniat bagi meningkatkan efektivitas pemanfaatan nanang sistem untuk pemecahan masalah. Kerangka menunjukkan bendung gerak nan yaitu strukrur kolam dan berfungsi untuk memanjatkan permukaan air di kali besar. Air sungai yang dinaikkan permukaannya bisa digunakan lakukan sistem irigasi pada persawahan jika permukaan persil nan diairi lebih pangkat berasal permukaan air. Kehabisan bisa terjadi jika parasan tanah persawahan bertambah tinggi daripada bidang air di wilayah setempat, untuk mengatasi terjadinya kekeringan dan gagal panen pada persawahan, dibuatkan pengairan melintasi sistem irigasi. Sistem sreg bendung gerak boleh lagi digunakan sebagai biang kerok peralatan produksi. Sungai yang cukup rimbun alirannya, pengembang dapat digunakan cak bagi sistem transportasi air. Membuka dan menutupnya pintu air menggunakan sistem hidraulik yaitu sistem yang memanfaatkan zat cair oli yang bertekanan bakal melakukan gerakan segaris atau penggalan. Sistem merupakan keterpaduan antar anasir sistem nan ganti berinteraksi, sharing, sinergi dan partisipasi bagi suatu maksud tertentu, dengan proses mekanisme metabolisme loop feedbeck, input-proses-output dengan alamat dagangan dan waktu pencapaian tertentu. Mekanisme kontrol nan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kontinyu, berperilaku mendelongop dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang berada lega lingkungan tertentu. Pintu bagasi mobil yang menggunakan sistem hidraulik dilengkapi dengan elemen sistem yang maujud aktuator yaitu peralatan mekanis bagi menggerakkan suatu sistem, mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Pintu tanggung tertopang aktuator pada saat dibuka seperti pada Buram Aktuator. Aktuator tenaga hidraulik terdapat pada alat dongkrak digunakan untuk menguasai permasalahan mengangkat bagasi yang cukup musykil. Sistem terdiri dari inti sistem dan lingkungan sistem. Lingkungan sistem melingkupi elemen-elemen sistem sebagai tempat berkembangnya sistem. Mileu sistem memiliki tiga sumber ialah informasi, energi dan materi. Inti sistem memiliki kontrol yang lestari terhadap sistem yang berkepentingan. Inti sistem punya sub sistem seperti pada Gambar Sistem dan Inti Sistem. Cermin pikir sistem boleh diimplentasikan dalam seluruh aktivitas orang secara individu maupun kelompok dalam menyentuh intensi spirit menuju perkembangan yang per-sisten. Arketipe pikir sistem memberi berbagai macam seleksian solusi privat penyelesaian permasalahan, rekomendasi dan persiapan pengembangan. Individu yang memiliki transendental pikir sistem mempunyai sikap 1 silih bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang, 2 adanya kesadaran antara masing-masing atom, 3 memiliki pemahaman tentang keterkaitan antar elemen, 4 bersinergi dan berangkulan secara harmoni berkembang, 5 sharing dan networking secara produktif. Sistem teknik merupakan perancangan maupun pengembangan suatu sistem yang lebih baik melalui sistem mekanis alias sistem pada cucu adam dengan mesin. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang tukar berinteraksi, bersinergi dan berkolaborasi. Sistem teknik secara terlambat dapat ditunjukkan seperti pada Gambar Sistem teknik dasar plong gerak engkol nan ganti berinteraksi satu dengan yang lain. Gambar 1 Zarah A sebagai gandar roda digerakkan oleh perabot penggerak tertentu dengan sistem rotasi, maka gerakan berputar pada elemen A diikuti oleh propaganda pada elemen B bak lengan dan atom C nan bergerak maju dan mengaret buat diaplikasikan pada sistem lainnya. Gambar merupakan model dari pergerakan tuas plong alat pengepres baglog dengan mata air tenaga berasal fragmen otak listrik. Prinsip yang separas ditunjukkan plong rencana Tujuan dari sistem tersebut bisa diwujudkan dengan mengkolaborasikan antara sistem yang suatu dengan yang lainnya. Gambar menunjukkan gear yang dihubungkan dengan belt atau rantai untuk menggerakkan sepeda yang lainnya. Gerakan gear ditimbulkan dari biang kerok berupa pentolan DC yang mendapatkan rotasi arus listrik DC semenjak baterai. Putaran dalang DC boleh dikendalikan dengan pertautan pengendali/kontrol dan pengawasan. Sistem teknik ini saling berkaitan antara elemen yang suatu dengan elemen lainnya sehingga tujuan memprakarsai gear dengan kendali elektronik dapat terlampiaskan. Sistem teknik pelalah kita jumpai pada berbagai sektor n domestik sukma sehari-hari. Ciri-ciri yang terdapat pada sistem diantaranya terdapat kumpulan elemen, adanya interaksi antar anasir, terwalak mekanisme umpan balik, dan harapan bersama seperti digambarkan pada Gambar Perancangan atau ekspansi suatu sistem teknik melalui sistem mekanis atau sistem pada cucu adam dengan mesin meski dapat dicapai tujuan yang lebih baik. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar molekul nan ubah berinteraksi, bersinergi dan berkolaborasi dapat diilustrasikan plong produk elektronika. Produk elektronika dengan sistem teknik kendali otomatis bisa dimaknai sesuatu yang bekerja sesuai dengan kemauan konsumen. Produk kodrati ini sudah banyak kita jumpai di pasar baik nan sederhana maupun nan sudah obsesi. Contoh terbelakang nan gelojoh kita jumpai ialah rice cooker. Kemudahan, kesahajaan dan manfaat nan riil dan keuntungan berpangkal sistem teknik secara otomatis ini dapat meningkatkan kurnia kerja sehingga pemakai dapat mengamalkan aktifitas yang lainnya. Sistem teknik pada kendali otomatis adalah satu sistem nan menghubungkan antara sistem operator, kelistrikan, dan elektronika secara bersama dengan sistem informasi bikin mengamankan produksi. Sistem mekanik kerumahtanggaan contoh diatas adalah penanak nasi koteng, sedangkan sistem kelistrikan merupakan tenaga energi elektrik yang diberikan bagi memanaskan elemen pemanas. N domestik hal ini elemen pemanas dan pun thermostat dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik. Komponen thermostat membaca temperatur dan memberikan informasi ke sistem elektrik bakal menyerahkan tindakan. Sistem penanak nasi ini ada dua tindakan yaitu terus menerimakan energi maupun berhenti memberikan energi sreg suhu 100 oC. Programa instruksi yang terdapat pada sistem pengendalian menjalankan instruksi, mengotomasikan suatu proses, diperlukan energi, baik lakukan menggerakan proses itu seorang ataupun bagi mengoperasikan program dan sistem lagam. Sistem pengendali yang menggunakan sensor memberikan informasi sebagai input ke pemroses induk bala bakal memberikan tindakan output. Proses membaca sensor, pengolahan data dari sensor pemroses dan tindakan ialah elemen berpokok sistem kendali. Sistem lagam dapat digambarkan ibarat berikut Pada Gambar umpan mengsol digunakan saat output hasil pemrosesan lain sesuai dengan standar yang diinginkan maka kembali ke input lakukan diproses ulang dengan memperhatikan parameter yang ditetapkan. Sistem kendali otomatis terletak tiga elemen yaitu 1 perigi tenaga untuk menjalankan aksi, 2 sistem kendali umpan balik feedback control dan 3 machine programming. Suatu sistem teknik secara otomatis dirancang buat menjalan tindakan dengan baik, dan tindakan ini membutuhkan listrik karena mudah dibangkitkan dan mudah dikonversikan kebentuk tenaga lainnya A. Perencanaan Gerakan Dagangan Sistem Teknik Persoalan keteknikan di lapangan yakni permasalahan sistem, sehingga dibutuhkan sinergi antar komponen kerumahtanggaan sistem teknik bakal gemuk mengerjakan evaluasi sistem, restorasi sistem, optimalisasi sistem, dan meningkatkan produktifitas sistem lebih jauh. Kewirausahaan dalam pembuatan produk rekayasa peralatan sistem teknik menjadi peluang yang baik dalam melebarkan daya kreasi dan inovasi bagi perigi anak kunci yang tersuguh. Pola kerja sistem dalam kewirausahaan menjadi alasan n domestik pengambilan tindakan yang digambarkan pada Gambar Action loop dari pembuatan produk sistem teknik. Mualamat tugas atau tiang penghidupan inform yang disampaikan berupa kebutuhan pelanggan sreg produk sistem teknik, dikembangkan dalam bentuk perencanaan dan dokumen disiapkan secara termuat plan . Perencanaan kerja dibuat di antaranya desain produk sistem teknik, dan keputusan diambil atas semua kebutuhan yang diperlukan terjadwal organ dan bahan/material decide . Tugas membuat produk sistem teknik dengan kecam standar nan ditentukan carry out . Pembuktian dengan menguji coba produk sistem teknik control dan melakukan evaluasi dengan mempertanyakan komoditas sistem teknik yang telah dibuat evaluate . 1. Ide dan Peluang Kampanye Produk Sistem Teknik Nasib dan semangat kewirausahaan penting untuk dibangun sedini mungkin yang lebih memusat pada bagaimana belajar mandiri, mengorganisasikan suatu tiang penghidupan secara sistematis, memecahkan permasalahan teknis, bekerja internal team dan kesadaran akan kualitas privat pembuatan produk perkomplotan. Gambar menunjukkan hubungan antara roh dan kehidupan kewirausahaan kaitannya dengan action loap dalam menciptakan menjadikan komoditas sistem teknik. Pemberdayaan potensi yang terletak di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menaik keberagaman karya konspirasi sistem teknik yang secara perlahan-lahan mengalami penyempurnaan misal episode solusi dari kebutuhan masyarakat. Wirausaha barang sistem teknik bisa digambarkan sebagai halnya pada action loop pembuatan komoditas sistem teknik. Ekonomi kreatif yang tersentra melalui pemetaan sentra-sentra industri kreatif memungkinkan tumbuhnya daerah kreatif nan berkembang dan terkoordinasi, dari kegiatan produksi sampai pemasaran dan kenaikan kualitas agar mampu bersaing. 2. Sumur trik yang dibutuhkan Kreativitas manusia laksana perigi anak kunci ekonomi nan n kepunyaan kredit dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Pabrik berlimpah merupakan salah satu solusi privat pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat khalayak bikin menciptakan ketenteraman dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan kiat cipta dan penemuan seseorang. Perkembangan industri berada creative industry mencakup 14 jenis nan boleh membawa panggung hijau bagi terus meningkatkan kreativitas da t inovasi bagi sumur ki akal manusia yang ada. Kekuatan industri rani saat ini di antaranya pabrik kreatif berbasis teknologi digital. Industri rani digital terletak lega games, education, music, animation, software dan sosial media. Kemandirian privat menggali ide, memilih potensi dagangan nan dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global dan meningkatkan keanekaragaman dagangan nan memiliki ponten dan daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan menjadi komponen yang penting untuk terus diupayakan. Sumber daya sreg manuver produk rekayasa sistem teknik, meliputi a man, b money, c material, d mechine, e method dan f market sebagai halnya pada Gambar Sumber daya pada usaha sistem teknik. 3. Administrasi Aksi Administrasi kampanye mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pendaftaran transaksi yang meliputi pendaftaran transaksi keuangan dan pembukuan transaksi produk maupun jasa dan aspek pajak baik pajak pribadi maupun pajak persuasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Aspek administrasi propaganda. 4. Kebutuhan Pasar terhadap Dagangan Sistem Teknik Produk konspirasi peralatan sistem teknik andai bagian berusul jutaan produk nan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan buat mencecah efektivitas memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunanya. Industri congah dengan memperhatikan kearifan domestik dan mengkreasi potensi lokal yang memiliki biji-poin kultural, dikembangkan menjadi suatu barang nan memiliki ponten tambah, dan kekuatan ekonomi baru. Komoditas sistem teknik masih habis potensial cak bagi terus digali menjadi karya konkret dan karya yang mutakadim berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan nan dibutuhkan dapat dipasarkan untuk menyempurnakan kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Perencanaan kampanye intern kewirausahaan memiliki tahapan menutupi tahap memulai, melaksanakan, mempertahankan, dan melebarkan seperti pada Rencana a. Tahap memulai Mengawasi peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme menjadi bagian penting dan purwa dan menentukan jenis usaha nan dikembangkan baik itu berupa barang maupun jasa. Identifikasi kebutuhan sendang daya pada manuver produk konspirasi nan direncanakan. Prosedur nan ditetapkan diantaranya jenis persuasi, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasan. b. Tahap Melaksanakan Pembiayaan, organisasi, kepemilikan, perigi daya sosok, dan kepemimpinan yang memiliki pemahaman mengenai risiko, pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan pemasaran produk usaha menjadi tahapan yang penting diperhatikan intern proses produksi yang menerapkan keselamatan kerja dan melebarkan sikap peduli lingkungan. c. Tahap Mempertahankan Propaganda produk konspirasi dalam mempertahankan produksi dengan mengerjakan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi nan dihadapi. d. Tahap berekspansi Kreativitas dan inovasi menjadi terdahulu untuk mengembangkan manuver barang konspirasi baik yang bersirkulasi dibidang jasa maupun produk. Hasil usaha nan dijalankan secara bertahap. B. Sistem Produksi Usaha Sistem Teknik 1. Aneka Dagangan Operasi Sistem Teknik Dagangan usaha sistem teknik dirancang dan dikembangkan beralaskan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat konsumen. Hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah pengusahaan dan perawatannya yaitu bagian yang menjadi perhatian. Karya rekayasa inovatif dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan tepat guna dan efektifitas intern pembuatan barang, di antaranya berupa produk pengolahan hasil pertanaman, perladangan, perikanan, limbah perkebunan nan semua itu yaitu putaran solusi dalam berproduksi. Beberapa model aneka barang peralatan sistem teknik antara enggak a. Perlengkapan pencetak arang briket Alat pencetak arang briket yakni kempa nan berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mesh tertentu yang mutakadim dicampur dengan perekat kanji, sehingga menjadi briket arang dengan dimensi dan kerangka tertentu seperti kardus, bulat torak, dan atau buntar pepat. Tekanan yang dihasilkan maka dari itu klem, selain manual dapat juga berasal bersumber hidraulik, ataupun impitan insinyur menunggangi ulir. Gambar pencetak briket secara manual ditunjukkan pada Rancangan yang dapat memanfaatkan bahan yang ada di kewedanan sekitar. b. Alat pengering hasil pertanaman Perabot pengering hasil pertanian, menggunakan bahan seng yang diberi dandan hitam dengan tujuan untuk menyerap seksi, sinar matahari diserap oleh benda seng berwarna liar dan diteruskan kedalam ruangan oven. Perlengkapan ini dibuat buat mengurangi kadar air hasil perkebunan dan tampan tray nan berfungsi bagaikan gelanggang bahan yang dikeringkan di dalam urat kayu pengering pada proses penjemuran secara alami sehingga mengenai permukaan bahan nan akan dikeringkan. c. Jingkir Batik Tanur listrik untuk membatik digunakan untuk menggantikan penyalai tunam yang menggunakan minyak tanah yang ketika ini sudah lalu langka didapatkan. Kejadian ini dapat menghemat biaya produksi bagi memanaskan parafin atau malam bagi membatik. Tanur elektrik didesain menunggangi elemen tanur yang dibuat spiral yang dialiri arus listrik AC 220 Volt/50 Hz mengkonversi berbunga energi setrum menjadi energi panas. Kompor dilengkapi dengan saklar push button dan potensiometer serta bola lampu penunjuk. d. Alat pemungutan zat warna alam indigo Proses pengambilan zat warna pataka indigo pada dasarnya adalah bagaimana melakukan aerasi pada cairan hasil rendaman daun berpunca tanaman Indigofera tinctoria. L. Pada Gambar Perkakas untuk pemungutan Zat Warna Alam Indigo melalui sirkulasi hancuran dengan menggunakan pompa, memungkinkan terjadinya proses aerasi. Pada saat pompa bekerja cairan pada tangki A diisikan ke dalam tangki B melalui spraiyer S sebatas tagihan tertentu. Proses aerasi berlangsung bilamana air dispraykan melalui sprayer S. Larutan di tamping pada tangki C jika proses aerasi selesai. Barang peralatan sistem teknik lainnya, diantaranya peranti pembuat tepung misalnya organ pencipta abu, terdiri dari dua komponen utama, yakni penghalus dan penyaring. Penghalus boleh berupa grind, adalah pertemuan dua buah logam yang berputar bertentangan arah dan menghancurkan benda nan hendak dihaluskan. Penapis berfungsi mengayak tepung dengan ukuran mesh tertentu. Produk peralatan pres gambir, alat berbentuk kempa tekanan yang dihasilkan baik dari tenaga hidrolik maupun mekanik. Spiner sebagai salah suatu alat yang digunakan untuk mendamaikan produk olahan dari hancuran atau petro seperti puas Gambar Produk Peralatan sistem teknik. 2. Manfaat Produk Kampanye Sistem Teknik Manfaat karya rekayasa produk peralatan sistem teknik Keberadaan karya produk usaha sistem teknik menyerahkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya Solusi untuk peningkatan produktifitas dan efektifitas dalam menjalankan produksi gerakan rumahan home industry Memasrahkan kemudahan, meningkatkan kualitas dan kuantitas intern ber-produksi Memperkerap daya kreasi dan inovatif pembuatnya bikin terus berkarya mengaras optimal Terciptanya lapangan tiang penghidupan untuk mewujudkan karya inovasi. 3. Potensi Usaha Sistem Teknik di Daerah Sendang pokok yang meliputi sumber daya orang, sendang daya alam dan perigi daya budaya bagaikan potensi manuver sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan jamak yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta kemajemukan budaya dari heterogen propinsi di Indonesia menjadi penggalan yang potensial dalam menjalankan operasi sistem teknik. Produk yang dibuat boleh mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di provinsi. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki skor cermat. Budaya Indonesia yaitu perigi rahasia dan kekayaan nan perlu terus dikembangkan dan menjadi episode nan tak bisa dipisahkan di internal kehidupan. Kita gegares melihat di area-daerah banyak aktifitas penduduk berbuat kegiatan nan sifatnya drop temurun dalam menetapi kebutuhan. Batik, tenun adalah produk yang dihasilkan makanya aktifitas umum di sekeliling kita. Kita mengenal menulis, tenun misal sumber buku nan diakui dunia seumpama mal budaya Indonesia. Ekspansi budaya melalui potensi nan tersuguh dapat dilakukan dengan paradigma tekno-ekologis sebagai pelecok suatu tulang beragangan sistem dengan menggabungkan antara teknologi dengan lingkungan yang tunak dijaga keseimbangannya . Pola integrasi tekno-ekologis salah satu contohnya seperti pada Gambar dimaksudkan bahwa produk yang dihasilkan positif zat warna alami yaitu barang yang ramah lingkungan. Peningkatan efektivitas dalam eksploitasi peralatan sistem teknik nan dibuat dengan taat menjaga kekekalan lingkungan, lebih produktif, efisien, dan berkualitas. Penggunaan zat warna tiruan nan jebah dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan alat peraba penggunanya. Proses produksi pembuatan batik dan tenun, salah satunya adalah pemotifan. Pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun habis di terima baik maka itu mahajana marcapada dan memiliki kredit jual tinggi, karena merupakan produk yang ramah lingkungan dan sudah menjadi bagian dari gaya hayat life style dalam hayat di masa waktu ini lakukan baik hati pada lingkungan. Pengambilan zat rona bendera, dalam hal ini rona biru yang diambil dari pohon nila seperti Gambar memiliki kekhususan tersendiri. Nama mahajana dagang nila dan varietas tanaman ini sering disebut dengan indigo/indian indigo Inggris, tom/dawat Indonesia, tagung–tagung/taiom/taiung Filipina, kraam/na-kho Thailand, cham Vietnam, tarom Malaysia Proses pengutipan zat dandan umbul-umbul indigo pada pabrik rumah masih menggunakan proses nan lebih dominan menggunakan tenaga manusia yaitu pada proses kebur aerasi, dan bakal mempermudah proses aerasi dapat digunakan perabot kebur spray aerator. 4. Perencanaan Produksi Tom Spray Aerator lakukan Zat Warna Pan-ji-panji Indigo 5. Perlengkapan dan Mangsa nan dibutuhkan a. Pembuatan Spray Aerator dan Zat warna kalimantang indigo 1 Pembuatan tangki, dapat disubtitusi dengan drum lulusan 2 Sprayer, boleh dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak 3 Pipa paralon, untuk sirkulasi cair yang dipompa. 4 Pompa air, saklar dan kabel, boleh diperoleh di toko material 5 Rangka penopang tangki 6 Tanaman Indigofera tinctoria 7 Kapur CaO, larutan CaO kapur tohor 6. Proses Produksi Tom Spray Aerator buat Zat Warna Bendera Indigo Proses produksi dalam pembuatan zat warna tunggul yang dikembangkan intern situasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu a. Pembuatan Alat Spray Aerator b. Pembuatan zat corak alam indigo spektakuler Spray aerator sebagai perangkat yang digunakan untuk pengambilan zat warna bendera indigo biru yang jamak digunakan bakal pewarnaan batik, tenun, denim. Bahan baku zat dandan pataka ini nyata daun nila yang diolah melalui proses perendaman 24 jam, proses aerasi dan proses sedimentasi. Hasil akhir berupa dagangan tapal/powder indigo biru yang mempunyai nilai jual memadai tingkatan. a. Proses Pembuatan Spray Aerator Peralatan dan Bahan Pembuatan Spray Aerator Peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat spray aerator digunakan perlengkapan-alat di antaranya mesin las, bor, gurinda, dan tool kit seperti pada gambar Spray aerator boleh dibagi menjadi empat episode yaitu penyediaan sprayer, pompa, pemipaan, dan tangki penampung. Prisip dasar dari proses ini yaitu aerasi yaitu mengkontakkan enceran dengan udara. Sprayer dapat disubtitusi/ diganti dengan pipa paralon yang diberi sejumlah gua. Penyediaan reservoir/tangki pengumpul dapat disubtitusi dengan menggunakan drum jebolan petro. Lembaga disiapkan untuk menopang tangki, sprayer, pompa dan pipa yang digunakan. Pemipaan dilakukan bersamaan dengan pengisian tangki. Setelah tangki, pompa, pipa dan sprayer terpasang, tinggal pengisian saklar untuk mengoperasikan pompa. Sumber arus listrik yang digunakan AC 220 Volt. Peralatan dan sasaran pembuatan zat warna alam indigo adegan perendaman digunakan baldi untuk mengacapi daun Indigofera tinctoria L. Spray Aerator digunakan bakal mengaerasi cairan hasil rendaman. Keranjang, kain dan ember digunakan lakukan memisahkan antara pasta dengan air. Pengusahaan Spray Aerator dapat mempermudah kerumahtanggaan proses produksi pengutipan zat warna alam indigo. Konservasi perlengkapan ini meliputi 1 Preservasi alat terutama bagian sprayer, yakni menjernihkan babak gaung sprayer agar enggak tersumbat dari kapur yang digunakan. Pastikan dalam kondisi tahir selepas menggunakannya. 2 Hindari tergenangnya air sreg spray aerator pada bagian tangki waduk saat penyimpanan agar tidak terjadi korosi pada peralatan. 3 Untuk pemeliharaan maintenance secara periodik puas pompa air, hindari terjadinya hubung singkat karena keterpencilan kabel terbatas baik. 4 Perhatikan penggunaan sumber listrik disesuaikan dengan spesifikasi pompa air yang digunakan. Pembuatan produk peralatan sistem teknik membutuhkan pekerjaan yang teliti dan harus memperhatikan keselamatan kerja sebagai upaya untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja. Peralatan keselamatan kerja nan digunakan dalam pembuatan radas yang membantu proses produksi antara lain sarung tangan, kacamata, helm, pakaian praktik, safety shoes, pelindung alat pendengar, kedok pelindung sungai buatan pernafasan. Keselamatan kerja n domestik proses produksi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guna menghidari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja mencakup penangkalan kesialan kerja dan konservasi terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan ibarat akibat dari kondisi kerja yang tak kesatuan hati dan atau tidak sehat. Perilaku yang tidak aman dan praktik kerja tidak standar, dan segala apa yang menjadi sebab perilaku tidak aman harus menjadi perhatian agar kecelakanaan kerja bisa diminimalisir. Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, revolusi, perdagangan, pemasangan, pengusahaan, penggunaan, perawatan, dan penyimpanan korban, barang, dagangan teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Budaya K3 dibentuk dari sifat perilaku para anggota berupa seperangkat nilai dan norma pola perilaku yang didasari dengan kognisi tinggi yang diwujudkan privat bentuk sikap, congor, dan tindakan yang menghadap sreg terciptanya kegiatan yang aman, sehat, andal, dan selaras dengan lingkungan. Budaya K3 dapat dilihat mulai sejak jihat pandang activator, pelaku dan dampak yang muncul berpunca setiap perilaku kerja sebagai halnya puas Gamabar b. Pembuatan Zat Warna Standard Indigo memperalat Spray Aerator Spray aerator sebagai salah suatu alat dalam pembuatan zat warna umbul-umbul indigo sebagai halnya telihat kerumahtanggaan diagram alir pada Gambar ibarat berikut Bagian perendaman/Proses hidrolisis Proses aerasi, ditambahkan larutan kapur CaO plong saat proses aerasi seperti plong Gambar Proses aerasi Proses pengendapan sedimentasi, cairan yang sudah diaerasi dan di tambah dengan cairan kapur diendapkan dengan menggunakan baldi. Setelah terletak endapan, perlahan buang hancuran bagian atas bercat kekuningan dan tampung endapan tersebut seperti puas Buram Air akan terpisah dengan pasta dan tapal ini siap lakukan dikemas. Jika penyimpanan dalam periode lama, dapat dibuat powder dengan cara dikeringkan terlebih lewat dan dihaluskan menunggangi peralatan tambahan. 7. Penyediaan Barang Pengemasan produk pralatan sistem teknik dimaksudkan untuk mempermudah pelaku dalam menjalankan suatu pegangan bagi mencecah efektivitas dan daya guna intern pembutan produksi. Urut-urutan teknologi dalam penyiapan satu dagangan berkembang dengan cepat. Casing atau selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Pengemasan buat pelindung kepentingan rotasi dan keistimewaan identitas umpama kemasan dagangan didesain kiranya produk bisa terlindung semenjak tubrukan dan menarik Akan halnya kemujaraban kemasan dagangan antara lain a. Mempertahankan mutu b. Memanjangkan masa simpan c. Mempermudah penyimpanan dan pemasaran/transportasi d. Menambah daya tarik bagi pengguna memberi informasi dan alat angkut promosi Agar kemujaraban tersebut di atas dapat dicapai, maka situasi-keadaan berikut harus diperhatikan a. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas b. Memuat informasi yang jelas & bonafide c. Menarik desain, corak, bentuk, dengan atak yang timbang d. Format & material bahan sesuai kebutuhan e. Bahan terbuat dari material yang resistan terhadap perlakuan bilamana pemindahan transport. f. Volume kemasan, menggunakan format yang umum untuk produk-komoditas tertentu, misalnya 250 gr, 500 gr atau 1000 gr. Label, adalah informasi nan dibuat pada kemasan kebanyakan berisikan tentang a. Siaran produk yang sebenarnya b. Foto atau gambar produk c. Merek perusahaan d. Bulan-bulanan produsene. e. Bobot produk Informasi tentang masa produksi dan atau masa kadaluwarsa dan hal-kejadian tak nan istimewa pada komoditas yang dihasilkan, menjadi putaran informasi pada konsumen. Produksi zat warna indigo yang terdiri berasal dua keberagaman, yaitu basah dalam bentuk tapal dan serdak, maka bentuk kemasan bagi keduanya berbeda. C. Menghitung Titik Impas Break Even Point 1. Pengertian BEP Break Even Point Analisis BEP yaitu alat amatan lakukan mengetahui had ponten produksi atau volume produksi satu persuasi bikin menyentuh nilai impas yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kemalangan. Suatu usaha dikatakan layak, jika biji BEP produksi kian besar dari jumlah unit nan sedang diproduksi saat ini dan BEP harga harus kian rendah daripada harga yang berlaku sekarang, dimana BEP produksi dan BEP harga boleh dihitung dengan menunggangi rumus bagaikan berikut Amatan BEP digunakan lakukan mengetahui jangka hari pengembalian modal atau investasi satu kegiatan kampanye atau sebagai penentu takat pengembalian modal. Produksi minimal satu kegiatan operasi harus menghasilkan alias cak memindahtangankan produknya agar enggak menderita kerugian. BEP yaitu suatu keadaan dimana manuver bukan memperoleh laba dan tidak menderita kesialan. Biaya produksi zat rona umbul-umbul indigo membentangi biaya investasi, biaya lain tetap, dan biaya operasional. Analisis operasi produksi zat warna duaja indigo di susun bikin mencerna bayangan ekonomi mengenai usaha yang akan diwujudkan. Analisis kampanye pembuatan zat rona alam indigo menggunakan hipotesis bahwa a. Alat spray aerator dapat digunakan selama 3 hari. Oleh sebab itu biaya tegar yang digunakan merupakan biaya penyusutan tiap-tiap hari dengan cermin penyusutan tetap. Harga Perkakas Spray Aerator baru Rp. b. Kapling nan digunakan 400 m2 dengan sistem kontrak 1 tahun. Suku cadang biaya lahan dihitung sesuai dengan tahun produksi c. Tenaga kerja yang digunakan 1 insan. Upah sendirisendiri musim Rp. d. Siklus produksi disesuaikan dengan masa pengetaman daun nila adalah 3 wulan sekali. Proses produksi memerlukan perian sejauh 6 musim sampai menghasilkan pasta. e. Produksi dilakukan di gedung hak seorang, sehingga dalam kasus ini tidak dinyatakan bagaikan bagian berpokok komponen biaya. f. Timba produktivitas 100 liter digunakan sebanyak 2 buah dengan harga masing-masing Rp. g. Keranjang perendaman digunakan 2 buah dengan harga Rp. h. Ember dan keranjang perendaman, dapat digunakan sejauh 2 tahun. i. Harga pasta zat warna alam indigo di murahan suntuk beragam dan puas analisis ini digunakan biji kebanyakan yaitu Rp. per kg. Komponen biaya dalam satu proses produksi 3 wulan a. Biaya Pemodalan 1 Sewa tanah sendirisendiri periode 400 m2 Rp 2 Alat spray aerator Rp 3 Timba perendaman Rp 4 Keranjang pengendapan Rp Total investasi Rp b. Biaya Fleksibel 1 Patera nila 300 kg Rp 1000,00 Rp 2 Tenaga kerja 6 HOK Rp Rp 3 Kapur dangkar 9 kg Rp1000,00 Rp Total biaya lain tetap/fleksibel Rp c. Biaya Penyusutan 1 Kontrak Lahan Rp. 2 Penyusutan Spray Aerator Rp 3 Penyusutan ember Rp. 4 Penyusutan keranjang perendaman Rp Besaran biaya tetap Rp d. Biaya Produksi 1 Biaya tidak teguh/variable cost Rp 2 Biaya kontrak dan penyusutan Rp Besaran biaya produksi e. Produksi Zat dandan alam indigo Tapal 50 kg Rp Rp Besaran pendapatan Rp f. Keuntungan Keuntungan = Total penghasilan – Biaya produksi = Rp – Rp. = Rp 2. Menghitung BEP BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menunggangi rumus sebagai berikut Bersumber rekaan BEP produksi dan harga, diketahui bahwa bintik impas usaha pembuatan zat rona indigo dicapai detik produksi pasta menyentuh 25,23 kg atau harga pasta indigo sebesar Rp . Produksi di atas 25,23 kg dan harga di atas lega tiap siapa periode produksi adalah keuntungan. D. Politik Promosi Usaha Sistem Teknik Pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak sekadar berhubungan dengan komoditas, harga produk, dan pendistribusian dagangan, sekadar berkait pula dengan mengkomunikasikan barang ini kepada konsumen, untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun kebijakan yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri berpokok empat komponen terdahulu yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka seperti digambarkan pada Bentuk Strategi Promosi. Pamrih utama melejitkan sebuah produk menutupi 1 memberikan daya tarik partikular bagi para pelanggan, 2 meningkatkan angka penjualan, 3 membangun loyalitas pengguna. 1. Keefektifan Promosi Promosi perusahaan memang dulu terdepan karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk maupun barang, dan tentunya itu sangat berbuah besar terhadap berlangsungnya aktivitas satu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi a. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen b. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu dagangan c. Mencerna kaidah pengenalan dan penyampaian produk sebatas hingga ke pengguna d. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran e. Mengetahui kebijakan promosi yang tepat kepada para pengguna f. Mencerna kondisi persaingan pasar dan kaidah mengatasinya g. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi 2. Sasaran Promosi Keseleo satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi yaitu menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan bahan pasar. Langkah dalam menentukan objek promosi di antarannya 1tentukan target pasar, 2 tentukan tujuan promosi, 3 buat isi wanti-wanti yang menjujut, 4 pilih sarana promosi dan 5 buat anggaran promosi seperti digambarkan pada Rencana Korban Promosi. E. Laporan Kegiatan Pembuatan Komoditas Sistem Teknik Pemberitaan kegiatan usaha merupakan penguraian embaran tentang maju mundurnya sebuah gerakan sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi warta. Seorang pimpinan perusahaan akan mengarifi semua situasi n domestik perusahaannya dan dapat menguasai jalannya firma dengan melihat siaran kegiatan usaha. Takrif harus menetapi syarat-syarat diantaranya relevan , dapat dimengerti, dapat diuji, nonblok, tepat waktu, daya banding dan ideal. Laporan boleh dibedakan menjadi 1. Laporan Laba Rugi, proklamasi yang menunjukkan kemampuan firma cak bagi menghasilkan keuntungan plong suatu perian akutansi alias satu tahun. Mualamat laba rugi terdiri dari pendapatan dan kewajiban usaha. 2. Laporan perlintasan modal, laporan yang menunjukan pergantian modal tuan atau laba nan tidak dibagikan lega suatu waktu akuntasi karena adanya transaksi gerakan pada periode tersebut. 3. Neraca, daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta pemberitaan tentang asal sumber rahasia tersebut 4. Informasi arus kas cash flow, pemberitaan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan privat periode akuntasi beserta sumbernya. F. Evaluasi Kegiatan pembuatan dagangan 1. Makrifat Titipan Pembuatan Acuan/Dagangan Indonesia berpotensi buat dikembangkan industri-industi produktif di mana praktisi industri adalah para generasi cukup umur yang aktif, kreatif, dan inovatif. Potensi umbul-umbul yang suka-suka di sekitar masih banyak yang belum dikreasi menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Lakukan obeservasi aneh-aneh pabrik makmur yang ada. Lakukan pula pengamatan potensi di selingkung yang belum diselesaikan. Melalui proyek ini, diharapkan boleh diperoleh karya-karya sistem teknik berupa model dan memiliki angka dan bermanfaat. 2. Tugas Pengembangan Antaran a. Aklimatisasi terkait dengan karya rekayasa yang menjadi target tugas kelompok b. Penelitian awal melalui observasi c. Gagasan atau ide d. Mendesain proyek e. Pembuatan Eksemplar karya dagangan peralatan sistem teknik f. Aplikasi secara masyarakat 3. Etiket Komoditas a. Label produk disesuaikan dengan potensi sendang pusat kalimantang yang ada disekitar untuk dijadikan pilihan intern pembuatan modelnya. b. Tugas akan disimpulkan melalui presentasi dan mendemontrasikan paradigma. c. Murid didik menguraikan bagaimana mengidentifikasi persoalan sehingga muncul gagasan internal merencanakan proyek, bagaimana sistem berkreasi, dan dimana kelebihan mulai sejak ideal yang dibuat. d. Peserta bimbing menguraikan bagaimana model bisa diaplikasikan secara umum. 4. Pekerjaan dan Pendidikan Terkait a. Peserta bimbing melakukan pengamatan di mana boleh mengembangkan pendidikan tercalit dengan model yang akan direncanakan. b. Lapangan pekerjaan seperti mana apa yang memungkinkan untuk mengaplikasikan gagasan nan ada dengan memperhatikan penggunaan energi terbarukan sesuai dengan potensi sumber energi terbarukan di sekeliling. 5. Organisasia. a. Peserta didik melakukan observasi melangkahi internet terkait dengan peralatan sistem teknik sesuai dengan potensi sumber anak kunci di sekitar. Langkah alternatif melakukan kunjungan ke tempat proses produksi peralatan sistem teknik. b. Kebutuhan bahan. Peserta didik mengkomunikasikan dan memasalahkan pada guru pembimbing mengenai desain dan kebutuhan mangsa dan alat yang digunakan cak bagi mewujudkan model maka dari itu keramaian masing-masing guna mendapatkan pengarahan. 6. Langkah Kerja a. Kerja tim. Setiap Peserta didik harus mengetahui manfaat dan kelemahan dalam bekerja sama b. Fokus sreg produk yang berupa teoretis karya rekayasa pembuatan dagangan peralatan sistem teknik. Setiap kelompok fokus dan memiliki cambuk nan tinggi untuk mendapatkan komoditas yang bagus dan berkualitas. c. Perencanaan dan pengorganisasian, Peserta jaga dapat merencanakan dalam musim yang sumir. 7. Lampiran Portofolio a. Perencanaan b. Hasil Kerja Perorangan c. Evaluasi Kerubungan d. Evaluasi dari gerombolan lain Akhirnya, telah sampailah postingan nan admin bagikan akan halnya Materi Wiraswasta Produk Rekayasa Sistem Teknik. Semoga bermanfat dan jangan lalai baca pula Wirausaha Kerajinan berusul Bahan Limbah Berbentuk Bangun Ki boyak .
BacaJuga. 1 Wirausaha Produk Rekayasa Sistem Teknik. 2 Perencanaan Usaha Produk Sistem Teknik. 3 Sistem Produksi Usaha Sistem Teknik. 4 Manfaat Produk Usaha Sistem Teknik dan Potensi Usaha Sistem Teknik di Daerah. 5 Proses Pengemasan Produk. 6 Strategi Promosi Usaha Sistem Teknik. 7 Evaluasi Kegiatan Pembuatan Produk.
Buku ini memberikan beberapa pilihan model bisnis yang dapat dikembangkan. Mulai dari sistem on-grid, off-grid, jasa energi terbarukan hingga virtual power plant yang menjadi potensi pengembangan di masa mendatang. Bahasan juga mencakup segi teknis, ekonomi, hukum serta aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan. Studi kasus dilakukan pada tiga provinsi terpilih, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur. Meskipun memiliki studi kasus dalam pembahasan, buku ini tidak memberikan saran mutlak untuk model bisnis yang dapat dikembangkan pada ketiga provinsi tersebut. Lebih jauh, usulan model bisnis tidak terbatas pula pada tiga provinsi terpilih yang dituliskan pada buku ini. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free ii Model Bisnis untuk Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia Penulis Ardyanto Fitrady, Prof. Dr. Deendarlianto Adhika Widyaparaga, Dr. Rachmawan Budiarto Lesnanto Multa Putranto, Irine Handika, Dwi Novitasari, M. Hasan Imaddudin, M. E. Sc. Laras Prasakti, Dannys Arif Kusuma, M. Eng. Ekrar Winata, Ahmad Adhiim Muthahhari, Moses Gregory Ginting, Ryan Wiratama Bhaskara, Saiful Alim Rosyadi, Febryani Nugrahaningsih, Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Energi Yogyakarta iii Model Bisnis untuk Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia Penulis Ardyanto Fitrady, Prof. Dr. Deendarlianto Adhika Widyaparaga, Dr. Rachmawan Budiarto Lesnanto Multa Putranto, Irine Handika, Dwi Novitasari, M. Hasan Imaddudin, M. E. Sc. Laras Prasakti, Dannys Arif Kusuma, M. Eng. Ekrar Winata, Ahmad Adhiim Muthahhari, Moses Gregory Ginting, Ryan Wiratama Bhaskara, Saiful Alim Rosyadi, Febryani Nugrahaningsih, Tata Letak dan Desain Sampul Rajib Khafif Arruzzi, Ilustrasi Freepik Diterbitkan oleh Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Sekip Blok K1-A Yogyakarta 55281 Bulaksumur Indonesia pse +62 274 549429 +62 274 549429 Edisi Oktober 2021 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN 978-623-91932-2-5 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau keseluruhan isi buku dalam bentuk apa pun, secara elektronis, maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin dari penerbit. Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 71, Ayat 1, 2, dan 6. iv KATA PENGANTAR Salah satu tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah pemerataan akses energi bagi semua warga negara. Tidak tersedianya akses energi berpengaruh serius pada kesejahteraan dan produktivitas masyarakat di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, transportasi, maupun industri. Penyediaan energi listrik pada tingkat nasional juga masih didominasi bahan bakar fosil. Hal ini menyebabkan meningkatnya emisi karbon dan kerentanan penyediaan energi di masa depan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebanyak 29% atau 41% dengan kerja sama internasional di tahun 2030 dengan menargetkan masuknya 23% energi terbarukan dalam bauran energi primer di tahun 2025. Permasalahan akses energi bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat —dalam hal ini antara lain Kementerian ESDM— tetapi juga terdapat peran Pemerintah Daerah Pemda untuk mendukung transisi energi rendah karbon. Perencanaan transisi energi bisa menjadi peluang untuk memberdayakan Pemerintah Daerah Pemda dan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pada model bisnis yang listrik berkelanjutan. Salah satu dukungan Pemda dalam mendukung energi berkelanjutan adalah adanya perencanaan energi wilayah lokal yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah RUED, perencanaan spasial perkotaan yang terperinci RDTR/Rencana Detail Tata Ruang serta dukungan dari lembaga-lembaga lain di daerah. Partisipasi Pemda perlu didorong secara penuh. Pemda dapat berkontribusi dalam berbagai hal, mulai dari inisiasi program pemanfaatan energi terbarukan, investasi melalui badan usaha milik daerah, memastikan dukungan masyarakat serta berbagai kegiatan lainnya. Terbitnya buku “Model Bisnis untuk Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia” merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada untuk berkontribusi dalam menangani permasalahan nasional sekaligus mendukung Pemda untuk mengembangkan potensi energi terbarukan di daerah. Buku ini memberikan beberapa pilihan model bisnis yang dapat dikembangkan. Mulai dari sistem on-grid, off-grid, jasa energi terbarukan hingga virtual power plant yang menjadi potensi pengembangan di masa mendatang. Bahasan juga mencakup segi teknis, ekonomi, hukum serta aspek keberlanjutan v yang perlu diperhatikan. Studi kasus dilakukan pada tiga provinsi terpilih, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur. Meskipun memiliki studi kasus dalam pembahasan, buku ini tidak memberikan saran mutlak untuk model bisnis yang dapat dikembangkan pada ketiga provinsi tersebut. Lebih jauh, usulan model bisnis tidak terbatas pula pada tiga provinsi terpilih yang dituliskan pada buku ini. Akhir kata, penulisan buku yang berlangsung selama satu tahun ini tentu masih membutuhkan kritik saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Yogyakarta, Oktober 2021 Penyusun vi DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................................ iv Daftar Isi .......................................................................................................................... vi Daftar Gambar ............................................................................................................. viii Daftar Tabel..................................................................................................................... ix Glosarium ..........................................................................................................................x 1. Pendahuluan ................................................................................................................1 Permasalahan pada Akses Energi di Indonesia ............................................... 1 Energi Terbarukan dalam Permasalahan pada Bauran Energi Primer ......... 1 Keberlanjutan Sustainability dari Perspektif Masyarakat dan Pemerintah Daerah ................................................................................................................... 1 Ketahanan Energi Daerah ................................................................................... 2 Model Bisnis Berkelanjutan untuk Pembangunan Terbarukan ..................... 2 Pentingnya Peran Pemerintah Daerah .............................................................. 2 2. Kebutuhan energi ........................................................................................................3 Kebutuhan energi ................................................................................................ 3 Transisi Energi ..................................................................................................... 4 3. Analisis Teknis ............................................................................................................7 Potensi Energi Terbarukan ................................................................................. 7 Potensi Energi Terbarukan di Indonesia ..................................................... 7 Rantai pasok Supply chain ............................................................................... 12 Pembangunan Pembangkit Listrik EBT ..................................................... 12 Pemilihan Pemasok Komponen Pembangkit Energi Terbarukan .......... 12 Analisis Kesiapan Nasional dalam Produksi Komponen Pembangkit ET13 Parameter Pemilihan dan Pertimbangan Teknologi Energi Terbarukan .... 14 Pembangkit Listrik Tenaga Air ................................................................... 14 Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS .................................................. 14 Pembangkit Listrik Tenaga Angin .............................................................. 16 Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa .......................................................... 17 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi .................................................... 19 Tantangan Teknis Pembangkit Listrik Energi Terbarukan .......................... 20 Batasan Integrasi Variabel Renewable Energy Sources VRES ................... 20 Transisi Sistem Tenaga ................................................................................. 27 4. Analisis Ekonomi ...................................................................................................... 30 Dampak terhadap perekonomian daerah ....................................................... 30 Potensi Manfaat Lingkungan ........................................................................... 32 vii 5. Analisis Hukum ........................................................................................................ 35 Pemetaan Hukum Pengembangan Energi Terbarukan dan Peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pusat ................................................... 35 Peraturan Pemerintah Daerah .......................................................................... 36 Sektor Energi pada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja .................. 36 Pemerintahan Daerah dan Amendemennya pada UU Cipta Kerja ....... 37 UU Ketenagalistrikan ................................................................................... 38 UU Energi ...................................................................................................... 38 Pengelolaan Peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional ...................................................................... 40 Percepatan Pencapaian Target 23% Bauran Energi melalui Pembangunan Pembangkit Hybrid dan Pembangkit EBT secara Paralel............................. 41 6. Analisis Pemangku Kepentingan .......................................................................... 45 7. Model Bisnis .............................................................................................................. 50 Identifikasi parameter ....................................................................................... 50 Tujuan dan Kategori ..................................................................................... 50 Pemangku Kepentingan Utama .................................................................. 51 Aktivitas Utama Key Activity .................................................................... 51 Proposisi Nilai Value Proposition .............................................................. 52 Struktur Biaya Cost Structure .................................................................... 52 Aliran Pendapatan ........................................................................................ 53 Model Bisnis yang Diusulkan .......................................................................... 54 Model Bisnis On Grid ................................................................................... 54 Model Bisnis Off Grid ................................................................................... 57 Model Bisnis Jasa Energi Energy Service Provider ................................... 59 Sistem Virtual Power Plant VPP ................................................................ 61 Sistem Alternatif Sistem Energi Hidrogen ............................................... 65 Studi Kasus ......................................................................................................... 72 Nusa Tenggara Timur .................................................................................. 72 Nusa Tenggara Barat .................................................................................... 76 Kalimantan Timur ........................................................................................ 79 8. Kesimpulan dan Rekomendasi ............................................................................... 83 Daftar Pustaka ................................................................................................................. 87 viii DAFTAR GAMBAR Gambar 3-1 Peta Global Horizontal Irradiation Indonesia Sumber Atlas Bank Dunia, 2019 ..............................................................................................8 Gambar 3-2 Peta Energi Surya di Indonesia MW ...................................................8 Gambar 3-3 Peta Kecepatan Angin Indonesia Sumber Indonesia World Bank, 2019 ...........................................................................................................9 Gambar 3-4 Peta Energi Angin MW di Indonesia ..................................................9 Gambar 3-5 Sumber Energi Panas Bumi Potensi dan Cadangan di Provinsi-provinsi di Indonesia Direktorat Panas Bumi Ditjen EBTKE, 2017.................................................................................................................. 10 Gambar 3-6 Peta Potensi PLTA MW di Indonesia ................................................ 11 Gambar 3-7 Peta Energi Biomassa MW di Indonesia ........................................... 11 Gambar 3-8 Kesiapan Industri Komponen Listrik Nasional Mendukung rantai pasok PLTS PSE UGM, 2020 .............................................................. 12 Gambar 3-9 Skema Sederhana Sirkuit PV Surya ..................................................... 15 Gambar 3-10 Pembangunan Turbin Angin ................................................................ 16 Gambar 3-11 Gambaran NDC ...................................................................................... 23 Gambar 3-12 Ilustrasi Pembatasan TML .................................................................... 24 Gambar 3-13 Ilustrasi Pembatasan Unit Pembangkit Gas ........................................ 24 Gambar 3-14 Jenis Sistem Hybrid................................................................................ 26 Gambar 3-15 Langkah-Langkah Integrasi EBT Intermitten ke dalam Grid ........... 28 Gambar 7-1 Struktur Pemangku Kepentingan Model Bisnis On - Grid ............... 56 Gambar 7-2 Struktur Pemangku Kepentingan Model Bisnis Off - Grid ............... 58 Gambar 7-3 Berbagai Jenis Layanan yang Ditawarkan oleh Penyedia Layanan Energi ....................................................................................................... 59 Gambar 7-4 Penempatan Pemangku Kepentingan Model Bisnis VPP ................. 64 Gambar 7-5 Proses Produksi Hidrogen dari Gas .................................................... 66 Gambar 7-6 Proyeksi Permintaan Hidrogen ............................................................ 67 Gambar 7-7 Perbandingan antara Hidrogen dan Bahan Bakar Lain .................... 69 Gambar 7-8 Peta distribusi Intensitas GHI kWh/m2 di Nusa Tenggara Timur.................................................................................................................. 72 Gambar 7-9 Distribusi Intensitas Kecepatan Angin m/s di Nusa Tenggara Timur ....................................................................................................... 73 Gambar 7-10 Peta Distribusi Intensitas GHI kWh/m2 di Nusa Tenggara Barat 76 Gambar 7-11 Distribusi Kecepatan Angin m/s di Nusa Tenggara Barat ............ 76 Gambar 7-12 Peta Distribusi Intensitas GHI kWh/m2 .......................................... 79 Gambar 7-13 Distribusi Kecepatan Angin m/s di Kalimantan Timur ................. 79 ix DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Konsumsi Listrik Konsumen di Indonesia TWh [1], [2] ........................3 Tabel 2-2 Usaha Daerah / Lokal yang Perlu di Pertimbangkan ..............................6 Tabel 3-1 Klasifikasi Energi Berdasarkan Kondisi Saat Ini PSE UGM, 2020 ...... 13 Tabel 3-2 Contoh Komponen Penyusun Panel Surya .............................................. 16 Tabel 3-3 Hubungan Antara Diameter Rotor dan Daya ......................................... 17 Tabel 3-4 Kadar Air dari Beberapa Sumber Biomassa............................................. 18 Tabel 3-5 Rincian Biaya PLTPB .................................................................................. 20 Tabel 3-6 Klasifikasi Sistem Tenaga Listrik [15] ....................................................... 20 Tabel 3-7 Klasifikasi Ukuran Pembangkit ................................................................. 21 Tabel 3-8 Perbedaan antara Energi Angin dan Surya ............................................. 22 Tabel 3-9 Pengelompokan Penelitian Sebelumnya berdasarkan Jenis Sistem Hibrida yang Digunakan ........................................................................... 27 Tabel 3-10 Teknologi Pembanngkitan EBT Intermitten ............................................ 29 Tabel 6-1 Matriks Pemangku Kepentingan............................................................... 49 Tabel 7-1 Bussiness Model Canvas On-Grid ........................................................... 55 Tabel 7-2 Business Model Canvas Off-Grid ............................................................. 58 Tabel 7-3 Business Model Canvas Model Bisnis Jasa .............................................. 60 Tabel 7-4 Struktur Pemangku Kepentingan Model Bisnis Jasa .............................. 61 Tabel 7-5 Business Model Canvas Virtual Power Plant ........................................ 63 Tabel 7-6 Elemen Transmisi, Distribusi dan Penyimpanan Rantai Nilai Hidrogen....................................................................................................................... 66 Tabel 7-7 Beberapa Deskripsi Teknis dalam Memproduksi Hidrogen ................. 68 Tabel 7-8 Metode Produksi Hidrogen dan Pertimbangan Lingkungan ................ 69 Tabel 7-9 Rencama Umum Energi Daerah NTT ....................................................... 75 Tabel 7-10 Rencana Umum Energi Daerah NTB ........................................................ 78 Tabel 7-11 Rencana Umum Energi Daerah Kalimantan Timur ................................ 82 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik Arus yang mengalir secara searah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final Badan Informasi Geospasial Energi terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembakaran campuran biomassa dengan batu bara Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial Jumlah energi yang tersimpan dalam sistem tertentu atau wilayah ruang per satuan volume Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi Pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan Proses powering menggunakan listrik biasanya berhubungan dengan pengisian daya yang berasal dari sumber luar Larangan impor atau ekspor Penyumbang pencemaran udara Kemampuan untuk melakukan kerja Jumlah energi dalam, volume dan tekanan panas dari suatu zat Engineering Procurement and Construction Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Energy Sevice Provider, Penyedia Layanan Energi Jenis boiler yang menggunakan bed material sebagai media penghantar panas untuk menstabilkan panas didalam furnace Properti fisik dalam ruang Sifat tidak tetap atau berubah-ubah Perubahan yang mendadak karena terjadi pembukaan dan penutupan saklar Perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas Alat yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik Global Horizontal Irradiation Geographic Information System Hydro Power Potential Study Kompensasi yang diberikan Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh Bergantian berfungsi dan tidak berfungsi Independent Power Producer Ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau Perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Perpindahan baik barang/jasa, energi ataupun sumber daya yang lain Liquid organic hydrogen carriers Lembaga swadaya masyarakat Nationally Determined Contribution Menyimpan daya dalam baterai atau jika tidak ada di jaringan Menghasilkan daya ketika jaringan daya utilitas PLN tersedia Perserikatan Bangsa-Bangsa Biomassa berukuran diameter 6-10 mm dan panjang 10-30 mm Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa pembangkit listrik tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Pembangkit listrik tenaga uap Perusahaan Listrik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Fotovoltaik, teknologi panel surya Perbandingan jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik dengan jumlah total rumah tangga Tempat sumber, tempat penyimpanan Alat mekanik yang berputar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Umum Energi Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Fasilitas pengolahan hasil tambang Peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke battery dan diambil dari baterai ke beban Pembebasan pembayaran pajak dalam periode tertentu Proses termokimia dalam pemanfaatan biomassa yang lebih efektif untuk menghasilkan solid fuel Perangkat listrik yang dapat digunakan untuk mentransfer daya dari satu sirkuit dan sirkuit lain Perombakan pengadaan energi fossil ke energi terbarukan Mesin berputar yang mengambil energi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah United Nations Framework Convention on Climate Change Conference Sumber energi terbarukan variabel Halaman ini sengaja di kosongkan 1 1. PENDAHULUAN Permasalahan pada Akses Energi di Indonesia Akses energi -pada konteks ini dibatasi pada energi listrik- seharusnya tidak terbatas pada angka rasio elektrifikasi, tetapi juga pada sumber energi yang andal dan terjangkau. Akses energi telah menjadi salah satu faktor serius dalam kesejahteraan dan produktivitas rumah tangga. Meskipun penting, beberapa wilayah di Indonesia mengalami masalah keterbatasan dalam akses energi. Di daerah pedesaan, terdapat permasalahan yang lebih kompleks diantaranya karena infrastruktur yang terbatas serta tingginya biaya investasi untuk penyediaan energi berkelanjutan. Untuk itu, sering kali permasalahan akses energi diselesaikan dengan memberikan solusi jangka pendek, salah satunya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PLTD. Penggunaan PLTD mengakibatkan daerah terpencil atau pedesaan bergantung pada bahan bakar fosil. Energi Terbarukan dalam Permasalahan pada Bauran Energi Primer Pada tingkat nasional, penyediaan energi listrik juga masih didominasi listrik berbahan bakar dasar fosil. Dominasi ini menyebabkan meningkatnya emisi karbon dan kerentanan penyediaan energi di masa depan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebanyak 29-41% di tahun 2030 dengan menargetkan masuknya 23% energi terbarukan dalam bauran energi primer di tahun 2025. Demi mencapai target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM merilis rencana untuk mengonversi 13 GW pembangkit listrik tenaga fosil menjadi energi terbarukan. Rencana konversi ini terdiri dari pembangkit listrik tenaga diesel PLTD sebesar 1,7 GW, pembangkit listrik tenaga uap PLTU 5,6 GW, dan pembangkit listrik tenaga gas uap PLTGU 5,9 GW yang tersebar di seluruh Indonesia [1] Keberlanjutan Sustainability dari Perspektif Masyarakat dan Pemerintah Daerah Masalah energi bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, dalam hal ini antara lain Kementerian ESDM; tetapi juga terdapat peran Pemerintah Daerah Pemda untuk mendukung transisi energi rendah karbon. Perencanaan transisi energi bisa menjadi peluang untuk memberdayakan Pemerintah Daerah Pemda dan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pada model bisnis yang listrik berkelanjutan. Salah satu dukungan Pemda dalam mendukung energi berkelanjutan adalah adanya perencanaan energi wilayah lokal yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah RUED, perencanaan spasial perkotaan 2 yang terperinci RDTR/Rencana Detail Tata Ruang serta dukungan dari lembaga-lembaga lain di daerah. Ketahanan Energi Daerah Rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98,93% pada tahun 2020, tetapi ada perbedaan yang cukup besar antara akses energi di bagian barat dan timur Indonesia. Rasio elektrifikasi di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara masih kurang dari 80% [2]. Selain permasalahan akses energi, keberlanjutan sumber energi juga menjadi isu yang patut dipikirkan. Ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil berdampak pada risiko ketahanan energi. Di Indonesia, pembangkit listrik skala besar bergantung pada batubara yang sebagian besar dipasok dari Pulau Kalimantan. Sementara pada pulau-pulau kecil, pasokan solar untuk PLTD seringkali bermasalah pada ketersediaan/logistik. Untuk itu, pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokal menjadi solusi yang cukup menjanjikan, terutama bagi masyarakat di daerah. Model Bisnis Berkelanjutan untuk Pembangunan Terbarukan Pengembangan energi baru terbarukan EBT akan makin menarik jika secara ekonomi menghasilkan keuntungan. Untuk itu, diperlukan model bisnis berkelanjutan yang saling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan terkait. Diperlukan praktik bisnis berbeda yang menuntut kontribusi dari investor swasta dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, upaya bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting dalam setiap inisiatif pengembangan energi terbarukan. Pentingnya Peran Pemerintah Daerah Partisipasi Pemda perlu didorong secara penuh. Hasil dari survei sebelumnya oleh PSE UGM menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berbagai pemangku kepentingan merupakan faktor signifikan untuk pengoperasian pembangkit listrik berkelanjutan [3]. Pemda dapat berkontribusi dalam memastikan masyarakat dan perusahaan lokal menerima dan mendukung pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Pemda dapat mengambil bagian melalui kegiatan berikut • Menginisiasi program pemanfaatan EBT • Investasi melalui badan usaha daerah BUMD • Memastikan perkuatan dukungan dari masyarakat • Menyediakan dukungan dalam operasional dan pemeliharaan pembangkit bagi masyarakat • Menyediakan insentif tingkat wilayah, fasilitas investasi dan berbagai langkah afirmasi strategis guna membangkitkan bisnis EBT di daerah • Kolaborasi dengan berbagai kementerian dalam mengakses berbagai insentif pemerintah pusat. 3 2. KEBUTUHAN ENERGI Kebutuhan energi Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus naik setiap tahunnya pada berbagai sektor pengguna. Puncak beban listrik meningkat dengan rata-rata peningkatan 5,81% setiap tahunnya [2], [4]. Sementara Tabel 2-1 menunjukkan peningkatan konsumsi listrik yang terus naik sejak 2011 dengan rata-rata 5,7% per tahun [2], [4]. Berdasarkan data tersebut, diprediksi bahwa sepuluh tahun mendatang, kebutuhan listrik Indonesia akan meningkat sebesar 6,42% per tahun, dengan asumsi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. Peningkatan penggunaan listrik dapat dilihat dalam hampir semua sektor, khususnya sektor rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa peran energi listrik semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Tabel 2-1 Konsumsi Listrik Konsumen di Indonesia TWh [2], [4] Kebutuhan listrik dapat dipenuhi dengan menyediakan kapasitas pembangkit yang memadai di seluruh Indonesia sehingga dapat menjangkau semua sektor konsumen. Penyediaan pembangkit EBT juga tumbuh seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit di Indonesia. Pertumbuhan ini merupakan kontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca GRK yang sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris, tentang Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 [5], [6] 4 Transisi Energi Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh perubahan iklim diwujudkan dalam rencana transisi energi. Upaya ini juga merupakan manifestasi dari komitmen internasional yang terkandung dalam Nationally Determined Contribution NDC [7] sebagai respons dari United Nations Framework Convention on Climate Change Conference UNFCCC ke-21 di tahun 2015. Pada agenda tersebut, Indonesia menyatakan bahwa ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan skenario Business as Usual BaU di tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen ini diperkuat melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim [6]. Untuk mendukung komitmen tersebut, Indonesia mencanangkan target EBT dalam bauran energi nasional minimal sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia adalah harga energi terbarukan yang kurang kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil. Tantangan lain yang dihadapi terkait rendahnya pemanfaatan dan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan antara lain adalah [8] a Kebijakan tentang harga belum sepenuhnya diimplementasikan b Subsidi yang tidak jelas orientasinya c Peraturan belum sepenuhnya menarik bagi investor d Belum optimalnya insentif untuk pembangkit listrik EBT e Kurang tersedianya instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi f Proses perizinan sulit dan memakan waktu lama g Masalah penyediaan lahan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Dirjen EBTKE juga berupaya untuk melaksanakan program pengembangan energi terbarukan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut [1] 1 Pembuatan pasar baru untuk ET; 2 Pengembangan PLTS dan PLTB dalam skala besar untuk menarik investor sekaligus mengembangkan industri lokal; 3 Sinergi pengembangan EBT dengan pengembangan kluster ekonomi, seperti Kawasan Khusus Ekonomi, Kawasan Industri dan Kawasan Wisata Unggulan; serta 4 Fasilitas pendanaan berbiaya rendah untuk investasi energi terbarukan. Berdasarkan [2] [9], 56% produksi listrik Indonesia disuplai oleh PLTU, disusul PLTGU sekitar 15% dan PLTA sebesar 8%. Saat ini, PLN juga memiliki sekitar PLTD di lokasi. Pada bulan November 2020, PLN meluncurkan program yang disebut “Konversi 225 MW di 200 lokasi berbasis EBT”. Program ini 5 dibagi menjadi tiga tahap konversi. Pada tahap pertama, kapasitas PLTD yang akan digantikan oleh pembangkit ET sebesar 0,225 GW yang tersebar di 200 lokasi. Di tahap dua dan tiga, kapasitas PLTD akan berkurang hingga 0,5 GW dan 1,3 GW. Telah disebutkan sebelumnya bahwa rasio elektrifikasi cukup bervariasi di seluruh wilayah Indonesia. Laporan ini akan berfokus pada tiga lokasi sebagai sampel analisis yaitu Nusa Tenggara Barat NTB, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Kalimantan Timur. Berdasarkan data [3], elektrifikasi rasio di NTT, NTB, dan Kaliimantan Timur berturut-turut adalah 59,09%, 99,70%, dan 99% [10]. PLN berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di NTT, NTB, dan daerah timur Indonesia dengan menggunakan tabung listrik talis. Talis bekerja sebagai baterai. Talis memiliki kapasitas beragam, mulai dari 300 Wh, 500 Wh, dan Wh, dan diperkirakan dapat digunakan masing-masing untuk 3, 4, dan 8 malam. Perkiraan ini berdasarkan asumsi beban tiga lampu masing-masing lima watt dan beroperasi sekitar delapan jam per hari. Pengembangan potensi ET di daerah diprediksi akan berkembang karena keberadaan Talis. Operasional Talis membutuhkan stasiun pengisian yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi di lokasi terkait, misalnya berupa PLTA, PLTBiomassa atau PLTS. PLN berencana melibatkan PEMDA dan perusahaan daerah untuk membangun stasiun pengisian listrik Talis. Energi lokal bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Peran pemerintah dapat diupayakan agar tidak terlalu tinggi porsinya. Dalam prosesnya, perlu dipertimbangkan untuk membuat masyarakat makin berdaya. Jangan sampai aplikasi teknologi EBT sustainable dari sisi lingkungan, misalnya, tapi tidak berkelanjutan manfaat luasnya. Perlu adanya pengembangan partisipasi lokal, dengan memanfaatkan potensi lokal, membawanya ke pengembangan nasional, hingga mengawal proses “self development” menjadi optimal. Apabila rakyat membutuhkan akses listrik, maka rakyat didorong pula untuk makin berkontribusi. Ketika membicarakan akses, masyarakat harus dilibatkan dari awal. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi EBT, perlu didukung oleh Pemda. Pemda dapat pula berperan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengelola EBT. Penting untuk melakukan studi kelayakan sebelum memulai pekerjaan yang melibatkan aspek sosial dan ekonomi. Perlu rencana yang kreatif dan produktif untuk melibatkan masyarakat. Kebutuhan pasar juga perlu dipetakan untuk menentukan antara lain rantai pasok dari teknologi yang akan dikembangkan berdasarkan potensi lokal. Keterlibatan masyarakat setempat sangat penting bahkan untuk mengelola bisnis EBT di daerah, misalnya seperti untuk kebutuhan manajemen pembukuan pemasaran usaha. 6 Akses lokal juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Setidaknya terdapat dua usaha daerah/lokal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1 Koperasi dan 2 Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penjelasan mengenai usaha daerah ini ditunjukkan di tabel Tabel 2-2. Tabel 2-2 Usaha Daerah / Lokal yang Perlu di Pertimbangkan Menjadi salah satu komponen di desa yang bisa berbinis dan punya izin usaha bisa di jadikan subsidi untuk biaya kelistrikan di daerah Tidak memiliki kapasitas teknis untuk pengelolaan EBT, pengalaman dan pengetahuan yang terbatas dalam bisnis berkelanjutan dan akses pasar. Untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan teknologi EBT di daerah, berbagai pemangku kepentingan perlu berkoordinasi secara intensif sejak tahap perencanaan. Pendampingan masyarakat perlu dilakukan, antara lain dengan memberikan pemahaman tentang EBT agar dapat memunculkan rasa ingin memiliki dan menjaga teknologi yang akan diimplementasikan. Identifikasi model bisnis, usaha kecil, menengah dan besar serta akses pasar perlu dipertimbangkan pula dalam implementasi EBT di daerah. 7 3. ANALISIS TEKNIS Potensi Energi Terbarukan Pemetaan potensi adalah langkah pertama yang dilakukan sebelum membuat rencana pembangunan teknologi EBT di daerah. Dalam rangka memanfaatkan sumber energi terbarukan, pemetaan energi terbarukan merupakan tahap awal untuk memformulasikan rencana pembangunan pembangkit listrik ET [11]. Oleh karena itu, Pusat Studi Energi UGM telah memetakan sumber energi terbarukan menggunakan metode GIS Geographic Information System dengan Software ArcGIS Metode GIS ini dapat memetakan area yang berpotensi dalam pengembangan 1 PLTS dengan peta GHI Global Horizontal Irradiation, 2 PLTB dengan peta WV Wind Velocity, dan 3 PLTMh dengan penghitungan potensi mikrohidro, analisis topografi dan debit air, 4 PLTP dengan mengidentifikasi lokasi potensi panas bumi dan 5 PLTBm berdasarkan penelitian sumber biomass yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM [12]. Potensi Energi Terbarukan di Indonesia Energi Surya Gambar 3-1 menunjukkan peta Global Horizontal Irradiation dengan rentang nilai kurang dari 3,6 kWh/m2 dan lebih dari 6 kWh/m2. Tiap titik per area didigitalkan untuk mengekstrak besar potensialnya. Nilai 4,5 kWh/m2 per hari digunakan sebagai nilai ambang batas untuk menentukan lokasi potensi energi surya yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya untuk setiap provinsi di Indonesia. Hasil ekstraksi dari potensi lokasi tenaga surya dapat dilihat di Gambar 3-2. Provinsi Papua adalah provinsi dengan potensi energi surya terbesar dengan MW, disusul dengan Kalimantan tengah dengan MW. Ini disebabkan oleh topografi area datar yang terekspos dengan energi surya lebih besar daripada provinsi lainnya. Sementara itu, total potensi energi surya di Indonesia adalah MW atau 122,43 GW. Gambar 3-1 Peta Global Horizontal Irradiation Indonesia Sumber Atlas Bank Dunia, 2019 Gambar 3-2 Peta Energi Surya di Indonesia MW Energi Angin Gambar 3-3 menunjukkan peta kecepatan angin untuk setiap provinsi di Indonesia. Peta ini menunjukkan kecepatan angin rata-rata tahunan pada ketinggian 75 m dengan resolusi 5 km. Dalam studi ini, setiap titik per area didigitalkan untuk mengekstrak besaran potensialnya. Nilai 5 m/s per hari digunakan sebagai nilai ambang batas untuk menentukan lokasi potensi energi angin yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin untuk setiap provinsi di Indonesia. Hasil ekstraksi potensi lokasi energi angin dapat dilihat pada Gambar 3-4. 9 Provinsi Papua merupakan provinsi dengan potensi energi angin terbesar sebesar MW, disusul oleh Provinsi Maluku sebesar MW. Ini disebabkan oleh topografi area datar yang terekspos dengan energi angin lebih besar daripada provinsi lainnya. Sementara itu, total potensi energi angin di Indonesia adalah MW atau GW. Lebih detail, hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 3-4. Gambar 3-3 Peta Kecepatan Angin Indonesia Sumber Indonesia World Bank, 2019 Gambar 3-4 Peta Energi Angin MW di Indonesia Energi Panas Bumi Untuk menghitung potensi energi panas bumi, kami menggunakan data dari Kementerian ESDM Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3-5. Menurut data tersebut, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi terbesar dengan Mwe yang terdiri dari potensi spekulatif sebesar Mwe dan potensi hipotesis sebesar 734 Mwe. 10 Gambar 3-5 Sumber Energi Panas Bumi Potensi dan Cadangan di Provinsi-provinsi di Indonesia Direktorat Panas Bumi Ditjen EBTKE, 2017 Energi Air Potensi PLTA di Indonesia menurut laporan Hydro Power Potential Study HPPS pada tahun 1983 adalah MW, dan data ini diulang dalam studi inventarisasi Tenaga Air pada tahun 1993. Namun, dalam laporan Master Plan Study for Hydro Power Development in Indonesia oleh Nippon Koei pada tahun 2011, potensi energi air setelah skrining pemantauan lebih lanjut adalah MW. Studi lain dilakukan oleh Ditjen EBTKE ESDM yang memetakan potensi PLTA menggunakan data dari Badan Informasi Geospasial BIG. Badan BIG ini telah mengumpulkan data daerah aliran sungai dari Kementerian PUPR dan data elevasi untuk menghitung tenaga airpotensi PLTA di Indonesia. 11 Gambar 3-6 Peta Potensi PLTA MW di Indonesia Energi Biomassa Pemetaan potensi biomassa dihitung menggunakan data dari berbagai jenis biomassa yang dapat ditemukan di 34 provinsi di Indonesia. Gambar 3-7 menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi tenaga biomassa terbesar berupa MW. Kemudian disusul oleh provinsi Jawa Timur sebesar MW. Gambar 3-7 Peta Energi Biomassa MW di Indonesia 12 Rantai pasok Supply chain Pembangunan Pembangkit Listrik EBT Berdasarkan data riset oleh Pusat Studi Energi UGM tentang kesiapan industri dalam mendukung pembangkit listrik tenaga surya PLTS, telah ditemukan bahwa perusahaan nasional memiliki kemampuan yang memadai dalam memproduksi teknologi untuk komponen PLTS, walaupun beberapa komponen panel surya harus diimpor karena bahan utamanya tidak tersedia. Berdasarkan Gambar 3-8 dapat dilihat bahwa penyebaran pemasok komponen sistem PV di Indonesia didominasi oleh perusahaan di Indonesia bagian barat. Mayoritas pemasok komponen sistem PV berlokasi di Jakarta dan Jawa Barat, yaitu Banten, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Depok. Gambar 3-8 Kesiapan Industri Komponen Listrik Nasional Mendukung rantai pasok PLTS PSE UGM, 2020 Pemilihan Pemasok Komponen Pembangkit Energi Terbarukan Pemilihan pemasok adalah proses dimana pembeli mengidentifikasi, mengevaluasi, dan membuat kontrak dengan pemasok. Dalam hal pemilihan pemasok, biasanya ada banyak kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan [13]. Ada banyak sarana pengambilan keputusan dalam memilih pemasok yang dipakai dalam Multi-criteria Decision Making MCDM, yaitu Data Envelopment Analysis DEA, Analytical Network Process ANP, Analytic Hierarchical Process AHP, dan Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution TOPSIS. Pada kasus yang berbeda, pendekatan yang dilakukan juga berbeda. Hal ini tergantung pada kriteria dan metode yang diinginkan. Ada 13 beberapa metode yang unik seperti AHP Analytic Hierarchy Process akan lebih baik digunakan di unclear conditions daripada metode lainnya [14]. AHP dan ANP Analytic Network Process adalah metode yang menggunakan pendekatan matematis dan yang paling sering digunakan. Analisis Kesiapan Nasional dalam Produksi Komponen Pembangkit ET Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pembangunan EBT dengan menyediakan insentif fiskal, seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk bagi BUMN strategis dan industri dalam negeri yang fokus pada pengembangan pembangkit listrik ET. Namun, kebijakan ini belum bisa memacu peningkatan kapasitas listrik ET. Untuk mendorong peningkatan kapasitas ET, perlu dilakukan analisis tentang seberapa jauh penggunaan komponen yang diproduksi oleh industri manufaktur domestik. Analisis ini sangat penting untuk dilakukan demi meningkatkan kemampuan teknologi industri lokal dalam mendapatkan formulasi kebijakan yang tepat bagi pemangku kepentingan. Tabel 3-1 menggambarkan kondisi fabrikasi dari setiap energi yang dihasilkan pada pembangkit listrik ET. Tabel 3-1 Klasifikasi Energi Berdasarkan Kondisi Saat Ini PSE UGM, 2020 Beberapa dapat diproduksi secara domestik kecuali turbin dan generator Beberapa dapat diproduksi secara domestik kecuali turbin dan generator Sebagian besar dapat diproduksi secara domestik kecuali turbin dan generator Semua komponen dapat dikerjakan secarapada level nasional Masih dalam tahap pengembangan dan proyek percontohan, tidakbelum ada tahap komersial di Indonesia Masih dalam tahap pembangunan pabrik baterai, saat ini baterai lithium masih diimpor Pemanfaatan komponen dalam negeri untuk pembangkitan, dimulai dengan bahan baku dan teknologi, perlu dikembangkan terus-menerus untuk mendukung kemandirian energi. Saat ini, beberapa komponen dapat diproduksi secara domestik, misalnya pada pembangkit listrik biomassa, panas bumi, air, dan mikrohidro. Untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan bagian penelitian dan pengembangan pabrik untuk meningkatkan kemampuan teknik sehingga mampu menghitung dan mendesain pembangkit secara mandiri, atau didukung oleh perusahaan teknologi yang mampu mendesain sistem dan peralatan pembangkit yang bersifat non-moving/non-dynamic. 14 Parameter Pemilihan dan Pertimbangan Teknologi Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit listrik tenaga air sangat mirip dengan pembangkit listrik tenaga batu bara, di mana sumber energi digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Namun, dari pada menggunakan energi yang terkandung dalam uap super panas seperti di pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan potensi energi dari air yang sudah disimpan dalam bendungan. Berdasarkan jumlah kapasitas, pembangkit listrik tenaga air biasanya diklasifikasikan sebagai berikut [15] • Mikrohidro kurang dari 100 kW • Minihidro 100-500 kW • Hidro skala kecil 500 kW - 10 MW • Hidro skala besar di atas 10 MW Faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mendesain PLTA antara lain adalah 1. Aspek Topografi Berhubungan dengan estimasi data topografi dalam area fasilitas tenaga airpermukaan lahan, daerah aliran sungai untuk mendukung kinerja PLTA 2. Aspek Hidrologi Mempertahankan debit air untuk memperkirakan produksi energi pada PLTA 3. Aspek sipil Berisi desain infrastruktur PLTA, seperti konstruksi bendungan, struktur pertimbangan hidrolik, dan mendesain akses komponen pendukung lainnya 4. Aspek elektro-mekanik Terdiri dari turbin, pembangkit listrik, dan sistem kontrol 5. Aspek Ekonomi Evaluasi ekonomi dari PLTA penting untuk memperkirakan kelayakan teknologi tenaga air yang diusulkan. Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Komponen pada PLTS pada umumnya terdiri dari bagian-bagian penting sebagai berikut [16] 1. Panel Surya Komponen ini digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari ke arus menjadi listrik DC. Arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan intensitas mataharinya. 15 Jumlah sel atau ukuran panel yang lebih tinggi diperlukan untuk area pada radiasi matahari yang rendah agar menghasilkan listrik secara optimal.. 2. Solar charge controller Tegangan keluar dari panel surya perlu disesuaikan sebelum memasuki baterai. Alat ini digunakan untuk mengontrol tegangan yang dihasilkan. 3. Baterai Untuk mencegah intermitensi dari intensitas cahaya, energi listrik disimpan di dalam baterai sebelum digunakan. 4. Inverter daya Alat ini akan mengubah arus DC yang keluar dari baterai DC ke dalam menjadi arus AC sehingga dapat digunakan untuk banyak tujuanberbagai peralatan. Prinsip dasar panel surya dapat diasumsikan terdiri dari beberapa komponen penting seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3-9. Gambar 3-9 Skema Sederhana Sirkuit PV Surya Untuk mengoptimalkan daya yang dihasilkan oleh PLTS, beberapa hal perlu dipertimbangkan, termasuk 1. Aspek penyinaran surya Listrik yang dihasilkan dari panel surya secara langsung berbanding lurus dengan penyinaran matahari yang diterima. Fluks ideal untuk PV surya diperkirakan sekitar 5-6 kWh/m2/hari [16]. 2. Aspek Baterai Implementasi PLTS dapat dengan atau tanpa penambahan baterai sebagai penyimpan daya. Baterai sebagai penyimpan daya memberikan daya untuk pengguna ketika produksi dari PLTS rendah, sehingga meningkatkan keandalan dari sistem tersebut. Namun, perlu juga dicatat bahwa menambahkan baterai juga akan meningkatkan biaya pembangkitan energi. 16 3. Aspek ekonomi Pemanfaatan PLTS dalam studi ini difokuskan untuk area pedesaan/terpencil, oleh karena itu perlu dipastikan bahwa fasilitas tersebut layak secara ekonomi. Biaya pembangkitan listrik dengan PLTS berada pada kisaran US$ 0,06 sampai 0,22/kWh [17]. Biaya pembangkitan listrik dapat meningkat karena beberapa faktor, misalnya adanya termasuk penyimpanan dayapenambahan baterai dan maximum power point tracker MPPT dan penambahan perangkat pelacakan. Contoh biaya komponen untuk PLTS dapat diteliti diterlihat pada Tabel 3-2. Tabel 3-2 Contoh Komponen Penyusun Panel Surya Biaya operasional dan perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Turbin angin memanfaatkan kekuatan energi angin melalui bilahnya yang menangkap dan mengubah kecepatan angin menjadi energi rotasi. Ukuran turbin angin terus meningkat untuk mencapai kapasitas pembangkit. Gambar 3-10 dengan singkat melaporkan bahwa ukuran turbin angin telah meningkat sepanjang tahun. Gambar 3-10 Pembangunan Turbin Angin 17 Ada pun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan tenaga angin, antara lain 1. Aspek potensi angin Sebagaimana disebutkan di Potensi Energi Terbarukan di Indonesia, potensi angin juga sudah dipertimbangkan bersamaan dengan lokasi dan musim. Kondisi angin juga akan sangat memengaruhi listrik yang dihasilkan untuk jenis turbin yang sama. Pemilihan lokasi dengan kepadatan angin yang tinggi memiliki peran esensial dalam mencapai pemanfaatan tenaga angin yang efisien. 2. Aspek diameter rotor Listrik yang dihasilkan juga meningkat dengan diameter rotor. Secara keseluruhan, hubungan antara ukuran rotor dan daya dapat ditunjukkan di tabel. Berdasarkan tabel ini, disebutkan bahwa perkembangan teknologi memungkinkan pembangunan rotor yang lebih besar sehingga memungkinkan hasil kapasitas yang lebih besar. Tabel 3-3 Hubungan Antara Diameter Rotor dan Daya 3. Aspek Ekonomi Kelayakan ekonomi dari turbin angin juga harus dievaluasi untuk memberikan penilaian yang komprehensif. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Untuk mengimplementasikan PLTBm, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Aspek komposisi Bahan baku biomassa yang baik memiliki kandungan oksigen dan abu yang rendah. Hal ini dapat menurunkan nilai kalor dan menimbulkan residu di dalam abu tidak terbakar masing-masing boiler. Selain komposisi elemen, penting juga untuk mengukur kadar air dari biomassa tersebut. Kadar air yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya operasi melalui pengeringan konsumsi energi dan transportasi. Contoh kadar air untuk beberapa biomassa ditunjukkan pada Tabel 3-4. 18 Tabel 3-4 Kadar Air dari Beberapa Sumber Biomassa Pelet bahan bakar dari sampah 2. Aspek Densitas Energi Energy Density Salah satu tantangan yang sering muncul dalam penggunaan biomassa adalah densitas energi yang rendah dari biomassa tersebut. Densitas energi yang rendah akan meningkatkan biaya operasi karena proporsinya yang tinggi dalam biaya penanganan dan transportasi. Kekurangan tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan biomassa berbentuk pelet dan proses torrefaksi. Pelet memungkinkan biomassa untuk dipindahkan dengan cara yang lebih praktis. Metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui torrefaksi, di mana biomassa dipanaskan sekitar 200oC 3. Aspek Pembakaran Saat ini pembakaran langsung direct combustion biomassa untuk pembangkit listrik masih menggunakan metode cofiring dengan batu bara. Berdasarkan pengalaman utilisasi, rasio biomassa-batu bara akan memengaruhi proses dan desain peralatan, misalnya, 5-8% biomassa diperbolehkan untuk proses pencampuran sebelum dilumatkan, 25-50% biomassa akan memerlukan sistem fluidized bed dan untuk biomassa lebih dari 50% lebih sesuai menggunakan desain boiler tertentu. 4. Aspek ekonomi Energi berbasis biomassa secara relatif memiliki sifat yang lebih unik dibandingkan dengan sumber ET sebelumnya. Hal ini dikarenakan biomassa memerlukan penanganan atau persiapan sebelum dapat dimanfaatkan. Hal ini, kemungkinan akan memengaruhi biaya pembangkitan energi biomassa secara keseluruhan. 19 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ada beberapa komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi, antara lain 1. Sumur produksi Sumur produksi adalah hulu dari PLTP tempat air garam panas bumi yang biasanya memiliki suhu di atas 240oC diproduksi. Reservoir panas bumi dapat berupa reservoir cair, reservoir yang didominasi uap, atau air panas. 2. Unit pembangkit uap dan listrik Terdapat beberapa konfigurasi unit pembangkit uap dan turbin yang mungkin dipilih untuk proses yang layak, misalnya flash tunggal, flash ganda, sistem biner, dll untuk menghasilkan uap super panas yang kemudian menghasilkan listrik 3. Unit pendingin air garam Uap super panas akan mengembun setelah bekerja di turbin. Karena proses perubahan fasa terjadi pada suhu yang relatif konstan, kondensat masih memiliki suhu tinggi. Kondensat yang panas perlu didinginkan menggunakan penukar panas atau menara pendingin sebelum dimasukkan kembali. Untuk memanfaatkan energi panas bumi, beberapa aspek perlu dipertimbangkan secara menyeluruh karena aspek-aspek ini juga dibahas untuk energi terbarukan sebelumnya. 1. Aspek kompleksitas Konstruksi PLTP memerlukan desain proses hulu dan hilir. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan sumber ET yang disebutkan sebelumnya yang secara relatif lebih sederhana dan bahkan mungkin untuk dijalankan dalam unit portabel berskala kecil. 2. Aspek lingkungan dan regulasi Karena juga akan mencakup aktivitas hulu, maka dapat dipahami bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan regulasi. Biasanya, regulasinya akan memiliki kaitan erat dengan aspek lingkungan, contohnya penilaian dampak lingkungan dan pemilihan lokasi. 3. Aspek entalpi “Kadar energi” reservoir panas bumi biasanya ditunjukkan berdasarkan nilai entalpi dari cairan panas bumi. Perkiraan entalpi ini merupakan informasi yang sangat penting karena ini akan menentukan pemilihan teknologi dan kondisi operasi. 4. Aspek ekonomi Selain aspek teknologi, mempertimbangkan nilai ekonomi juga perlu. Berdasarkan studi sebelumnya, diperkirakan biaya pembangkitan energi panas 20 bumi adalah sejumlah US$ Rincian biaya dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 3-5. Tabel 3-5 Rincian Biaya PLTPB Pengembangan lapangan uap Tantangan Teknis Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Batasan Integrasi Variabel Renewable Energy Sources VRES Karakteristik sistem listrik dan ukuran saat ini bermacam-macam karena berbagai faktor, seperti pertumbuhan populasi, kepadatan populasi, dan faktor geografis [18]. Adanya perbedaan dalam berbagai ukuran sistem menjadi tantangan dalam perencanaan sistem, baik perencanaan pembangkitan dan transmisi. Ini berhubungan dengan pemilihan kandidat pembangkit, pemilihan tingkat tegangan transmisi dan pilihan sistem interkoneksi yang tepat. Oleh karena itu, dalam perencanaan sistem tenaga listrik dapat diusulkan untuk mengklasifikasikan sistem ke dalam beberapa kategori. Tabel 3-6 Klasifikasi Sistem Tenaga Listrik [17] Mikrogrid interko-neksi ke jaringan/terisolasi Dengan klasifikasi ukuran sistem tenaga listrik seperti pada Tabel 3-6, maka mungkin untuk menentukan ukuran generator yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem. Ukuran pembangkit diklasifikasikan dalam beberapa istilah. Klasifikasi ukuran unit pembangkit dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan desain untuk kepentingan regulasi jaringan dan sambungan. Misalnya, berdasarkan data pada Tabel 3-6 sistem tenaga listrik yang memiliki ukuran lebih dari 10 MW akan diintegrasikan ke sistem transmisi. Sistem transmisi telah mengklasifikan ukuran unit pembangkit yang tersambung, yang mengacu pada dokumen grid code, seperti grid code Jawa-Bali atau grid code Sumatra. Menurut grid code Jawa-Bali, klasifikasi 21 unit pembangkit didefinisikan sebagai kecil = 200 MW [19]. Sementara itu di grid code Sumatra, klasifikasi unit kecil adalah pembangkit = 100 MW [20]. Secara umum, klasifikasi ukuran pembangkit dengan tingkat integrasi sistem dapat dilihat pada Tabel 3-7. Tabel 3-7 Klasifikasi Ukuran Pembangkit Berdasarkan klasifikasi dalam sistem skala ini, maka dapat terlihat pertimbangan dalam metode ekspansi dan integrasinya dalam sistem tenaga listrik. Integrasi sistem, termasuk integrasi pembangkit, dapat dilakukan di tingkat transmisi, distribusi, atau terisolasi. Adanya klasifikasi yang telah mempertimbangkan aspek teknis dan desain sistem juga salah satu faktor yang menentukan batasan masuknya pembangkit ke dalam sistem kelistrikan. Penentuan batas integrasi pembangkit listrik, pembangkit energi terbarukan, akan dijelaskan di bawah ini Sistem Transmisi Integrasi pembangkit energi terbarukan memiliki beberapa tantangan karena karakternya, terutama untuk sumber energi terbarukan variabel VRES atau intermiten. Dampak VRE pada perilaku sistem juga berbeda dengan pembangkit listrik konvensional, terutama untuk kualitas daya, respons terhadap perubahan beban, dan selama gangguan jaringan [21]. Berdasarkan fleksibilitas sistem dalam merespon perubahan muatan, sistemnya harus menyeimbangkan supply dan demand. Jadi, sistemnya akan memiliki suplai yang tidak pernah terputus. Rentang operasional pengiriman daya membatasi integrasi VRES [22]. Integrasi VRE memerlukan beberapa analisis teknis, studi penetrasi VRE maksimum dan kemampuan jaringan yang layak, dan teknologi pendukung untuk menjaga keandalan, keberlanjutan, dan kualitas sistem daya. Utilitas sistem tenaga harus menyediakan beberapa kriteria teknis untuk mengintegrasikan VRE dalam sistem mereka, seperti pengaturan tegangan dan kemampuan daya reaktif, perjalanan tegangan rendah dan tinggi, respon inersia yang efektif, kontrol laju ramp daya dan/atau pembatasan output daya, dan kontrol frekuensi [21]. Beberapa karakter pembangkit listrik VRES, seperti angin dan PLTS, ditunjukkan di Tabel 3-8. Mengintegrasikan VRES memperhatikan beberapa hal. Perbedaan karakter dari masing-masing VRES harus dipertimbangkan. Energi angin masih berupa mesin yang berputar sehingga memiliki inersia yang sangat sedikit. Sebaliknya, energi surya hanya didasari pada perangkat elektronik daya 22 sehingga tidak memiliki inersia. Pembangkit listrik tenaga angin biasanya memiliki faktor kapasitas 20% sampai 50%, sementara PLTS berupa 10% sampai 25%. Tabel 3-8 Perbedaan antara Energi Angin dan Surya Variabel pembangkit listrik Seringkali acak pada skala waktu sub-musim, kondisi lokal dapat menghasilkan sebuah pola. Gerak planet hari, musim dengan hamparan statistik awan, kabut, salju, dlldll.. Uncertainty yang perlu di perhatikan saat diaggregasi Bentuk dan waktu pembangkit tidak diketahui. Faktor skala yang tidak diketahui dari bentuk yang diketahui. Tergantung pada sumber; biasanya, beberapa kejadian ekstrem. Sering, sebagian besar deterministik dan repetitif, dan terjal. Skala komunitas dan di atasnya. Rumah tangga dan di atasnya. Tidak serentak dan mekanis. Tidak serentak dan elektronis. Setelah mengetahui masing-masing jenis VRES, penting untuk memperhatikan kesiapan grid sebelum diintegrasikan dengan VRES. Terdapat beberapa persyaratan bagi grid sebelum integrasi VRES. Pertama, kontrol tegangan statis untuk menjaga pengaturan tegangan [20]. Di PV surya, hal ini dapat dicapai dengan kontrol inverter AC-DC saat pembangkit listrik tenaga angin disediakan melalui built-in control untuk turbin angin tipe 3 dan 4. Di samping itu, bank kapasitor atau reaktor bisa ditambahkan. Ketika diperlukan untuk regulasi tegangan dinamis, alat FACTS seperti SVC dan STATCOM dapat digunakan. Untuk menunjang respons inersia, kontrol inersia sintesis dalam inverter di PLTS dapat dicapai saat pembangkit listrik tenaga angin melekat pada turbin angin Tipe 1 dan 2. Tipe turbin angin lain, yaitu tipe 3 dan 4, dapat diperoleh dengan kontrol tambahan di inverter tersebut. Untuk menunjang respon frekuensi, kontrol inverter AC-DC di PV surya dapat memberikan fungsi alat pengatur atau seperti AGC, sementara pembangkit listrik tenaga angin dapat disuplai oleh semua turbin yang dilengkapi dengan beberapa bentuk pengaturan pitch. Penting untuk memperkirakan energi surya dan angin untuk mengantisipasi intermitensi VRES berdasarkan kondisi wilayah dan parameter yang memengaruhi keluaran energi. Sehingga operator grid dapat menjadwalkan pembangkit konvensional untuk mengikuti pola pembangkit VRES. Perlu juga untuk menyediakan sistem pemantauan yang lebih baik seperti sistem pemantauan area luas dengan PMU. Integrasi VRES dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dalam jaringan transmisi, jaringan distribusi, atau skema mandiri. Penentuan jumlah integrasi ET seperti Angin dan Surya yang bisa dilakukan pada sistem transmisi perlu mempertimbangkan beberapa batasan. Hal ini disebabkan karena pembangkit listrik VRES menghasilkan pembangkit yang berfluktuasi, bergantung pada ketersediaan energi utama pada saat itu, yaitu radiasi matahari dan kecepatan 23 angin yang terus berubah sewaktu-waktu. Di sisi lain, pembangkit non-VRE harus menggabungkan fluktuasi daya aktif yang disebabkan oleh intermitensi dari pembangkit VRE. Karena batasan teknis dari sistem pembangkit, penting untuk menerapkan beberapa batasan dalam integrasi VRE. Penelitian serupa juga dilakukan yang berhubungan dengan pemodelan dan efeknya pada sistem transmisi [23], serta menentukan penetrasi maksimum sistem Jawa-Bali [24]. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan batas integrasi VRE dalam sistem daya listrik untuk mengkompensasi intermitensi dari energi surya dan angin, yang didiskusikan sebagai berikut [23] A. Declared Net Capacity DNC Pembangkitan DNC Non-VRE membatasi potensi peningkatan. Margin antara DNC dan nilai pengiriman unit pada slot waktu T harus merupakan kapasitas ramp-up maksimum yang tersedia pada saat itu. Kapasitas unit ini mungkin bervariasi dengan nilai yang berbeda untuk tiap slot waktu. Nilai kemampuan ramp-up adalah nol ketika output pembangkit mencapai DNC. Gambaran batasan DNC ditunjukkan pada Gambar 3-11. Gambar 3-11 Gambaran NDC B. Technical Minimum Load TML TML adalah muatan minimal yang dapat diterapkan pada pembangkit dengan mempertimbangkan faktor teknisnya. TML membatasi kemampuan ramp-down di mana margin antara TML dan nilai pengiriman unit pada slot waktu t adalah kemampuan ramp-down maksimum generator pada periode tersebut. Pembatasan operasi TML digambarkan di Gambar 3-12. 24 Gambar 3-12 Ilustrasi Pembatasan TML C. Pembatasan Coal Mill dan Swing Gas Coal mill dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas umpan batu bara dan efisiensi sebelum dimasukkan ke boiler. Output daya pembangkit tergantung pada jumlah mill yang aktif. Jumlah mill yang aktif menentukan keluaran daya maksimal. Selama pengoperasian mill, pembangkit tidak dapat meningkatkan atau menurunkan keluaran dayanya, sehingga pembangkit tidak memiliki kontribusi dalam mengimbangi fluktuasi. Selain itu, sebagian besar pembangkit listrik tenaga gas dan PLTGU khususnya di sistem Jawa-Bali memiliki pasokan gas dari pipa dan sejumlah kecil penyimpanan gas lokal, sehingga pengendalian aliran gas tidak fleksibel dan tidak beroperasi terus menerus selama setahun. Pembatasan-pembatasan ini disebut dengan faktor “swing gas”, dijelaskan pada Gambar 3-13. Gambar 3-13 Ilustrasi Pembatasan Unit Pembangkit Gas 25 D. Unit Pembangkit daya tetap Sistem pembangkit daya tetap terdiri dari banyak jenis, yaitu daya yang bisa dikirim tidak dapat dikirim, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi. Keluaran pembangkit listrik tenaga panas bumi cenderung dioperasikan secara kontinyu, mempertimbangkan bahan bakar yang ekonomis. Bahkan, terdapat ketidaktersediaan fleksibilitas dari sumber utama. Jadi tenaga panas bumi tidak termasuk pada fleksibilitas sistem. E. Fleksibilitas Sistem Daya Kemampuan sebuah sistem untuk mengkompensasi fluktuasi beban ditunjukkan oleh fleksibilitas. Fleksibilitas dalam sistem pembangkit, ditunjukkan dengan kemampuan unit pembangkit untuk merespons variasi beban atau beban bersih. Fleksibilitas sistem pembangkit ditunjukkan dengan kemampuan kecepatan ramp. F. Kontrol Daya Aktif Kontrol daya aktif memungkinkan sistem untuk mengontrol keluaran daya aktif dari unit pembangkit dalam merespons tingkat frekuensi. Dengan kontrol daya aktif seperti automatic generation control AGC, output unit pembangkit berubah lebih sering, meningkatkan biaya operasi. Namun, stabilitas dan keandalan sistem meningkat. Interkoneksi antara pembangkit listrik energi terbarukan dengan jaringan distribusi PLN secara khusus diatur di [24]. Peraturan ini adalah panduan untuk sambungan pembangkit listrik energi terbarukan dengan total kapasitas terpasang hingga 10 MW, terhubung pada titik sambungan dan beroperasi secara paralel dengan sistem distribusi radial PLN pada tegangan 20 kV atau lebih rendah. Studi [25] telah menginterkoneksikan PLTS dengan jaringan distribusi di area Bantul. Dalam studi [25], proses integrasi PV dengan jaringan distribusi mempertimbangkan beberapa faktor a Tegangan jaringan Tegangan pada jaringan dapat berubah karena pengaruh masuknya PV ke jaringan distribusi. Adanya integrasi ini dapat menyebabkan peningkatan tajam tegangan yang yang berpotensi menimbulkan gangguan berupa tegangan lebih. b Beban line dan transformer Beban line dan transformer yang disebabkan oleh integrasi fotovoltaik tidak boleh lebih dari 80%. c Faktor kekuatan jaringan Faktor kekuatan jaringan tidak boleh kurang dari 85%. 26 Sistem Hybrid/Pembangkit Listrik Virtual Daerah terpencil seperti pulau-pulau kecil, wilayah perbatasan, dan area pegunungan biasanya terletak jauh dari jaringan listrik yang besar. Area ini umumnya menggunakan mode catu daya independen yang terpisah dari jaringan listrik utama. Pemanfaatan sumber EBT lokal merupakan langkah efektif untuk membangun sistem kelistrikan di daerah tersebut. Namun, pemanfaatan sumber EBT lokal seperti angin dan matahari akan menimbulkan tantangan tersendiri, terutama karena sifatnya yang intermiten dan tidak pasti [26]. Model sistem hibrida dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan dari pembangkit listrik EBT intermiten mandiri. Sistem hibrida bukanlah konsep baru dalam pengembangan pembangkit listrik. Namun, belakangan ini sistem hibrida menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam ranah pengembangan pembangkit listrik. Hal ini dikarenakan peningkatan penggunaan EBT yang bersifat intermiten sehingga harus digabungkan dengan pembangkit listrik jenis lain. Selain meningkatkan reliabilitas sistem, penggunaan sistem hibrida juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi [27] Gambar 3-14 menunjukkan pengelompokan jenis sistem hibrida secara garis besar. Sistem hibrida dikelompokkan berdasarkan jenis tenaga yang digunakan, yaitu Fosil & EBT serta EBT & EBT. Pada jenis Fosil & EBT, pembangkit listrik tenaga fosil bertugas menyokong atau sebagai cadangan bagi pembangkit listrik EBT. Pada jenis EBT & EBT, kedua pembangkit listrik akan menyokong dan menjadi cadangan bagi satu sama lain. Gambar 3-14 Jenis Sistem Hybrid 27 Kedua jenis sistem hibrida tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi 2 jenis, yaitu menggunakan penyimpanan dan tidak menggunakan penyimpanan. Sistem yang menggunakan penyimpanan memiliki area operasi pembangkitan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan yang tidak menggunakan penyimpanan. Hal ini karena penyimpanan akan menyediakan energi yang dapat digunakan kapan saja. Untuk menentukan digunakan atau tidaknya penyimpanan serta menentukan ukuran penyimpanan yang akan digunakan, kita dapat menggunakan proses optimasi, entah itu dengan metode yang tepat ataupun pendekatan. Tabel 3-9 menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenis sistem hibrida. Tabel 3-9 Pengelompokan Penelitian Sebelumnya berdasarkan Jenis Sistem Hibrida yang Digunakan Fosil dan EBT dengan penyimpanan Angin + PV + Sel Bahan Bakar + Mikroturbin Turbin mikro [27] Fosil dan EBT tanpa penyimpanan Angin + Gas [28] PV + Gas [29] Konvensional + Angin + PV [30] EBT dan EBT dengan penyimpanan Angin + PV [31], [32] Angin + Tenaga Surya + Pompa Air [33], [34] EBT dan EBT tanpa penyimpanan PV + Angin [35] Tenaga Surya + Angin + Air [36] Angin + PV + Biomassa [37] Transisi Sistem Tenaga Agar sistem yang ada dapat menerima generator EBT intermiten dengan baik, integrasi EBT intermiten dalam grid memerlukan beberapa langkah. Tiga langkah signifikan adalah studi interkoneksi, studi desain, dan studi kontrol [38]. Langkah-langkah tersebut ditunjukkan secara rinci pada Gambar 3-15. Dalam studi interkoneksi, beberapa analisis dilakukan untuk merencanakan perluasan pembangkit dan transmisi. Perluasan tersebut bertujuan mengakomodasi integrasi EBT intermiten. Analisis pertama adalah analisis steady state yang akan menyelidiki kondisi operasional grid yang sudah ada. Dengan demikian, besaran integrasi EBT intermiten yang diperbolehkan masuk ke sistem dapat diketahui, terutama ketika terjadi gangguan seperti korsleting atau kontingensi N-1. Analisis steady state ini menggunakan studi aliran daya untuk menentukan perencanaan ekspansi transmisi, kebutuhan kompensasi daya reaktif, perencanaan operasi sistem tenaga, dan kinerja sistem tenaga dalam kondisi gangguan [39]. Kemudian, studi short circuit dilakukan untuk menentukan spesifikasi peralatan sistem tenaga dan perangkat proteksi pada kondisi korsleting. 28 Gambar 3-15 Langkah-Langkah Integrasi EBT Intermitten ke dalam Grid [38] Studi lain yang dilakukan adalah studi dinamika daya dan analisis stabilitas. Studi ini berguna untuk mengidentifikasi respons unit yang diusulkan terhadap gangguan jaringan kecil dan besar, termasuk gangguan transien. Studi ini memastikan bahwa integrasi EBT intermiten ke dalam jaringan tidak akan mengurangi kemampuan sistem untuk menjaga semua mesin tetap sinkron selama dan setelah terjadi kesalahan. Yang terakhir adalah studi fasilitas untuk menghitung estimasi biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya energi yang diratakan selama proyek berlangsung. Studi desain dilakukan dengan melakukan peninjauan, desain rekayasa detail, dan studi interkoneksi penuh. Dengan demikian, studi desain bersifat lebih rinci daripada studi interkoneksi. Langkah terakhir studi ini adalah studi kontrol, seperti menghubungkan EBT intermiten ke jaringan, commissioning, uji nyata, dan sertifikasi sistem tenaga. Data teknis utama untuk pembangkit listrik EBT intermiten, tenaga angin, dan tenaga surya ditunjukkan pada Tabel 3-10 29 Tabel 3-10 Teknologi Pembanngkitan EBT Intermitten Operasi dan Pemeliharaan Tetap $/MWe/year Panel surya – skala besar Angin – skala kecil di daratan Angin – skala besar di daratan Biasanya, faktor kapasitas untuk panel surya adalah antara 20-21%. Dengan kata lain, panel surya dapat menghasilkan energi dengan kapasitas penuh dalam 4,8 hingga 5,04 jam setiap harinya. Pembangkit listrik tenaga angin memiliki tiga skala yang berbeda pembangkit skala kecil di daratan, skala besar di daratan, dan di lepas pantai. Pembangkit listrik tenaga angin daratan memiliki faktor kapasitas sebesar 34-37%. Sebagai perbandingan, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai memiliki faktor kapasitas sebesar 48-50%. Biaya investasi dan Operasi dan Pemeliharaan O&M tetap untuk pembangkit listrik tenaga surya dan angin menurun dari tahun 2020 hingga 2050. Pembangkit listrik tenaga panel surya memiliki biaya investasi dan O&M tetap yang lebih rendah daripada pembangkit listrik tenaga angin berukuran sama. Modul panel surya biasanya berukuran 1-2 m2 dan memiliki kerapatan daya yang berkisar antara 100–210 Wp/ m2. Panel surya diprediksikan memiliki masa pakai selama 25 tahun. Sementara itu, ukuran turbin angin terus bertambah dari tahun ke tahun. Generator yang lebih besar, hub yang lebih tinggi, dan rotor yang lebih besar berkontribusi meningkatkan pembangkitan listrik pada turbin angin. Kapasitas spesifik yang lebih rendah meningkatkan luas rotor hingga menjadi sangat proporsional terhadap rating generator akan menambah faktor kapasitas produksi energi per kapasitas generator. Keluaran daya pada kecepatan angin di bawah daya terukur berbanding lurus dengan luas sapuan rotor. Selain itu, hub turbin yang lebih tinggi akan menyediakan sumber angin yang umumnya lebih tinggi pula 30 4. ANALISIS EKONOMI Transisi menuju energi baru dan terbarukan tidak dapat ditunda lagi untuk memastikan semua negara di dunia bergerak bersama memperlambat pemanasan global. Meskipun seringkali dianggap sebagai sebuah investasi yang tidak murah, utilisasi EBT akan memberikan manfaat ekonomi, tangible maupun intangible, yang jauh lebih besar dibanding potensi biaya yang harus dikeluarkan jika transisi tersebut tidak dilakukan. Komitmen Indonesia untuk ikut berkontribusi di dalam penanganan perubahan iklim—dengan menandatangani Paris Agreement di April 2016—memastikan bahwa Indonesia harus segera bergerak untuk mencapai penurunan emisi dibanding kondisi business-as-usual sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan kerja sama internasional. Manfaat ekonomi transisi energi ini tidak hanya akan terjadi di masa depan, tetapi juga akan terjadi di saat transisi ini dilakukan. Perubahan memaksa setiap aktor ekonomi untuk beradaptasi. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk bertransisi. Aktivitas ekonomi baru terkait transisi energi yang bersifat nasional maupun lokal akan muncul dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang secara langsung juga berperan terhadap keberhasilan proses transisi energi di Indonesia. Pada subbab selanjutnya secara ringkas akan dijelaskan potensi manfaat ekonomi pengembangan EBT terhadap perekonomian daerah dengan contoh potensi ekonomi di NTB, NTT, dan Kalimantan Timur. Dampak terhadap perekonomian daerah EBT tidak hanya mengurangi efek rumah kaca dan menyelamatkan bumi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian negara dan daerah. Umumnya, konsumsi EBT berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Beberapa penelitian menemukan korelasi positif antara Produk Domestik Bruto PDB dan konsumsi EBT, di mana setiap kenaikan sebesar 1 persen pada konsumsi EBT dapat meningkatkan PDB sampai sebesar 0,105 persen [40]. Dengan cara yang sama, penggandaan pangsa EBT diestimasikan akan meningkatkan PDB global sebesar 0,6 hingga 1,1 persen. [4] Di tingkat daerah, keuntungan ekonomi berkaitan erat dengan investasi, baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Investasi EBT di wilayah pedesaan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan menyediakan lapangan kerja baru. Selain manfaat terkait investasi, dampak positif bisa juga muncul dari desentralisasi pembangkit 31 listrik. Masalah interkoneksi listrik yang merupakan konsekuensi dari bentuk negara kepulauan dapat diatasi dengan membangun pembangkit listrik yang terdesentralisasi. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat mengakses energi secara lebih mudah. Selain manfaat-manfaat yang sudah disebutkan di atas, EBT dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan agenda pembangunan ekonomi daerah. Nusa Tenggara Barat NTB, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Kalimantan Timur adalah contoh tiga daerah yang akan mendapatkan manfaat dari pengembangan EBT di daerah. Manfaat ini dapat berlaku untuk provinsi lain yang memiliki agenda pembangunan ekonomi serupa. Manfaat Potensial untuk Perekonomian Daerah NTB Pengembangan EBT akan seiring sejalan dengan industrialisasi di NTB. Industri EBT ini telah tercantum di daftar sektor prioritas utama dalam Peta Jalan Pengembangan Industri Provinsi NTB. Dalam pengembangan industri EBT dibutuhkan material, jasa, dan peralatan dari industri manufaktur lainnya, sehingga mendorong permintaan produk dari sektor manufaktur tersebut. Pada gilirannya, hal ini akan memberikan berbagai keuntungan langsung—peningkatan lapangan kerja, tambahan pendapatan daerah, dan penerimaan pajak—dan tidak langsung yang muncul dari pertumbuhan sektor manufaktur lainnya. Energi terbarukan juga berpotensi mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi di provinsi ini. Sebagian besar pengangguran di provinsi ini adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. Industri energi terbarukan akan menciptakan lapangan kerja yang cocok untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, mulai dari teknisi servis, insinyur listrik, insinyur konstruksi, hingga insinyur pemeliharaan. Industri ini juga memiliki rantai nilai yang panjang sehingga melahirkan peluang bisnis lokal baru dalam setiap tahap dalam rantai produksi. Manfaat Potensial untuk Perekonomian Daerah NTT Pengembangan EBT dapat mengatasi masalah akses energi di provinsi tersebut. Provinsi ini lama terus berjuang mengatasi kemiskinan, terutama di daerah terpencil yang masyarakatnya sangat sulit mengakses sumber daya energi. Pada tahun 2019, rasio elektrifikasi di NTT adalah sebesar 85,84 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 98,89 persen. Kekurangan listrik menciptakan “lingkaran setan” di mana kegiatan yang menghasilkan pendapatan sulit dilakukan karena kurangnya listrik, yang pada gilirannya akan membuat masyarakat miskin tidak mampu membayar listrik. Pengembangan EBT yang terdesentralisasi memiliki potensi untuk menyediakan akses energi yang memadai bagi masyarakat di area terpencil ini. Kedua, dengan memanfaatkan skema pembangkit listrik yang terdesentralisasi, lapangan kerja dan peluang usaha tambahan bagi masyarakat 32 lokal akan tercipta. Masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tambahan. Badan Usaha Milik Desa BUMDes dapat diundang untuk berpartisipasi dalam kepemilikan dan pengoperasian pembangkit listrik energi terbarukan. Manfaat Potensial untuk Kalimantan Timur Perekonomian Kalimantan Timur sangat bergantung pada sektor pertambangan dan ekstraksi yang tidak berkelanjutan. Sektor tersebut telah memberikan kontribusi kepada PDB provinsi sebesar 48,6 persen sejak tahun 2010. Ketergantungan pada pertambangan batu bara menimbulkan risiko besar bagi ketahanan ekonomi provinsi. Fluktuasi harga internasional terbukti membahayakan kesinambungan pertumbuhan, terutama di tahun 2020 ketika sektor provinsi mengalami pertumbuhan negatif akibat penurunan permintaan batu bara. Jika aktivitas ekonomi daerah tidak beralih dari dominasi pertambangan batu bara, pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipertahankan. Pengembangan EBT juga akan mendukung pembangunan ibu kota negara yang baru. Rencana ini menyerukan pengembangan kota hijau yang didukung oleh sistem EBT. Setidaknya 39 persen energi ibu kota baru akan dipasok dari pembangkit listrik tenaga air EBT. Akan menjadi pencapaian besar bagi pemerintah provinsi Kalimantan Timur jika mereka dapat berkontribusi untuk pemenuhan target ini. Potensi Manfaat Lingkungan EBT diketahui menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan energi bahan bakar fosil. Beberapa penelitian telah melakukan Analisis Siklus Hidup Life Cycle Analysis/LCA untuk membandingkan manfaat relatif antara bahan bakar EBT dan fosil. LCA tidak hanya terbatas pada emisi karbon, tetapi juga dapat menggabungkan rasio energi bersih Net Energy Ratio/NER, yakni rasio antara keluaran energi bermanfaat yang dikirim ke jaringan dan energi fosil yang digunakan selama proyek berlangsung [41]. Studi tersebut menunjukkan bahwa EBT memiliki APM yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Angka APM untuk EBT berkisar antara 9 sampai dengan 65 angin adalah energi dengan APM tertinggi, yakni mencapai 65, sedangkan angka APM untuk bahan bakar fosil hanya berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,4. Indikator emisi gas rumah kaca di LCA juga menunjukkan bahwa EBT menghasilkan emisi GRK yang lebih rendah selama proyeknya berlangsung. Emisi GRK terendah dihasilkan oleh panas bumi sekitar 17 gram CO2e/kWh, diikuti oleh gelombang laut sekitar 22 gram CO2e/kWh, hidro sekitar 25 gram CO2e/kWh, biomassa sekitar 55 gram CO2e/kWh, dan tenaga surya sekitar 70 gram CO2e/kWh [41]. Sementara itu, emisi GRK yang dihasilkan dari batubara 33 sekitar 1000 gram CO2e/kWh dan gas sekitar 500 gram CO2e/kWh. Meta-studi yang dilakukan oleh Asosiasi Nuklir Dunia juga menunjukkan bahwa teknologi EBT menghasilkan intensitas emisi GRK yang jauh lebih rendah per GWh listrik dibandingkan dengan bahan bakar fosil selama proyek berlangsung. EBT yang menghasilkan emisi GRK tertinggi adalah panel surya, yaitu sebesar 85 ton CO2e/GWh, sedangkan penghasil GRK terendah pada teknologi bahan bakar fosil adalah gas alam sebesar 499 ton CO2e/GWh. Implementasi sistem pasok listrik berbasis batubara masih didukung secara luas dengan pertambangan batubara yang dilakukan secara terbuka open pit minning. Ekternalitas tambang batubara ini juga belum sepenuhnya terinternalisasi. Ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dalam skala luas dan jangka panjang, yang berisiko memicu dampak lebih luas tidak hanya dalam aspek lingkungan. Dengan bertransisi ke EBT, setiap wilayah akan merasakan maslahat lingkungan tersebut. Untuk memperoleh manfaat EBT secara maksimal, ada hal-hal yang harus menjadi fokus masing-masing provinsi Nusa Tenggara Timur Sejak tahun 2005 hingga 2013, profil emisi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh sektor transportasi 61 persen dan energi 39 persen. Emisi karbon dari sektor energi dan transportasi masing-masing tumbuh sebesar 122,92 persen dan 167,64 persen pada tahun 2013. Dengan demikian, kawasan ini dapat memanfaatkan penggunaan EBT untuk mengurangi emisi GRK. Selain itu, program penurunan emisi juga selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sektor transportasi bisa beralih dari bahan bakar fosil konvensional ke bahan bakar nabati. Sementara itu, sektor energi dapat memanfaatkan energi terbarukan untuk menghasilkan listrik yang lebih berkelanjutan. Nusa Tenggara Barat Profil emisi NTB juga didominasi oleh sektor transportasi 78 persen dan energi 22 persen. Pada tahun 2013, emisi dari sektor energi tumbuh 200,26 persen dan -1,43 persen untuk sektor transportasi. Dengan demikian, area ini sebaiknya menggunakan EBT dalam rangka mengurangi emisi. Selain itu, menurut Rencana Pembangunan Daerah provinsi ini, penyebaran EBT akan membantu Pemerintah mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang indikatornya adalah tercapainya kualitas air dan udara pada tahun 2023 dan adanya porsi EBT sebesar 5,83 persen pada bauran energi. Kalimantan Timur Sebagaimana dua provinsi sebelumnya, profil emisi Kalimantan Timur juga didominasi oleh sektor transportasi 62 persen dan energi 29 persen. Di tahun 34 2013, jumlah emisi tumbuh sebesar 222,77 persen untuk sektor energi dan 646,28 persen untuk sektor transportasi. Untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan ekonomi dan non-ekonomi, Kalimantan Timur dapat memanfaatkan EBT. Sumber EBT dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil dalam menghasilkan listrik. Laju meluasnya kawasan tambang batubara diharapkan dapat ditekan. Pengembangan EBT dapat digunakan sebagai strategi transformasi lahan di kawasan bekas tambang. Bahan bakar minyak dan listrik juga dapat digantikan dengan bahan bakar nabati yang dihasilkan energi terbarukan untuk mengoperasikan kendaraan listrik. Terakhir, pemanfaatan energi terbarukan sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah provinsi Kalimantan tidur yang berencana mereformasi kawasan bekas tambang dan bergerak menuju ekonomi hijau. 35 5. ANALISIS HUKUM Pemetaan Hukum Pengembangan Energi Terbarukan dan Peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pusat Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Energi Terbarukan sangat tergantung pada rancangan pengaturan kewenangan yang dikonstruksi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 1 angka 6 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, definisi kewenangan adalah kekuasaan Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktor-faktor berikut memengaruhi seberapa besar porsi Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya 1 Sejauh mana regulasi terkait Energi Terbarukan mengadopsi konsep Desentralisasi Energi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan di bidang energi oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, Otonomi Daerah menimbulkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya di bidang energi. Secara umum, ada dua macam Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus dilaksanakan oleh semua Daerah dan Urusan Pemerintahan Opsional yang harus dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensinya. 2 Sejauh mana Pemerintah Daerah bisa mengelola ruang lingkup kewenangan pengembangan pemanfaatan Energi Terbarukan di wilayahnya. Setidaknya, ada tiga cara untuk mendapatkan kewenangan. Cara pertama adalah Atribusi, yaitu pemberian wewenang kepada Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Cara kedua adalah Delegasi yang berarti penyerahan wewenang dari Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah. Dalam delegasi, semua tanggung jawab dan kewajiban sepenuhnya dialihkan kepada penerima. Cara ketiga adalah Mandat, yaitu pengalihan wewenang dari Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah. Tak seperti cara sebelumnya, tanggung jawab dan kewajiban akan tetap diemban oleh pemberi mandat. 36 3 Kemampuan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota dalam memahami ruang lingkup kewenangannya dan mengimplementasikannya dalam bentuk konkrit yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” adalah Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, “Pemerintah Daerah” dalam konteks ini bukan Kepala Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD. Undang-undang sektor energi, seperti UU 30/2007 tentang Energi, secara khusus menunjuk Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Kepala Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan. Selain itu, kepala daerah juga harus bisa menentukan metode pengembangan EBT yang sesuai dengan karakteristik daerahnya mengingat EBT merupakan sumber energi lokal. 4 Sejauh mana regulasi yang ada memberikan keleluasaan dalam menggunakan atau melaksanakan kewenangan pengembangan EBT. Fleksibilitas ini ditentukan oleh bagaimana norma itu dirancang, entah itu imperatif atau fakultatif. Norma-norma imperatif bersifat a priori mengikat dan harus ditegakkan. Sebaliknya, norma fakultatif tidak bersifat apriori mengikat karena sifatnya yang saling melengkapi, mendukung, atau dispositif. Dengan kata lain, norma imperatif harus dilakukan, sedangkan norma fakultatif memberikan pilihan untuk dijalankan atau tidak. Namun, saat norma fakultatif diterapkan, mereka akan bersifat mengikat. 5 Sejauh mana pemerintah daerah dapat mengambil keleluasaan untuk mempercepat pembangunan EBT. Dalam pasal 1 angka 9 UU 30/2014, Diskresi memiliki definisi berikut Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintah untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Daerah Subbagian ini akan mengelaborasi lebih jauh peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan EBT, terutama yang berkaitan dengan sektor pembangkit listrik. Sektor Energi pada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang kontroversial akhirnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 pada tanggal 2 November 2020. Undang-Undang tersebut membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum negara sebagai 37 akibat dari penggunaan teknik legislasi baru, yaitu Omnibus Law. Omnibus Law yang meliputi berbagai topik atau pokok bahasan memungkinkannya untuk menyimpang dari norma-norma lain yang dianggap bertentangan dengan tujuan Omnibus Law. Metode ini memungkinkan satu undang-undang baru memiliki kekuatan untuk merevisi berbagai undang-undang yang secara substansial saling terkait. Omnibus Law memang menjadi metode yang mudah dan sederhana karena pembuat kebijakan tidak perlu mengubah undang-undang satu per satu. Namun, poin fundamental lainnya, seperti kepastian hukum dan keadilan, bisa terdegradasi. UU Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan dana untuk empat target berikut 1 masyarakat miskin; 2 pembangunan fasilitas penyediaan tenaga listrik di daerah tertinggal; 3 pengembangan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan 4 pembangunan listrik di wilayah pedesaan. Namun, amanat tersebut tidak didesain sebagai norma imperatif yang bersifat a priori mengikat dan wajib. Hal ini menyebabkan implementasinya akan sulit karena norma ini tidak secara eksplisit disebutkan sebagai norma yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukannya dan pengawasan implementasinya juga dianggap tidak perlu. UU Cipta Kerja juga mengubah RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini sangat dipertanyakan karena RUU tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan pada 10 Juni 2020, kurang dari lima bulan sejak pengundangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja yang jatuh pada tanggal 2 November 2020. Substansi amandemen RUU Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diselidiki lebih lanjut karena dampaknya yang signifikan terhadap pengembangan EBT di Indonesia. Pemerintahan Daerah dan Amendemennya pada UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 UU Pemerintahan Daerah yang sebelumnya sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui ketentuan Pasal 176. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang relevan dengan pengembangan EBT di bidang ketenagalistrikan adalah Pasal 14 ayat 1 “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta sumber daya energi dan mineral dibagi ke pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi tidak termasuk karena mereka akan berada di bawah kendali penuh 38 Pemerintah Pusat. Norma pembagian urusan pemerintahan masih berlaku dan belum diamendemen oleh UU Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 16 akan membuahkan hasil yang baik, terutama untuk EBT, jika semua pemangku kepentingan di tingkat pusat, tingkat daerah, dan Perusahaan Pembangkitan Independen Independent Power Producer/IPP terlibat dalam penyusunan peraturan. Penentuan tolok ukur tata kelola EBT secara internasional juga penting untuk dilakukan. Dengan demikian, konsep rasional dapat ditemukan dan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip utama pengelolaan energi di Indonesia. Pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang baik dapat digunakan untuk “mengunci” dan mengoptimalkan peran Daerah karena Pasal 16 ayat 3 memposisikan peraturan tersebut sebagai aturan pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah. Di sisi lain, jika regulasi tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tidak berkualitas, tidak jelas, ambigu/multitafsir, dan terlalu fleksibel, peran Pemerintah Daerah tidak akan optimal dan cenderung bergantung pada Pemerintah Pusat. UU Ketenagalistrikan UU Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam tata kelola ketenagalistrikan karena menyebabkan diubahnya lebih dari separuh pasal dalam UU Ketenagalistrikan. Ada 32 pasal yang diubah, 2 pasal yang dihapus, dan 1 norma yang ditambahkan ke pasal baru. Semua pasal dalam UU Ketenagalistrikan yang secara eksplisit merujuk ke daerah telah diamendemen oleh UU Cipta Kerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, hal itu tidak perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bagian ini. Namun, ada satu ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan yang mendukung EBT, yaitu Pasal 6 ayat 2. Ketentuan ini menekankan prioritas penggunaan sumber energi primer yang berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan untuk menjamin pasokan listrik yang berkelanjutan. UU Energi Undang-undang a quo telah menetapkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggara penyediaan energi melalui ketentuan Pasal 20 ayat 2. Selain itu, UU Energi juga menetapkan bahwa penyediaan energi diprioritaskan di daerah tertinggal, terpencil dan pedesaan dengan menggunakan sumber energi lokal, khususnya EBT. Keberpihakan terhadap penggunaan EBT ditegaskan pada ayat 4 yang menyatakan bahwa penyediaan EBT wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Ada tantangan sekaligus peluang yang ditawarkan kedua norma di atas. Tantangannya adalah mengatur ketentuan pasal 2 agar EBT tidak dipandang 39 sebagai “energi marginal” yang hanya dikembangkan di daerah tertinggal, terpencil, dan pedesaan. Jika pendekatan tersebut digunakan, target 23% EBT dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 akan sulit tercapai. Penyebabnya adalah cakupan wilayah yang kecil pasti akan membatasi kapasitas EBT yang dapat dikembangkan. Di sisi lain, dengan pengelolaan yang baik, kedua norma tersebut dapat menjadi peluang karena dapat dijadikan landasan hukum untuk mengelola sekaligus mewajibkan partisipasi dan potensi 34 provinsi, 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administratif di Indonesia. Banyaknya daerah dan potensi yang dimiliki memungkinkan tercapainya target bauran energi jika pengelolaan berjalan baik melalui pendekatan yang taktis dan konkrit. Pasal 20 ditindaklanjuti oleh Pasal 26 yang membagi kewenangan di bidang energi kepada pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan pada ayat 2 menentukan bahwa kewenangan pemerintah provinsi meliputi 1. membuat peraturan di tingkat provinsi; 2. membina dan pengawasan pemanfaatan lintas kabupaten/kota; dan 3. menetapkan kebijakan pengelolaan lintas kabupaten/kota. Ayat 3 mengatur bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi 1. membuat peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota; 2. membina dan mengawasi pemanfaatan di kabupaten/kota; dan 3. menetapkan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota. Sebelumnya, norma hukum dapat dikelola dan diarahkan untuk meningkatkan peran daerah dalam percepatan pemanfaatan EBT. Namun, hal ini berubah sejak UU Cipta Kerja berlaku. Ayat 4 tersebut mengatur bahwa kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan aktualisasi kewenangan tersebut harus sejalan dengan koridor norma UU Cipta Kerja. Ketentuan yang paling relevan dengan EBT adalah ketentuan tentang amendemen UU Ketenagalistrikan. UU Cipta Kerja yang banyak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat, terutama dalam hal perizinan, berdampak negatif dan positif. Undang-undang a quo akan berdampak positif jika dikelola sedemikian rupa sehingga memangkas perizinan dan birokrasi yang pada akhirnya akan menarik investor. Di sisi lain, pemotongan kewenangan perizinan yang dimiliki oleh daerah tentu akan mengurangi kemampuan daerah dalam mewujudkan program dan kebijakannya. Contohnya adalah kebijakan percepatan EBT di daerah yang peluang berhasilnya akan lebih besar jika dirancang sebagai kewajiban dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di daerah. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan EBT dapat diintegrasikan sebagai satu kesatuan dengan pemberian izin yang 40 menjadi kewenangan Daerah. Namun, cara tersebut tidak berlaku lagi karena urusan perizinan telah menjadi wewenang Pemerintah Pusat sepenuhnya dan masuk ke dalam skema besar Perizinan Berusaha. Berdasarkan norma di atas, peran daerah yang tersisa dan dapat dikelola untuk mempercepat pembangunan EBT, khususnya untuk pembangkit listrik, antara lain 1. Membuat Peraturan Daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah atau melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya terbuka untuk melakukan pemanfaatan EBT atau pembangkit listrik hibrida. 2. Membuat Peraturan Daerah yang membuka peluang kerjasama, misalnya dalam bentuk pemanfaatan tanah milik Daerah untuk EBT atau pembangkit listrik hibrida. 3. Menyusun Peraturan Daerah tentang pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah untuk Perusahaan Pembangkitan Independen Independent Power Producer/IPP ET dan Hibrida. UU Energi juga mengatur seberapa besar pemerintah daerah berperan dalam pengembangan EBT melalui kegiatan litbang. Pasal 29 ayat 1 mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyediaan dan pemanfaatan energi. Bahkan, ketentuan di ayat 2 secara gamblang menyatakan bahwa litbang diarahkan terutama untuk pengembangan EBT. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah menyediakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, semagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2. Dengan kata lain, setiap tahun pemerintah daerah dan DPRD harus menganggarkan alokasi wajib untuk pendanaan litbang EBT dalam APBD. Norma tersebut seharusnya menjadi salah satu solusi bagi pengembangan EBT, tetapi sayangnya norma tersebut tidak diikuti dengan penetapan sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan kewajiban pendanaannya. Selain itu, ayat 4 dari pasal a quo juga memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah menjadi peraturan operasional yang mengatur lebih lanjut tentang pendanaan. Namun, hingga saat ini, perintah tersebut belum dilaksanakan. Pengelolaan Peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, posisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional menjadi cukup menarik. Peraturan Pemerintah a quo merupakan peraturan pelaksana UU Energi sebagaimana tercantum di bagian yang tidak terdampak UU Cipta Kerja, yakni bagian pembukaan sampai dengan huruf a UU Energi. Peraturan Pemerintah yang harus disesuaikan dengan 41 UU Cipta Lapangan Kerja dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan adalah semua Peraturan Pemerintah yang berkedudukan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang yang telah diamendemen oleh Undang-Undang a quo, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 185 poin b. Meskipun telah melewati Pasal a quo, keberadaan Kebijakan Energi Nasional tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 181 ayat 1 yang memerintahkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan UU Cipta Lapangan Kerja harus dilakukan harmonisasi dan sinkronasi. Upaya ini berada dalam domain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendapatkan atribusi undang-undang untuk bertindak sebagai koordinator. Sementara itu, tidak ada analisis pasti mengenai harmonisasi dan sinkronisasi karena Pasal 181 ayat 3 menyebutkan bahwa kedua upaya tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada. Dalam Kebijakan Energi Nasional, ada sebuah ketentuan yang menarik yaitu Pasal 21 ayat 1. Ketentuan ini justru merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk ikut memberikan subsidi bagi EBT apabila salah terjadi satu atau dua kondisi berikut 1. Harga EBT lebih mahal daripada harga energi dari bahan bakar minyak yang tidak bersubsidi; dan/atau 2. Penerapan Ekonomi Adil tidak dapat dilaksanakan. Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional memberikan porsi kepada Pemerintah Daerah untuk menggarap perekonomian EBT sehingga tak kalah saing dengan energi fosil yang sudah mapan. Pasal 22 mengatakan bahwa pemerintah daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong pengembangan, pemanfaatan, dan pendayagunaan EBT, terutama bagi upaya skala kecil di daerah terpencil. Insentif tidak diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan karena ayat 2 memberi batasan yang sangat ketat. Batasan ini baru akan dilonggarkan jika nilai ekonomi EBT mampu bersaing dengan energi konvensional. Percepatan Pencapaian Target 23% Bauran Energi melalui Pembangunan Pembangkit Hybrid dan Pembangkit EBT secara Paralel Pengelolaan pemanfaatan sumber energi sebagai penunjang kemampuan ketenagalistrikan nasional tidak dapat berdiri sendiri sebagai kebijakan tunggal. Hal ini dikarenakan pengelolaan pemanfaatan sumber energi melibatkan kewenangan dan pencapaian target lintas sektor. Kebijakan pembangkit listrik memang diketuai oleh Kementerian ESDM, tetapi dalam konteks konversi ke EBT, diperlukan dukungan dari sektor terkait yang memiliki target relevan untuk 42 Program pembangunan pembangkit listrik hibrida yang memanfaatkan energi fosil dan EBT telah diamanatkan sejak 14 tahun lalu, tepatnya melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 UU RPJPN 2005-2025. Undang-undang ini penting karena memuat RPJPN yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan kristalisasi tujuan pembentukan negara untuk periode 20 tahun, yakni dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pasal 2 ayat 1 dari UU ini berbunyi, “Program Pembangunan Nasional periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional”. RPJPN berfungsi sebagai arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. RPJPN memastikan agar arah pembangunan menjadi sesuatu yang disepakati bersama sehingga semua usaha pembangunan bersinergi, koordinatif, dan saling melengkapi. Namun, undang-undang a quo lebih menitikberatkan pada pengendalian pengurangan konsumsi energi fosil dari minyak bumi untuk pembangkit listrik dengan meningkatkan pemakaian gas, batu bara, dan EBT, seperti biogas, biomassa, panas bumi geothermal, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Artinya, dalam rencana besar pemerintah yang telah ditetapkan secara tegas tersebut, pengurangan konsumsi hanya dilakukan untuk minyak bumi dan bukan energi fosil pada umumnya. Pemerintah pada saat itu bermaksud untuk fokus pada diversifikasi atau diversifikasi penggunaan sumber energi sebagai pendekatan yang dipilih untuk mengendalikan laju konsumsi minyak bumi. Program pengembangan pembangkit listrik hibrida juga dapat dilihat sebagai kebutuhan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi. Dasar hukum acuannya adalah UU 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum ini bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global >> Full paper access viable hydrogen infrastructure is one of the main challenges for fuel cells in mobile applications. Several studies have investigated the most cost-efficient hydrogen supply chain structure, with a focus on hydrogen transportation. However, supply chain models based on hydrogen produced by electrolysis require additional seasonal hydrogen storage capacity to close the gap between fluctuation in renewable generation from surplus electricity and fuelling station demand. To address this issue, we developed a model that draws on and extends approaches in the literature with respect to long-term storage. Thus, we analyse Liquid Organic Hydrogen Carriers LOHC and show their potential impact on future hydrogen mobility. We demonstrate that LOHC-based pathways are highly promising especially for smaller-scale hydrogen demand and if storage in salt caverns remains uncompetitive, but emit more greenhouse gases GHG than other gaseous or hydrogen ones. Liquid hydrogen as a seasonal storage medium offers no advantage compared to LOHC or cavern storage since lower electricity prices for flexible operation cannot balance the investment costs of liquefaction plants. A well-to-wheel analysis indicates that all investigated pathways have less than 30% GHG-emissions compared to conventional fossil fuel pathways within a European rapid growth in the usage and development of renewable energy sources in the present day electrical grid mandates the exploitation of energy storage technologies to eradicate the dissimilarities of intermittent power. The energy storage technologies provide support by stabilizing the power production and energy demand. This is achieved by storing excessive or unused energy and supplying to the grid or customers whenever it is required. Further, in future electric grid, energy storage systems can be treated as the main electricity sources. Researchers and industrial experts have worked on various energy storage technologies by integrating different renewable energy resources into energy storage systems. Due to the wide range of developments in energy storage technologies, in this article, authors have considered various types of energy storage technologies, namely battery, thermochemical, thermal, pumped energy storage, compressed air, hydrogen, chemical, magnetic energy storage, and a few others. These energy storage technologies were critically reviewed; categorized and comparative studies have been performed to understand each energy storage system's features, limitations, and advantages. Further, different energy storage system frameworks have been suggested based on its application. Therefore, this paper acts as a guide to the new researchers who work in energy storage technologies. The future scope suggests that researchers shall develop innovative energy storage systems to face challenges in power system networks, to maintain reliability and power quality, as well as to meet the energy intermittent nature of renewable resources requires for most applications the development of efficient and cost-effective technologies for steady supply of electrical energy. The storage of energy in the form of hydrogen chemically bound within organic molecules rather than physically as compressed gas or cooled liquid represents an alternative approach that is attracting great research interest. Compared to other liquid organic hydrogen carriers LOHCs, dimethyl ether DME appears to have the largest potential impact on society, especially if inserted in technological chains of CO2 sequestration and utilization, so to determine an effective mitigation of environmental issues, without any net effect on the carbon footprint. Specifically, the steps of H2 storage and H2 release can take place in two coupled chemical processes, constituted by the exothermic synthesis of DME via CO2 hydrogenation and the endothermic steam reforming of DME, respectively. Herein, the latest advances in the development of heterogeneous bifunctional and hybrid catalysts for the direct hydrogenation of CO2 to DME are thoroughly reviewed, with special emphasis on thermodynamics, catalyst design and process feasibility. Despite many aspects behind the mechanism of DME synthesis from H2-CO2 streams are still to be uncovered, the recent progress in the research on H2 release by DME steam reforming is increasing the interest for effectively closing this binary H2 loop, in view of future green deals and sustainable research study observes the impact of penetration and calculates the maximum penetration of variable renewable energy VRE power plants in the Java–Bali power grid for the 2019–2023 period, especially for solar power plants. Solar power plant penetration mapping for the Java–Bali grid in to some area must also be carried out, due to the existing system's limited technical capabilities. Variables used to determine VRE's maximum penetration are properties of thermal generating units, such as ramping capability, technical minimum load, and primary energy conversion mechanism. Net load profile aggregation between VRE and existing thermal generating units is used to analyze the degree of VRE penetration. Then, the aggregate system ramping capability and system technical minimum load are evaluated. The results show that VRE penetration at a capacity of 5,000 MWp increases the grid's ramping requirement. In 2023, the maximum allowable penetration of VRE's capacity in the Java–Bali system is with a total installed capacity of 6,447 MWp for solar power plants and a peak load of 36,669 MW. The strongest penetration is in the Paiton–Grati subsystem, with a total installed capacity of 711 ever increasing rate of energy consumption, limited fossil fuels and pollution have made the expansion of renewable resources essential. Due to the suitable solar potential available in Iran, the use of solar energy has been developed more than other renewable resources. In this paper, photovoltaic PV panels are hybridized with battery banks and the power grid to provide electricity for 100 residential units and by performing a techno-economic-environmental analysis on the use of different solar tracking systems PV power generation is maximized. The final aim of this paper is to find the optimum scenario for reaching the highest efficiency along with emissions that are within the standard range. Also, the effect of grid sell back on the results is estimated and a sensitivity analysis is performed to generalize the results for other economic and climate conditions. Results show that the use of the solar tracking system significantly reduces the number of needed panels, but this size reduction is not always cost-effective due to the high cost of tracking units. The vertical tracking system indicated the best cost-efficiency with $/kWh cost of energy and an average of 23% improvement on the output power. Although the dual-axis tracker improved power production by 32%, it was less cost-efficient. Sensitivity analysis indicated that with 33% renewable fraction and slightly different initial costs, the optimum cost of energy will vary from to $/ risks in supply chain management have a great negative influence on the performance of supply chain members. Therefore, the field of supply chain disruption SCD has received increasing attention on mitigating the risks and improving the supply chain performance. This paper presents a comprehensive bibliometric overview and visualisation of the field of SCD based on 1,310 publications derived from the core collection of the Web of Science. The influential authors, organisations, and SCD keywords are discussed in detail based on some visualisation tools. Then, the leading publications and main clusters of SCD are identified to find out the key research topics based on citation analysis and reference co-citation analysis. The paper will be a helpful resource for researchers and practitioners who are interested in the field of SCD to capture the current research hotspots and potential research directions.
PotensiUsaha Sistem Teknik di Daerah. 94 Kelas XI SMA MA SMK MAK Semester 1 Proses produksi pembuatan batik dan tenun, salah satunya adalah pewarnaan. Pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun sangat di sambut baik oleh masyarakat dunia dan memiliki nilai jual tinggi, karena merupakan produk yang ramah lingkungan dan sudah menjadi
Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik 1. Aneka Produk Usaha Sistem Teknik Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Produk usaha sistem teknik dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat pengguna. Hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah penggunaan dan perawatannya merupakan bagian yang menjadi perhatian. Karya rekayasa inovatif dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembuatan produk, di antaranya berupa produk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, limbah perkebunan yang semua itu merupakan bagian solusi dalam berproduksi. Beberapa contoh aneka produk peralatan sistem teknik antara lain a. Alat pencetak arang briket Alat pencetak arang briket adalah kempa yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mesh tertentu yang telah dicampur dengan perekat kanji, sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu seperti kubus, bulat tabung, dan atau bulat pepat. Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Tekanan yang dihasilkan oleh kempa, selain manual dapat juga berasal dari hidraulik, maupun tekanan mekanik menggunakan ulir. Gambar pencetak briket secara manual. b. Alat pengering hasil pertanian Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Alat pengering hasil pertanian, menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyerap panas, sinar matahari diserap oleh benda seng berwarna gelap dan diteruskan kedalam ruangan oven. Alat ini dibuat untuk mengurangi kadar air hasil pertanian dan baki tray yang berfungsi sebagai wadah bahan yang dikeringkan di dalam ruang pengering pada proses penjemuran secara alami sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. d. Alat pengambilan zat warna alam indigo Proses pengambilan zat warna alam indigo pada dasarnya adalah bagaimana melakukan aerasi pada cairan hasil rendaman daun dari tanaman Indigofera tinctoria. L. Pada Gambar Alat untuk pengambilan Zat Warna Alam Indigo melalui sirkulasi cairan dengan menggunakan pompa, memungkinkan terjadinya proses aerasi. Pada saat pompa bekerja cairan pada tangki A diisikan ke dalam tangki B melalui spraiyer S sampai volume tertentu. Proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan melalui sprayer S. Cairan di tamping pada tangki C jika proses aerasi selesai. 2. Manfaat Produk Usaha Sistem Teknik Manfaat karya rekayasa produk peralatan sistem teknik a. Keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya b. Solusi bagi peningkatan produktifitas dan efektifitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan home industry c. Memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi d. Memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal e. Terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. 3. Potensi Usaha Sistem Teknik di Daerah Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik. Produk yang dibuat dapat mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Budaya Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan yang perlu terus dikembangkan dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Kita sering melihat di daerah-daerah banyak aktifitas penduduk melakukan kegiatan yang sifatnya turun temurun dalam memenuhi kebutuhan. Batik, tenun adalah produk yang dihasilkan oleh aktifitas masyarakat di sekitar kita. Kita mengenal batik, tenun sebagai sumber daya yang diakui dunia sebagai kekayaan budaya Indonesia. Pengembangan budaya melalui potensi yang tersedia dapat dilakukan dengan pola tekno-ekologis sebagai salah satu bentuk sistem dengan menggabungkan antara teknologi dengan lingkungan yang tetap dijaga keseimbangannya. Proses produksi pembuatan batik dan tenun, salah satunya adalah pewarnaan. Pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun sangat di sambut baik oleh masyarakat dunia dan memiliki nilai jual tinggi, karena merupakan produk yang ramah lingkungan dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup life style dalam kehidupan di masa sekarang untuk ramah pada lingkungan. 4. Alat dan Bahan yang dibutuhkan a. Pembuatan Spray Aerator dan Zat warna alam indigo 1 Pembuatan tangki, dapat disubtitusi dengan drum bekas 2 Sprayer, dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak 3 Pipa paralon, untuk sirkulasi larutan yang dipompa. 4 Pompa air, saklar dan kabel, dapat diperoleh di toko material 5 Rangka penopang tangki 6 Tanaman Indigofera tinctoria 7 Kapur CaO, larutan CaO kapur tohor 5. Proses Produksi Tom Spray Aerator untuk Zat Warna Alam Indigo Proses produksi dalam pembuatan zat warna alam yang dikembangkan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu a. Pembuatan Alat Spray Aerator b. Pembuatan zat warna alam indigo biru Spray aerator sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan zat warna alam indigo biru yang biasa digunakan untuk pewarnaan batik, tenun, denim. Bahan baku zat warna alam ini berupa daun nila yang diolah melalui proses perendaman 24 jam, proses aerasi dan proses pengendapan. Hasil akhir berupa produk pasta/powder indigo biru yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Peralatan dan Bahan Pembuatan Spray Aerator Peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat spray aerator digunakan alatalat di antaranya mesin las, bor, gerinda, dan tool kit Spray aerator dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu penyediaan sprayer, pompa, pemipaan, dan tangki penampung. Prisip dasar dari proses ini adalah aerasi yaitu mengkontakkan cairan dengan udara. Sprayer bisa disubtitusi/ diganti dengan pipa paralon yang diberi beberapa lubang. Penyediaan reservoir/ tangki penampung dapat disubtitusi dengan menggunakan drum bekas minyak. Penggunaan Spray Aerator dapat mempermudah dalam proses produksi pengambilan zat warna alam indigo. Perawatan alat ini meliputi 1 Perawatan alat terutama bagian sprayer, yaitu membersihkan bagian lubang sprayer agar tidak tersumbat dari kapur yang digunakan. Pastikan dalam kondisi bersih setelah menggunakannya. 2 Hindari tergenangnya air pada spray aerator pada bagian tangki reservoir saat penyimpanan agar tidak terjadi korosi pada peralatan. 3 Lakukan pemeliharaan maintenance secara berkala pada pompa air, hindari terjadinya hubung singkat karena isolasi kabel kurang baik. 4 Perhatikan penggunaan sumber listrik disesuaikan dengan spesifikasi pompa air yang digunakan. 6. Pengemasan Produk Pengemasan produk pralatan sistem teknik dimaksudkan untuk mempermudah pekerja dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembutan produksi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Casing atau selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Pengemasan untuk pelindung fungsi distribusi dan fungsi identitas sebagai kemasan produk didesain agar produk dapat terlindung dari benturan dan menarik. Adapun fungsi kemasan produk antara lain a. Mempertahankan mutu b. Memperpanjang masa simpan c. Mempermudah penyimpanan dan pemasaran/transportasi d. Menambah daya tarik bagi konsumen memberi informasi dan sarana promosi Agar manfaat tersebut di atas dapat dicapai, maka hal-hal berikut harus diperhatikan a. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas b. Memuat informasi yang jelas & jujur c. Menarik desain, warna, bentuk, dengan komposisi yang imbang d. Ukuran & material bahan sesuai kebutuhan e. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan transport. f. Volume kemasan, menggunakan ukuran yang umum untuk produk-produk tertentu, misalnya 250 gr, 500 gr atau 1000 gr. Label adalah informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang a. Informasi produk yang sebenarnya b. Foto atau gambar produk c. Logo perusahaan d. Alamat produsen e. Bobot produk Informasi tentang masa produksi dan atau masa kadaluwarsa dan hal-hal lain yang istimewa pada produk yang dihasilkan, menjadi bagian informasi pada konsumen. Baca Juga Perencanaan Usaha Dalam Produk Untuk Sistem Teknik Wirausaha Dari Sebuah Produk Rekayasa Untuk Sistem Teknik Laporan Kegiatan Usaha Kerajinan Dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar Demikian Artikel Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Penerapan Sistem Aneka Produk Ikan Konsumsi Berdasarkan Daya Dukung Wilayah Promosi Produk Hasil Usaha Makanan Khas Daerah Komponen Dan Material Produk Elektronika Kendali Otomatis Kemasan Dan Modifikasi Produk Kerajinan Fungsi Pakai Pemasaran Langsung Dan Hasil Kegiatan Usaha Budi Daya Tanaman Pangan
Sumberdaya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik.
Sistem produksi usaha sistem teknik Disusun oleh Salsa fitria Desi amelia Nur khodijah Revi anggun lestari Kelompok 3 S MA NEGERI 2 NATAR KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenaatas rahmat dan hidayah-Nya. Adapun tujuan penulisan makalah iniadalah untuk memberikan wawasan mengenai mata pelajaran Prakaryadan kewirausahaan. Pada tugas makalah kali ini kami akan membahas ihwal tentang sistem produksi usaha sistem teknik. dengan disertai penjelasan dan juga contoh contohnya.. kami sadar makalah ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kami berharap semoga makalah ini dapat memberi informasi yang berguna bagi pembacanya, terutama siswa-siswi SMAN 2 NATAR agar bisa mengetahui sistem teknik dan berwirausaha. DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN latar belakang....................................................................................................... 01 Rumusan masalah.................................................................................................. 02 Tujuan................................................................................................................... 02 BAB Aneka produk usaha sistem teknik ......................................................................... 03 manfaat produk usaha sistem teknik....................................................................... 04 potensi usaha sistem teknik didaerah...................................................................... 04 Perencanaan produksi sprinker..................................................................................... 05 Alat dan bahan sprinker..................................................,...............,.........,................................ 05 proses produksi sprinker....................................................,.......................................... pengemasan produks................ BAB lllKESIMPULAN DAN Kesimpulan............................................................................................................. 06 Saran...................................................................................................................... 06 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................. 07
prakaryadan kewirausahaan kls 11 semester 1potensi usaha sistem teknik di daerah
Apa saja peluang usaha paling potensial di desa? Pada dasarnya, konsumen di desa sangat berbeda dengan konsumen yang di perkotaan. Sehingga pemilihan jenis bisnis, metode promosi, manajemen dan perencanaannya juga tentu saja harus kamu sedang tinggal di desa, kampung atau daerah pinggiran dan memiliki rencana untuk berbisnis di daerah yang notabene jauh dari kota serta akses fasilitas, maka artikel dibawah ini mungkin bisa bermanfaat untuk pembaca akan membahas mengenai Peluang Bisnis dan Usaha yang Berbasis Pedesaan yang memang kebanyakan orang jarang melirik potensi bisnis berbasis pedesaan ini. Tetapi bila digeluti dengan fokus, bisnis di desa akan jauh lebih menguntungkan daripada di perkotaan, lho kok bisa?Karena potensi desa selain sedikit kompetitornya, juga tidak membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulainya. Kesederhanaan konsep bisnis juga membuat sobat ukmsumut bisa segera memulai bisnis apa saja, bahkan dengan modal kecil sekali Peluang Usaha di DesaTernak Ayam KampungBudidaya Jenis IkanBerkebun Berbagai KomiditiPertanian Teknik HidroponikPertanian Sistem OrganikJasa Pembayaran Tagihan HarianJualan kue serba 1000Membuka butik pakaian murahMengerjakan Kerajinan HandmadeMembuka bimbingan belajarMembuka toko percetakan, ATK dan FotocopyBuka Praktek BidanSewa Perlengkapan EventJadi Agen LPGMenjadi Tauke atau PengepulJasa Koperasi KelilingToko Alsintan dan Alat pancingKesimpulanIde Peluang Usaha di DesaPeluang Usaha di DesaDesa memiliki potensi bisnis yang luar biasa. Umumnya, bisnis yang berkembang pesat di pedesaan merupakan bisnis yang berfokus pada agribisnis dan agroindustriPeluang usaha di desa banyak yang mengandalkan sumber daya alam sebagai modal bisnis utamanya. Mari kita simak beberapa bisnis khas pedesaan yang bisa kamu coba berikut ini Baca juga Cara mencari peluang usaha di desaTernak Ayam KampungPermintaan ayam kampung setiap harinya makin membludak, membuat peluang usaha dari ayam kampung yang mungkin bisa digeluti memulainya, kamu perlu menentukan sistem ternak nya seperti apa, apakah memilih sistem umbaran atau sistem semi intensif yang masing masing memiliki kelemahan dan ayam kampung sangat cocok untuk masyarakat pedesaan karena memang sangat jarang perumahan warga padat seperti pemukiman atau itu, karena tingginya tren konsumsi yang sehat seperti ayam organik. Pangsa pasar ayam kampung tidak hanya untuk konsumsi daging saja, tetapi juga telur nya yang memiliki harga yang cukup tinggi apabila dijual kembali ke Jenis IkanMembudidayakan ikan sangat cocok untuk kamu yang tidak suka repot mengurus ayam. Karena cukup memiliki kolam yang terbuat dari terpal, kamu sudah bisa memulai bisnis lingkungan yang menguntungkan sangat cocok untuk membudidayakan ikan karena tak sedikit masyarakat di perkotaan yang membutuhan ikan sebagai makanan atau lauk banyak jenis ikan yang menjadi favorit masyarakat, seperti ikan mas, ikan nila, lele, gurame, ikan hias dan lainnya. Kamu harus jeli melihat pasar. Lakukan riset pasar terlebih dahulu untuk menentukan jenis ikan mana saja yang paling prospektif dibudidayakan di daerah Berbagai KomiditiPeluang usaha di pedesaan salah satunya dalah dengan berkebun berbagai komoditi unggulan seperti sayuran, buah buahan dan untuk industri perkebunan seperti sawit dan kakao. Biasanya tanah pedesaan lebih subur dan banyak lahan perkebunan yang bisa dimanfaatkan dengan harus bisa menentukan kondisi tempat perkebunan dengan komoditi yang cocok untuk ditanam. Bila tempatnya adalah kaki pegunungan, baiknya menanam jenis sayuran dan buah bila daerah bersifat panas dan sedikit gersang, lebih baik menanam komoditi perkebunan seperti sawit, kelapa, kakao dan Teknik HidroponikWalaupun di desa lahan dan tanah masih melimpah, sebenarnya tidak ada salahnya sobat ukmsumut mencoba teknik pertanian hidroponik, apalagi untuk jenis tanaman sayur sayuran yang bersifat musiman. Sehingga kualitas sayuran bisa dikontrol dan tentu saja memiliki penampilan fisik yang pertanian hidropnik bisa dijual kembali ke kota, melakukan kerjasama dengan pasar modren, swalayan atau supermarket. Dan juga kamu bisa membuka wisata pertanian di daerah mu dan memperkenalkan sistem pertanian hidroponik bagi warga Sistem OrganikBisnis produk pertanian menjadi salah satu kebutuhan primer manusia, seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging dan bahan mentah khas pertanian dan konsumen dari hasil pertanian organik ini tentu saja adalah masyarakat perkotaan, namun kamu bisa bekerjasama dengan warga pedesaan untuk mengembangkan bisnis pertanian sistem non kimiawi itu kamu juga bisa merintis bisnis hidroponik. Kamu bisa membuat agro wisata, kebun yang dapat dipetik sendiri oleh pengunjung, olahan bahan baku pertanian dan di packing cara modern dengan target konsumen anak muda milenial dan dipasarkan secara Pembayaran Tagihan HarianMembuka tempat pembayaran tagihan seperti PLN, PDAM dan Telkom sekarang ini bisa dilakukan dalam satu aplikasi sistem pembayaran secara tempatmu bisa mengakses internet. Dengan mendaftar menjadi agen pembayaran tagihan tersebut merupakan peluang bisnis yang prospektifAda banyak masyarakat desa yang mengantri di loket pembayaran resmi pada hari normal seperti, jadi sobat ukmsumut bisa membuka bisnis pembayaran ini dengan hanya menyediakan smartphone dan printer dan mendapatkan untung dari margin fee yang kue serba 1000Bisnis selanjutnya adalah dibidang kuliner camilan atau kue sehari-hari dengan harga seribuan, memiliki target konsumen yang luas dengan omset yang jenis ini sangat banyak digemari oleh masyarakat untuk cemilan atau makanan pendamping dikala waktu kosong. Selain itu kebiasaan masyarakat pedesaan juga selalu ingin makan ringan di waktu santai, bukan?Kamu bisa berjualan kue kering atau basah, dengan menjual menggunakan sistem pre order. Jadi apabila ada permintaan kue, kamu bisa membuat kue sesuai jumlah permintaan butik pakaian murahBisnis yang satu ini juga sangat menguntungkan, orang pedesaan sudah pasti membutuhkan pakaian baru, namun dengan harga yang relatif lebih hal ini sudah menjadi tradisi, apalagi ketika momen lebaran tiba, mereka pasti memborong beberapa baju baru untuk ini bisa sobat mulai dengan membuka toko di depan rumah, misalnya dan mulai memperkenalkannya melalui mulut ke mulut, dan juga memberikan selebaran ke rumah rumahDan tidak segan melakukan promo dan diskon. Coba juga memperkenalkan produk mu lewat facebook, instagram atau Kerajinan HandmadeKerajinan tangan menjadi salah satu bisnis yang prospektif. Kamu bisa menggaet para ibu ibu yang menganggur, dan bisa memproduksi di waktu luang berbagai aksesoris dari bahan bahan alami. Bisnis ini bahkan bisa menjadi penghasilan utama bagi kamu jika benar-benar dikelola dengan dibutuhkan reativitas dan keahlian. Ada berbagai jenis produk aksesoris yang unik seperti anyaman bambu, asbak rokok, kain perca, aksesoris kerang, gelang, cincin dan barang lain dengan hasil karya tangan tersebut bisa dijual dengan harga dua kali lipat. Kamu bisa searching ide dan inspirasi dari video tutorial dari bimbingan belajarApakah sobat ukmsumut punya keahlian di bidang pendidikan? Kamu bisa membuka jasa bimbingan belajar berbagai bidang. Sobat ukmsumut juga dapat membuat kursus di rumah dan mematok tarif yang terjangkau. Ini karena prosesnya lebih mudah dan kamu bisa mendapat lebih banyak kursus offline, kamu harus mempersiapkan tempat mengajar seperti kelas pada umumnya. Kamu juga harus bisa menyampaikan materi pelajaran lebih menarik, sehingga murid mudah memahami pelajaran. Pastikan kamu menguasai pelajaran tersebut sebelum membuka jasa ini toko percetakan, ATK dan FotocopyTerakhir yang bisa admin ukmsumut sarankan adalah membuka tempat fotokopi, percetakan dan alat tulis sekolah di daerah pedesaan. Ini merupakan salah satu pilihan usaha yang cocok untuk kamu dan bias memilih membuka toko didepan rumah, atau pilihan lain menyewa ruko yang strategisKamu harus mempersiapkan modal yang tidak sedikit memang, namun modal yang dihabiskan juga akan cepat kembali dan berganti keuntungan apabila dikelola dengan baik. Usaha ini cocok karena tidak membutuhkan tenaga besar, dan tidak merepotkanBaca juga Contoh Usaha Modal Kecil yang Belum Banyak PesaingBuka Praktek BidanApabila kamu menyelesaikan profesi kebidanan atau keperawata, dan sudah memiliki STR Surat Tanda Registrasi yang digunakan untuk mengetahui apakah tenaga kesehatan sudah siap terjun melayani masyarakat, maka kamu bisa membuka praktek langsung di daerah kamu bekerja sebagai perawat di rumah sakit, kamu bisa lebih mandiri untuk membuka praktek di daerah pedesaan yang persaingannya relatif lebih dari menyulap kamar kosong di rumahmu, dan buat banner Praktek Bidan/Perawat untuk promosi offline-nyaSewa Perlengkapan EventOrang di desa apabila ingin mengadakan suatu acara seperti kondangan pernikahan, takziah, yasinan, aqiqahan sering kali membutuhkan yang namanya perlengkapan untuk pengadaan acara warga kalian bisa melihat potensi bisnis tersebut dengan membuka sewa sound system, tenda, bangku, catering dan berbagai kebutuhan event lainnya yang terdiri dari banyak alat dan perlengkapan. Kamu bisa menyediakan jasa ini sepaket atau pun terpisahJadi Agen LPGDi daerah atau perkampungan, juga orang orang sudah digunakan oleh masyarkat. Sekarang ini banyak ketersediaan elpiji sudah merata di seluruh tempat di Indonesia termasuk di daerah dengan zaman dulu orang masih menggunakan minyak tanah atau kayu bakar. Saat ini orang lebih memilih untuk menggunakan gas dalam memasak. Dan sobat bisa menjadi salah satu agen Elpiji yang menjual gas di daerah Tauke atau PengepulTahukah kamu apa itu profesi tauke atau pengepul? Tauke ini adalah profesi yang berperan dalam mengepul atau mengumpulkan barang/ produk seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan lain yang selanjutnya nanti akan dijual kembali dengan harga yang lebih ini secara lebih ringkas adalah sebagai perantara atau distributor antara pihak produsen dengan konsumen. Jadi bila kamu memiliki cukup lahan kosong dan karyawan, bisa memperkerjakan untuk mengumpulkan barang barang yang menjadi prioritas di desa Koperasi KelilingKoperasi keliling adalah bentuk koperasi yang memiliki kegiatan operasionalnya dilakukan secara berkeliling ke tempat-tempat yang menjadi pangsa pasar koperasi, dalam hal ini adalah warga jenis ini seringkali ditemukan pada daerah pedesaan atau kota-kota kecil yang memiliki akses terbatas terhadap pusat-pusat pembelanjaan. Dan membantu untuk bantuan kredit uang dalam nominal kecilToko Alsintan dan Alat pancingToko Alsintan adalah singkatan dari Alat dan Mesin Pertanian yang biasanya merupakan toko yang menyediakan berbagai macam alat dan mesin pertanianToko ini menjual seperti traktor, pompa air, mesin potong rumput, penggiling padi, dan lain sebagainya. Toko Alsintan menyediakan peralatan dan mesin pertanian yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas lahan menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tergantung dari inovasi kita sebagai pebisnis, apakah mampu memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah mu masing jenis bisnis diatas mungkin saja tidak sesuai dengan potensi desa mu, oleh karena itu kamu sendiri lah yang harus menggali dan melakukan riset untuk menghasilkan bisnis yang tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat desa di tempat kamu postingan ukmsumut kali ini, dengan judul Peluang Bisnis Usaha Berbasis Desa kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bisnis bagi kamu yang ingin membuka bisnis di daerah pedesaan. Jangan lupa memberikan komentar. Potensi Usaha Sistem Teknik di Daerah » Peranti dan Alamat yang dibutuhkan Proses Produksi Tali kendali Spray Aerator bagi Zat Dandan Alam Indigo » Pengemasan Produk Sistem Produksi Usaha Sistem Teknik » Produksi Zat warna standard indigo Keuntungan » Menghitung BEP Menghitung Titik Impas Break Even Point JAKARTA - Kemajuan digital di Indonesia yang terjadi selama satu dekade terakhir telah membuka banyak pintu kesempatan di berbagai bidang. Dalam satu dekade terakhir mulai bermunculan sejumlah sosok talenta daerah yang sukses. Adi Arriansyah, CEO dan founder dari Sagara menilai, kehadiran talenta-talenta daerah di Indonesia yang berhasil meraih prestasi dalam skala tinggi di era digital. Ini membuktikan bahwa teknologi betul-betul membuka pintu peluang bagi siapa saja. Apalagi, menurutnya, talenta-talenta yang berasal dari daerah biasanya memiliki tingkat adaptabilitas dan daya juang yang tinggi. "Kedua hal inilah yang ikut menjadi kunci menentukan kesuksesan usaha mereka,” kata dia, Kamis 23/1. Sagara diperkuat oleh banyak talenta daerah yang telah mencatatkan segudang prestasi hingga di kancah internasional. Misalnya, Adi yang berasal dari Ungaran, kabupaten Semarang, merupakan jebolan dari Founder Institute, sebuah program pelatihan entrepreneur asal Silicon Valley. Baru-baru ini, ia berhasil menembus program prestisius Executive Education di Harvard Business School. Ada pula Angga Fauzan, pria asal Boyolali yang sempat viral berkat prestasinya yang mendunia. Pria lulusan S2 dari Edinburgh University ini memegang posisi sebagai Chief Marketing Officer di Sagara. “Sebenarnya, saya sendiri sempat gagal beberapa kali masuk ke Harvard. Di zaman sekarang, siapapun bisa mendaftar ke Harvard, tapi tidak semua orang akan pantang menyerah hingga rela mendaftar berkali-kali,” jelas Adi. Didirikan pada tahun 2014, Sagara pun konsisten terus menjadi rumah untuk talenta daerah. Saat ini, sekitar 80 persen tenaga kerja Sagara berasal dari daerah. Mereka beragam asalnya, ada Galih Suryo Priatomo dari desa Gunungpati, Semarang, Nafa Ananda Lutfia dari kota Purwokerto, Novelasari Nadia Putri dari kota Batu, hingga Ade Saepul Mugni dari daerah Rancaekek, kabupaten Sumedang. "Mereka punya karakteristik yang mirip, yaitu punya tekad yang kuat, siap kerja keras, dan humble,” jelas Adi. Eka Pratamandhira merupakan Senior Developer Sagara yang berasal dari Ternate, Maluku Utara. Ia mengaku bahwa salah satu pembelajaran terpenting dalam karirnya ialah dengan menyelesaikan masalah klien dalam skala yang lebih besar. "Di Sagara, kita terus menguji kemampuan dengan menyelesaikan berbagai masalah teknologi untuk sejumlah klien papan atas, ya contohnya seperti Qatar National Bank dan Boston Consulting Group,” jelas Eka. Selain itu, Eka juga menjelaskan pentingnya membangun mindset yang tepat agar terus bisa berkarya. “Ya namanya dari daerah, kita di awal kurang yakin sebenarnya apakah bisa bersaing dengan talenta di level internasional. Perlahan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ternyata hal itu mungkin untuk dilakukan,” ujar Eka. Kini tim Sagara telah menangani berbagai klien besar, mulai dari kementrian RI, startup, hingga korporat total, Sagara telah mengembangkan dan meluncurkan lebih dari 100 aplikasi website dan lebih dari 50 aplikasi mobile. sumber AntaraBACA JUGA Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Klik di Sini PotensiUsaha Sistem Teknik di Daerah. Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadi bagian yang Regional Original Revenue PAD has a very large contribution to the Regio-nal Budgeting APBD to finance the administration and service processes of govern-ment affairs and regional development. The present research aims to determine how to improve PAD and build strategy of action plan for increasing it in Gunungkidul Regency. This study used descriptive qualitative method. Informants were taken by purposive sampling. Data collecting techniques are observations, interview with Local Agency Organizations OPD which are responsible for PAD generation, and docu-mentations or secondary data, APBD, PAD, and other relevant data. The results of the study showed that the development of Gunungkidul PAD experienced a significant development as big as 25,97%. The PAD contribution to regional income or fiscal decentralization rate is 11,73%. The strategy to increase the PAD is built by a formulating action plan for accelerating it. Based on this results, it is suggested that the program to increase competency and commitment of regional tax-retribution managers for each revenue management of local agency, provide a program to increase the PAD and implementation of the action plan to increase it, use information and communi-cation technology for the management of each PAD lines, and optimally stakeholders cooperation building. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 │ hal. 41 – 60 Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD di Kabupaten Gunungkidul Evi Nilawati Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gunung Kidul, Indonesia Korespondensi penulis alfitra_n Abstract. Regional Original Revenue PAD has a very large contribution to the Regio-nal Budgeting APBD to finance the administration and service processes of govern-ment affairs and regional development. The present research aims to determine how to improve PAD and build strategy of action plan for increasing it in Gunungkidul Regency. This study used descriptive qualitative method. Informants were taken by purposive sampling. Data collecting techniques are observations, interview with Local Agency Organizations OPD which are responsible for PAD generation, and docu-mentations or secondary data, APBD, PAD, and other relevant data. The results of the study showed that the development of Gunungkidul PAD experienced a significant development as big as 25,97%. The PAD contribution to regional income or fiscal decentralization rate is 11,73%. The strategy to increase the PAD is built by a formulating action plan for accelerating it. Based on this results, it is suggested that the program to increase competency and commitment of regional tax-retribution managers for each revenue management of local agency, provide a program to increase the PAD and implementation of the action plan to increase it, use information and communi-cation technology for the management of each PAD lines, and optimally stakeholders cooperation building. Keywords SWOT analysis; Local government strategy; Regional Original Revenue; Gunungkidul Regency. Abstrak. Pendapatan Asli Daerah PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD untuk membiayai penyelenggaraan proses administrasi dan layanan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mengembangkan PAD serta strategi dan rencana aksi peningkatan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan metode sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah OPD sebagai pengelola PAD, dan dokumentasi berupa data sekun-der, di antaranya adalah APBD, PAD, dan data lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami perkembangan signifi-kan sebesar 25,97%, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah atau derajad desentralisasi fiskal sebesar 11,73%. Strategi peningkatan PAD ditempuh dengan penyusunan rencana aksi percepatan peningkatan PAD. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya program peningkatan kompetensi dan komitmen pengelola Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 pajak-retribusi daerah pada masing-masing OPD pengelola pendapatan, program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan setiap lini PAD, dan mem-bangun kerjasama antarpihak secara lebih optimal. Kata kunci Analisis SWOT; Strategi pemerintah daerah; Pendapatan Asli Daerah; Kabupaten Gunungkidul. Article Info Received April 20, 2019 Accepted November 7, 2019 Available Online November 11, 2019 DOI LATAR BELAKANG Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Era baru pengelolaan keuangan publik untuk mewu-judkan akuntabilitas publik melalui desentralisasi keuangan daerah memberikan ruang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Instrumen desen-tralisasi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD. Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 delapan belas desa pesisir, 56 lima puluh enam desa di lereng bukit, dan 70 tujuh puluh desa di dataran serta terse-bar di 18 delapan belas kecamatan yang dikenal sebagai Kawasan Karst Gunungsewu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017b. Pemerintah Kabupaten Pemkab Gunungkidul menerapkan kebijakan desentralisasi keuangan daerah melalui kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD dan optimalisasi belanja daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017b. Pendapatan daerah digali berdasarkan potensi dan target yang ditetapkan secara rasional, sedangkan belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja dan kepen-tingan publik. Implementasi desentralisasi keuangan daerah dijabarkan pada APBD yang difokuskan pada pencapaian visi pembangunan tahun 2016-2021, yaitu mewujud-kan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017b. Kebijakan desentralisasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan untuk memberikan nilai tambah, baik bagi petani, nelayan, peningkatan industri kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Pemkab Gunung-kidul mencapainya melalui kebijakan APBD dengan struktur yang terdiri atas pendapat-an daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pem-bangunan tergantung pada ketiga unsur tersebut. Kemampuan daerah mengoptimalkan potensi dan menggali sumber pendapatan baru sangat menentukan kemandirian keuang-an daerah. Peningkatan kemandirian keuangan daerah membutuhkan strategi dan renca-na aksi peningkatan PAD yang tepat sesuai kondisi dan karakteristik daerah. Untuk memperkuat derajad kemandirian keuangan daerah diperlukan penelitian analisis dan strategi peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan PAD dan merumuskan strategi serta rencana aksi peningkatan PAD. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 KAJIAN TEORITIS Pendapatan daerah merupakan sejumlah dana yang diterima oleh daerah, baik yang berasal dari hasil usahanya sendiri maupun bantuan dati pemerintah pusat atau sumber lain yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pertama, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjual-an/pengadaan barang/jasa. Kedua, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil atau DBH dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi, dana alokasi umum atau DAU yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri, dan dana alokasi khusus atau DAK. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan bantuan dari daerah di atasnya atau daerah lain Anggara, 2016. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah mendasarkan pada prinsip bahwa pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup. Permasalahan keuangan daerah, antara lain kesenjangan fiskal fiscal gap yaitu tingginya kebutuhan fiskal daerah fiscal need, sedangkan kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pengelolaan potensi daerah menentukan PAD atau kemandirian keuangan daerah. Penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban obyek, dan pemberla-kuan sistem denda bagi penunggak merupakan upaya intensifikasi, sedangkan menam-bah sumber pendapatan baru merupakan upaya ekstensifikasi Anggara, 2016. Strategi menutup kesenjangan fiskal pendapatan daerah, yaitu peningkatan penda-patan melalui penjualan jasa publik charging for public service, perbaikan adminis-trasi penerimaan pendapatan daerah revenue administration, peningkatan tarif, dan perluasan subyek-obyek pajak. Intensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah, yaitu 1 memperluas basis penerimaan potensial secara ekonomi, antara lain meng-identifikasi pembayar pajak baru potensial, jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek pajak, dan menghitung kapasitas penerimaan setiap jenis pungutan; 2 memperkuat proses pemungutan pajak melalui penyusunan Peraturan Daerah Perda, mengubah tarif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 3 mengawasi mela-lui pemeriksaan secara mendadak dan periodik, perbaikan sistem pengawasan, penerap-an sanksi penunggak pajak dan pihak fiskus, peningkatan pembayaran pajak, dan pelayanan; 4 melakukan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan pajak dengan perbaikan prosedur administrasi berupa penyederhanaan administrasi pajak dan efisiensi pungutan; 5 meningkatkan kapasitas penerimaan dalam perencanaan dengan koordi-nasi instansi terkait. Ekstensifikasi perpajakan dilakukan melalui pemberian kewenang-an yang lebih luas kepada daerah. Perubahan sistem perpajakan dilakukan melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pusat dipungut oleh daerah Mardiasmo, 2002. Beberapa hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi dalam peneli-tian ini. Penelitian Mohamed 2017 menyimpulkan bahwa sumber keuangan daerah belum dilaksanakan secara optimal karena banyaknya tantangan. Penelitian tersebut membahas sistem perpajakan, strategi pengumpulan pendapatan, lemahnya desentra-lisasi fiskal, dan kurangnya kompetensi petugas pengumpul pendapatan. Kelemahan Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 perpajakan ditunjukkan dengan belum adanya basis data pajak. Pemerintah lokal perlu mencari, menggali, dan menciptakan sumber keuangan baru Mohamed, 2017. Hampir sama dengan penelitian Mohamed 2017, penelitian Cruz et al. 2018 menyimpulkan bahwa keuangan Kota Bongabon tergantung pada pemerintah pusat. Pajak merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah. Penelitian ini menyarankan agar dilaku-kan penelitian tentang pajak sebagai input pembuatan kebijakan pajak lokal Cruz, Cruz, & Antonio, 2018. Penelitian Ylvije dan Elez 2012 menyimpulkan bahwa penerimaan pajak sektor pariwisata sangat penting. Penerapan pajak tidak boleh mematikan sektor pariwisata. Penentuan tarif pajak terbaik akan mendorong pengembangan pariwisata dan dana pajak harus digunakan untuk investasi pengembangan pariwisata. Penerapan sistem pajak yang tepat akan mendorong sektor pariwisata dapat berkembang Ylvije & Elez, 2012. Penerimaan pendapatan pajak dirasakan belum optimal. Sektor pariwisata perlu diting-katkan kapasitasnya dan pendapatan sektor ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunannya. Salah satu sumber PAD Kabupaten Gunungkidul adalah pendapatan sektor pari-wisata yang meningkat seiring dengan pengembangan pariwisatanya. Namun, upaya pengembangan tersebut masih bertumpu pada pungutan retribusi. FaladeObalade dan Dubey 2014 menyatakan pariwisata berperan penting terhadap pertumbuhan negara berkembang serta memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi negara. Pariwisata sebagai salah satu sektor industri berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto PDB negara, kualitas hidup warga, dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian Sitompul et al. 2014 menyatakan bahwa pengembangan pariwisata berka-itan dengan faktor amenitas, yaitu ketersediaan hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran berperan penting terhadap PAD Provinsi Banda Aceh. Kontribusi pajak hotel dan restoran masih rendah meskipun sistem pengumpulan pajak cukup efisien dan efektif. Pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan sistem administrasi perpa-jakan, kualitas administrator pajak, lebih menekankan upaya intensif daripada ekstensif, dan menerapkan imbalan reward dan hukuman punishment Sitompul, Syahnur, & Ichsan, 2014. Otieno et al. 2013 menemukan adanya hubungan antara sistem informasi dan efisiensi maupun keefektifan pengumpulan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu, ada hubungan positif antara sistem pengendalian internal dan pengumpulan pendapatan. Resistensi terhadap perubahan dapat menghambat implementasi sistem informasi Otieno et al., 2013. Penelitian oleh Githinji, Mwaniki, Kirwa, dan Mutongwa 2014 menemukan bahwa sistem pemungutan pajak di Kenya relatif buruk dan belum mendapatkan perhatian memadai. Sistem kendali internal terhadap pembayar pajak terbesar adalah sistem informasi manajemen dan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pengumpulan pendapatan pemerintah kota Githinji et al., 2014. Teknologi dan sistem informasi berpengaruh pada pengumpulan pendapatan Karimi, Maina, & Kinyua, 2017. Sebuah penelitian tentang dampak teknologi dan sistem informasi pada pengumpulan pendapatan oleh Pemerintah Daerah Embu di Kenya mengacu teori adopsi teknologi dan merekomendasikan perlunya revisi Undang-Undang UU dan integrasi sistem informasi manajemen Karimi et al., 2017. Peningkatan pengumpulan pendapatan pemerintah lokal merupakan kunci untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam memberikan layanan publik berkualitas. Banyak Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 negara memiliki basis pendapatan memadai, tetapi tingkat pengumpulan pendapatan rendah. Negara gagal mencapai target pengumpulan pendapatan lokal. Temuan peneli-tian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan merumus-kan kebijakan pengumpulan pendapatan dengan penerapan teknologi dan sistem informasi yang memadai Karimi et al., 2017. Teknologi informasi memberikan dampak pada administrasi pajak. Teknologi informasi berpengaruh pada produktifitas pajak dan menunjukkan hubungan antara implementasi teknologi informasi pajak dan perencanaan pajak. Teknologi informasi yang berkaitan dengan pengajuan, pendaftaran dan pembayaran pajak online mempengaruhi produktifitas pajak, artinya sistem pajak online berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Olatunji & Ayodele, 2017. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam menghadapi Revolusi Industri Amalia, 2018. Hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh peme-rintah Amalia, 2018. Pemanfaatan TIK pada organisasi pemerintah perlu ditingkatkan dalam mewujudkan tugas dan fungsinya. Demikian pula, pelayanan pajak dan retribusi pemerintah daerah dilaksanakan berbasis e-government. Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan PAD dapat diupayakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan pengendalian internal pendapatan pemerintah lokal. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan melalui kemampuan membiayai sen-diri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang membayar pajak dan retribusi Putra, 2018. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul mencakup pengelolaan potensi wisata, pajak, retribusi wisata, pajak hotel dan restoran, regulasi dan perencanaan, tarif pajak, dan sistem TIK. Penelitian sebelumnya lebih banyak merumuskan strategi, tetapi belum diimple-mentasikan secara operasional dengan merumuskan rencana aksi, sehingga hal spesifik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perumusan strategi dan rencana aksi. Arti penting strategi dan rencana aksi peningkatan PAD adalah kebijakan peningkatan PAD yang lebih terencana, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja performance. Strategi adalah seni mengintegrasikan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergitas pencapaian tujuan Lembaga Admi-nistrasi Negara, 2008. Penyusunan strategi menggunakan pendekatan formulasi strategi matriks SWOT berdasarkan faktor-faktor internal strengths, weaknesses dan faktor-faktor eksternal opportunities, threats. Setelah strategi ditetapkan, rencana program kegiatan rencana aksi dirumuskan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan Lembaga Administrasi Negara, 2008. METODE PENELITIAN Penelitian analisis dan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Gunungkidul dilakukan berbasis data pada kurun waktu tahun 2012–2018. Pendekatan diskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam Sugiyono, 2016. Infor-man dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling pada organisasi perangkat daerah OPD pengampu pendapatan. Pengumpulan data menggunakan tek-nik observasi, wawancara terhadap orang-orang kunci OPD pengampu pendapatan, dan dokumentasi berupa data sekunder meliputi data APBD, data komponen PAD, peraturan terkait PAD, dan data lain yang relevan. Untuk mendapatkan kredibilitas Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 data, penelitian ini menerapkan triangulasi berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi pada saat diskusi Forum Gabungan Perangkat Daerah Pendapatan tahun 2019, data sekunder, dan wawancara pada informan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA, dan informan OPD relevan lainnya. Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan dengan penyajian dan reduksi data untuk mendapatkan pola yang jelas. Penyajian data dilakukan untuk memahami permasalahan yang terjadi, mendapatkan makna atas data, pola hubungan antarbagian dan secara keseluruhan, serta menarik kesimpulan Sugiyono, 2016. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT yang terdiri atas kekuatan strengths, kelemahan weaknesses, peluang opportunities, dan ancaman threaths. SWOT merupakan Teknik Analisis Manajemen TAM, yaitu sebuah metode ilmiah untuk menilai keadaan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal secara komprehensif guna memperoleh informasi faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran peningkatan PAD. Indikator faktor internal dan eksternal ditentukan berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Lembaga Administrasi Negara, 2008. Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, selanjutnya peneliti melakukan pembobotan dan evaluasi untuk menentukan strategi dan rencana aksi peningkatan PAD. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dengan memfo-kuskan pada analisis dan strategi peningkatan PAD. Rentang waktu analisis PAD adalah data tahun 2012-2018. Analisis hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Diskripsi Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten Gunungkidul PAD Kabupaten Gunungkidul adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pertama, pajak daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2, dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan BPHTB. Perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah telah menetapkan berbagai jenis pajak daerah sebagai bagian PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017a. Kedua, retribusi daerah terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, penggantian biaya akta pencatatan sipil dan Kartu Tanda Penduduk KTP, pelayanan pengendalian menara telekomunikasi, pemeriksaan kesehatan ternak di Poskeswan, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha tempat penginapan/villa, jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, ijin mendirikan bangunan, dan ijin trayek. Beberapa Perda tentang retribusi adalah Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolaan Menara Teleko-munikasi. Ketiga, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan terdiri atas penerimaan laba Bank BPD DIY, Perusahaan Daerah PD BPR Bank Daerah Gunungkidul BDG, dan Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Handayani. Keempat, lain-lain PAD yang sah terdiri atas penerimaan lainnya yang tidak termasuk pada jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pertumbuhan dan sumbangan PAD Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Pertumbuhan dan Sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah PAD Rp / Pertumbuhan % Sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah % Sumber BKAD Kabupaten Gunungkidul 2019. Tabel 1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2012-2018, rata-rata PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan shift sebesar 25,97%. Data tersebut menunjukkan derajad desentralisasi fiskal kategori kurang karena pendapatan daerah ditopang sebagian besar oleh dana transfer pemerintah pusat kepada daerah Tangkilisan, 2007. Sesuai pandangan Mohamed 2017 dan Cruz et al. 2018 bahwa penerimaan daerah belum optimal dan terjadi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerin-tah pusat masih dominan. Pada tahun 2013-2014, peningkatan PAD mencapai nilai paling besar, yaitu 90,95%. Namun, PAD tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 19,42%. Data kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2012 dan diikuti tahun 2013. Sumbangan PAD terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 14,69%, sedangkan kon-tribusi share PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan derajad desentralisasi fiskal tahun 2012-2018 rata-rata sebesar 11,73%. Derajad desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah Putra, 2018. Capaian pendapatan tersebut berasal dari 12 dua belas organisasi perangkat daerah OPD pengampu pendapatan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu RSUD Wono-sari, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman DPUPRKP, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perda-gangan Disperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, Dinas Pena-naman Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPT, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kom-ponen pertama, analisis terhadap hasil pajak daerah disajikan pada Tabel 2 berikut ini. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Tabel 2. Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2018 Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Berdasarkan Tabel 2, hasil pajak daerah rata-rata tumbuh 35,05%. Peningkatan terbesar terjadi pada periode tahun 2013-2014 sebesar 130,58%. Komponen kedua PAD, yaitu hasil retribusi daerah dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 3. Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2018 Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Hasil retribusi daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,93%. Pening-katan tertinggi terjadi pada tahun 2012-2013 sebesar 27,24%. Pertumbuhan terendah pada tahun 2013-2014 sebesar 2,63%. Selanjutnya, komponen ketiga PAD adalah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan disajikan pada Tabel 4 berikut ini. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan rata-rata 18,81%. Persentase peningkatan terbesar pada tahun 2014-2015 sebesar 33,32% dan diikuti tahun 2012-2013 sebesar 27,88%. Pada tahun 2016-2017, pertumbuhan terkecil adalah 1,14% dan diikuti tahun 2017-2019 sebesar 11,74%. Komponen PAD keempat adalah lain-lain PAD yang sah disajikan pada Tabel 5 berikut ini. Pertumbuhan lain-lain PAD yang sah terbesar pada tahun 2013-2014 sebesar 147,74% diikuti tahun 2016-2017 sebesar 45,35%. Tahun 2017-2018 terjadi pertumbuhan negatif sebesar 35,11% dan diikuti tahun 2015-2016 sebesar 2,01%. Data dari keempat sumber PAD menunjukkan bahwa secara berturut-turut persentase rata- Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 rata peningkatan mulai dari yang terbesar adalah hasil pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah. Ringkasan hasil tersebut disajikan pada Tabel 6. Tabel 4. Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2012-2018 Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Rp Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 5. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2012-2018 Lain-lain PAD Yang Sah Rp Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, perkembangan komponen PAD selama periode 2012-2018 diuraikan sebagai berikut Pertama, pendapatan pajak daerah tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 130,58%. PBB-P2 meningkat karena adanya kebijakan pelimpahan wewenang pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan kepada daerah, sehingga menjadi sumber pemasukan daerah. Hal tersebut sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 15/ dan No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Untuk meningkatkan pajak sektor pariwisata, pendapatan pajak hotel dan restoran perlu diintensifkan dan tidak hanya fokus pada retribusi. Hal tersebut sesuai pandangan Sitompul et al. 2014, yaitu peningkatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas petugas, upaya pajak secara intensif, dan menerapkan imbalan dan hukuman. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Tabel 6. Sebaran Perkembangan Komponen PAD Tahun 2012 – 2018 3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Keterangan Pertumbuhan di atas rata-rata Pertumbuhan negatif terjadi penurunan Peringkat 1-6 menunjukkan perkembangan terbesar menuju terkecil. Kedua, pendapatan retribusi daerah tahun 2013 dan 2016 berada di atas rata-rata. Namun, retribusi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, target pendapatan retribusi pariwisata hanya tercapai sebesar Hal ini disebabkan faktor isu bencana alam di pantai yang terjadi di daerah lain dan bencana banjir yang mempengaruhi niat dan persepsi wisatawan ber-kunjung ke Gunungkidul. Meskipun mengalami penurunan, retribusi sektor pariwisata berperan dalam pendapatan, karena kontribusinya terhadap PAD cukup tinggi. Pada sisi lain, yang harus diperhatikan adalah penarikan pajak hotel dan restoran Sitompul et al., 2014 dan tidak hanya memungut retribusi pariwisata. Data DPUPRKP menunjukkan target penerimaan hanya mencapai 67,61% dari target Faktor penye-babnya adalah 1 Target sewa rusunawa tidak terpenuhi karena waktu penyusunan PAD sewa rusunawa tahun 2018 tarif perhitungannya lebih tinggi. Dasar pemberlakuan adalah Perbup No. 40 Tahun 2017 besaran tarif lebih rendah; 2 Ruang komersial belum dilengkapi sarana prasarana memadai, seperti sarana air bersih, saluran air kotor, Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL, dan bangunan masih dalam tahap penyempur-naan; dan 3 Penghuni rusunawa keluar masuk yang mengakibatkan kurang lancarnya penerimaan sewa rusunawa. Ketiga, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 18,81%. Peningkatan di atas rata-rata berturut-turut dari yang terbesar adalah pada tahun 2015, 2013, dan 2016, yaitu naiknya deviden daerah dari PT Bank BPD dan PD BPR BDG. Keempat, kontribusi lain-lain PAD yang sah mengalami dinamika yang menarik. Pertama, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 147,74%. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah lonjakan dana kapitasi kompensasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah BLUD RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan; Kedua, pada tahun 2017 terjadi peningkatan di atas rata-rata karena dana Biaya Operasional Sekolah BOS masuk pada komponen tersebut; dan Ketiga, pada tahun 2018 mengalami penurunan. Faktor penyebabnya adalah dana BOS pada tahun 2017 masuk klasifikasi Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD mengatur bahwa pendapatan Dana BOS dianggarkan pada PAD dalam kategori Jenis Lain-lain PAD yang sah Kementerian Dalam Negeri RI, 2017. Namun, setelah tahun 2017 terjadi perubahan kebijakan, yaitu dana BOS masuk rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan Peraturan Mendagri No. 134 Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri RI, 2018. Pengalaman pendapatan dana kapitasi BPJS Kesehatan dan BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, sesuai pandangan Mohamed 2017 dan Cruz et al. 2018 bahwa sumber-sumber keuangan daerah atau PAD belum optimal menopang pendapatan dan terjadi ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat. Sebagian dana kapitasi BPJS Kesehatan yang diterima Pemda merupakan imbal balik belanja premi yang dibayarkan Pemda kepada BPJS kesehatan. Analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan, tetapi belum signifikan, stabil, dan aman dalam menopang keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 1 Peningkatan penerimaan pada komponen PAD dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai pandangan Cruz et al. 2018 tentang ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat, yaitu Pertama, penerimaan PBB-P2 meningkat tajam pada tahun 2014 karena kebijakan pemerintah pusat mendaerahkan PBB-P2, menggeser pendapatan pajak pusat menjadi pajak daerah; Kedua, tahun 2014 pada lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 147,74% karena alokasi dana kapitasi yang diberikan oleh BPJS sebagai kompensasi pelayanan dasar dan rujukan di BLUD Puskesmas dan RSUD. Pendapatan BLUD langsung digunakan untuk mengganti biaya pelayanan dan tidak boleh untuk membiayai kegiatan investasi; Ketiga, komponen PAD secara akuntansi tidak tepat dalam memasukkan kode rekening pendapatan, yaitu dana BOS masuk PAD kom-ponen lain-lain PAD yang sah, sementara secara regulasi dana BOS bukan bagian dari PAD. Penempatan dana BOS sesuai kebijakan Kemendikbud sebagai rekening penampungan untuk menghindari hibah langsung ke sekolah. 2 Peningkatan PAD dengan kondisi sangat rentan vulnerable atas pengaruh situasi tertentu sebagaimana pandangan Mohamed 2017 menyatakan bahwa keuangan daerah mengalami banyak tantangan yang harus mampu dipecahkan oleh daerah. Khususnya, PAD retribusi rekreasi dan olahraga yang dikelola Dinas Pariwisata. Pada kurun waktu sebelumnya selama 5 lima tahun mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan karena terdampak isu bencana alam di luar Kabupaten Gunungkidul. Persepsi wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul dan citra destinasi wisata turut mempengaruhi penerimaan retribusi pariwisata. 3 Adanya komponen PAD yang mengalami stagnasi karena regulasi Perda dan Perbup yang mengatur dasar pemungutan sudah kadaluwarsa out of to date. Contohnya, tarif parkir motor hanya senilai Rp500. Sesuai pandangan Mardiasmo 2002, untuk meningkatkan pendapatan agar berjalan secara optimal diperlukan kajian peningkatan tarif dan penjualan jasa publik charging for services, sehingga sudah saatnya untuk melakukan peninjauan tarif. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 4 Adanya piutang pajak dan retribusi, sehingga pendapatan tidak maksimal. Contoh-nya, PBB-P2 terdapat piutang, pajak reklame belum dibayar, reklame sudah dipasang tetapi belum berizin, dana PBB-P2 yang dipungut perangkat desa belum disetor ke kas daerah, dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB sudah diterbitkan izinnya tetapi dokumen belum atau tidak diambil oleh pemohon dan retribusinya belum dibayar. Mardiasmo 2002 menyatakan perlunya peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pada penunggak, serta perbaikan administrasi pendapatan. Upaya itu perlu dilakukan agar pendapatan diperoleh dengan cepat dan didukung oleh sistem informasi pendapatan daerah. 5 Kontribusi pajak lebih besar dibandingkan pendapatan retribusi. Namun, kontribusi pajak belum signifikan dan masih mengandalkan PBB-P2 dan belum mendasarkan obyek pajak lain. Penghasilan pajak disebabkan kebijakan pengalihan PBB-P2 dari pendapatan pemerintah pusat atau pendaerahan pajak. Potensi pajak selain PBB-P2 yang cukup potensial adalah pajak restoran/rumah makan dan pajak hotel belum berkontribusi signifikan pada PAD seiring dengan perkembangan pariwisata. Penen-tuan tarif pemungutan harus tepat. Hal tersebut untuk menghindarkan penerapan pajak sektor pariwisata yang dapat mematikan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, penetapan sistem pajak yang tepat mendorong sektor pariwisata bisa berkembang dengan pesat Ylvije & Elez, 2012. 6 Belum ada upaya Pemda untuk mendayagunakan aset daerah menjadi sumber pendapatan passive income dari aset. Hanya terdapat dua sumber pendapatan yang berasal dari pendayagunaan aset, yaitu berupa sewa tanah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU dan sewa Gedung Olah Raga GOR Siyono untuk rumah makan Gunungkidul Steak GK Steak. Selain itu, masih adanya tanah milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Mohamed 2017, optimalisasi pendapatan daerah memerlukan strategi pengumpulan pendapatan yang optimal dan didukung sistem informasi pendapatan daerah. Pandangan Karimi et al. 2017, Otieno et al. 2013, Githinji et al. 2014 dan Olatunji dan Ayodele 2017 menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta adopsi teknologi dalam optimalisasi penda-patan yang signifikan. 2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman SWOT PAD Kabupaten Gunungkidul Analisis isu-isu strategis berdasarkan aspek internal dan eksternal mencakup ke-kuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disajikan pada Tabel 7-9 berikut ini. Tabel 7. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman SWOT 1 Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sector. 2 Trend pertumbuhan PAD meningkat periode tahun 2012-2018. 3 Regulasi dan tarif PAD. 4 Tersedia anggaran pemungutan PAD 5 Pemungutan PAD secara online didukung closed circuit television CCTV. 1 Kompetensi dan komitmen petugas pemungut pendapatan rendah. 2 Pemungutan PAD belum online. 3 Data base dan perencanaan penerimaan pajak retribusi belum akurat. 4 Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 5 Aset Pemda belum optimal sebagai passive income. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 6 Cash opname PAD secara berkala. 7 Penambahan obyek wisata yang ditarik retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 8 Layanan mempermudah estimasi retribusi. 6 SOP pemungutan pajak dan retribusi tumpang tindih. 7 IMB belum online single submission OSS. 8 52% wilayah adalah kawasan lindung geologi membatasi investasi. 1 Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD. 2 Tumbuhnya investasi swasta. 3 Gunungsewu United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO Global Geopark. 4 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Pariwisata. 1 Kepatuhan wajib pajak-retribusi rendah, sehingga terdapat tunggakan/piutang. 2 Kegiatan usaha belum berizin, sehingga tidak masuk PAD. 3 Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung menurun. 4 Kebijakan pusat menghapuskan sumber PAD. Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 8. Matriks Internal Factor Evaluation IFE PAD Kabupaten Gunungkidul 1 Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor. 2 Trend pertumbuhan PAD meningkat tahun 2012-2018. 3 Adanya regulasi dan tarif PAD. 4 Tersedianya anggaran pemungutan PAD. 5 Pemungutan PAD secara online didukung CCTV. 6 Cash opname PAD secara berkala. 7 Penambahan lokasi obyek wisata yang ditarik retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 8 Layanan mempermudah estimasi retribusi. 1 Kompetensi dan komitmen SDM pemungut pendapatan rendah. 2 Pemungutan PAD belum online. 3 Data base dan perencanaan penerimaan pajak dan retribusi belum akurat. 4 Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 5 Aset Pemda belum optimal sebagai passive income. 6 SOP pemungutan pajak dan retribusi tumpang tindih. 7 IMB belum melalui online single submission OSS. 8 52% wilayah adalah kawasan lindung geologi, yang membatasi kegiatan investasi. Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 9. Matriks External Factor Evaluation EFE PAD Kabupaten Gunungkidul 1 Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD 2 Tumbuhnya investasi swasta Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 3 Gunungsewu UNESCO Global Geopark 4 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Pariwisata 1 Kepatuhan wajib pajak dan retribusi rendah 2 Kegiatan usaha belum berizin. 3 Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung menurun 4 Kebijakan pusat menghapuskan sumber PAD Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 10. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Faktor Internal Faktor Eksternal Kekuatan Strenght – S 1 Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor. 2 Trend pertumbuhan PAD meningkat per tahun 2012-2018. 3 Adanya regulasi dan tarif PAD. 4 Tersedianya anggaran pemungutan PAD. 5 Pemungutan PAD secara online didukung CCTV. Kelemahan Weakness – W 1 Kompetensi dan komitmen SDM pemungut pendapatan rendah. 2 Pemungutan PAD belum online. 3 Data base dan perencanaan penerimaan pajak retribusi belum akurat. 4 Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 5 Aset Pemda belum optimal sebagai passive income. Peluang Opportunities –O 1 Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD. 2 Tumbuhnya investasi swasta. 3 Gunungsewu UNESCO Global Geopark. 4 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Pariwisata. Strategi S – O 1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi kawasan strategis pariwisata serta percepatan investasi s1, o1, o2. 2. Implementasi regulasi dan tarif PAD pada kawasan strategis pariwisata serta percepatan investasi s2, o1,o2. 3. Optimalisasi layanan pemungutan PAD secara online didukung percepatan layanan investasi s5, o1, dan o2. Strategi W – O 1. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM guna mendukung investasi dan perwujudan Gunungsewu UNESCO Global Geopark w1, o2, o3. 2. Pemungutan PAD online guna mendukung percepatan investasi w2, o2. 3. Penyusunan data based pajak dan retribusi pada obyek wisata di kawasan strategis wisata w3, o1. Ancaman Threats-T 1 Kepatuhan wajib pajak dan retribusi rendah. 2 Kegiatan usaha belum berizin. 3 Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung Strategi S – T 1. Intensifikasi PAD dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi melalui percepatan perizinan s1, t1, t2. 2. Optimalisasi pemantauan PAD Strategi W – T 1. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi serta tertib perizinan w1, t1, t2. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 menurun. 4 Kebijakan pusat menghapuskan berbagai sumber PAD . online terintegrasi mitigasi bencana s5, t3. Sumber Hasil analisis SWOT 2019. Berdasarkan hasil analisis SWOT Tabel 10, maka strategi kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul, yaitu 1. Strategi Kekuatan–Peluang S–O a. Pengembangan dan intensifikasi obyek pajak dan retribusi pada kawasan strategis pariwisata dan percepatan investasi. Kabupaten Gunungkidul adalah daerah tujuan wisata potensial yang berpeluang untuk pengembangan investasi. Pemda dapat mengembangkan sumber-sumber PAD dan mengintensifkan pemungutan PAD potensial terutama pada kawasan wisata. Potensi sumber PAD yang bisa diraih, antara lain 1 Kawasan strategis potensial diintensifkan retribusinya, yaitu kawasan wisata pantai dengan mene-rapkan sistem satu pintu, sistem parkir terpadu, dan pembaruan sistem tiket dari sistem karcis ke e-ticketing; 2 Retribusi IMB sangat potensial, tetapi masih banyak bangunan yang belum bisa dipungut IMBnya; 3 Retribusi Surat Ijin Usaha SIU; dan 4 Kerjasama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. b. Percepatan investasi, implementasi regulasi, dan tarif pajak-retribusi pada ka-wasan strategis pariwisata. Komponen pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan dalam Perda dapat dibuat-kan Standard Operating Procedure SOP dan dipungut, sehingga tidak terjadi piutang PAD atau kemungkinan terjadinya PAD yang hilang. c. Optimalisasi layanan pemungutan PAD secara online didukung percepatan layanan investasi. Layanan pemungutan PAD online dan percepatan layanan investasi wajib dila-kukan agar realisasi investasi dapat berjalan lebih cepat dan potensi pendapatan lebih cepat dipungut, serta langsung masuk PAD melalui bank mitra pemerintah daerah PT Bank BPD DIY dengan sistem transfer non-tunai TNT. Contoh-nya, retribusi IMB ditarik bersamaan saat pemohon menerima IMB satu paket dengan aplikasi perizinan dan wajib langsung transfer ke rekening kas daerah. Semakin banyaknya investasi merupakan pendukung potensi PAD yang bisa dipungut. 2. Strategi Kelemahan–Peluang W–O a. Peningkatan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia SDM/aparatur sipil negara guna mendukung investasi dan perwujudan Gunungsewu UNESCO Global Geopark. SDM yang menangani pajak dan retribusi dapat ditingkatkan kompetensi dan komitmennya dalam pengelolaan PAD melalui program pendidikan dan pelatih-an pajak–retribusi dan rekrutmen tenaga harian lepas THL bidang pajak dan retribusi secara transparan. Kegiatan ini dapat dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 b. Pemungutan PAD online guna mendukung percepatan realisasi investasi. Pemungutan PAD online dilaksanakan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pelanggan dan mendorong wajib pajak-retribusi semakin patuh membayar pajak dan retribusi tepat waktu, sehingga tidak terjadi piutang daerah. c. Penyusunan basis data pajak-retribusi yang akurat pada obyek wisata di kawasan strategis wisata. Basis data pajak-retribusi disusun dengan metode survei menggunakan sistem blok dan prioritas pada kawasan strategis wisata sebagai pusat kegiatan ekonomi berdasarkan wilayah administrasi. Pemutakhiran obyek pajak tidak hanya diprio-ritaskan di kawasan perkotaan saja, tetapi juga menyasar kawasan wisata. Pada umumnya, di kawasan-kawasan wisata berdiri bangunan baru, seperti hotel, rumah makan, dan homestay yang dapat menjadi potensi PBB-P2 dan dapat disesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak NJOPnya. 3. Strategi Kekuatan–Ancaman S–T a. Intensifikasi pajak-retribusi daerah dengan meningkatkan kepatuhan compli-ance wajib pajak-retribusi melalui percepatan layanan perizinan. Pendekatan kepatuhan diterapkan dengan sistem panutan, keteladanan, pembe-rian insentif, dan penghargaan kepada para wajib pajak-retribusi yang membayar tepat waktu dan memberikan sanksi kepada wajib pajak-retribusi yang tidak patuh membayar. Intensifikasi pajak-retribusi daerah dipacu melalui percepatan layanan perizinan dengan prosedur ketika izin sudah diterbitkan, maka secara resmi telah dipungut pajak-retribusi perubahan dari sistem cash basis ke accru-al basis. Ketika pelaku usaha telah beroperasi, maka potensi pajak-retribusi yang dipungut semakin besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya, pajak reklame dipungut ketika pelaku usaha mengajukan izin pemasangan iklan pada tempat-tempat yang diperkenankan oleh Perda. b. Optimalisasi pemantauan online digitalisasi PAD terintegrasi mitigasi bencana alam wisata pantai. Strategi digitalisasi pada era teknologi informasi sebagai kebutuhan, termasuk pada pengelolaan PAD. Sebagian besar karakter obyek wisata Kabupaten Gunungkidul adalah kawasan wisata pantai, seperti Pantai Baron, Kukup, Krakal, Drini, Siung, dan Sepanjang, yang potensial dipungut retribusi rekreasi dan olahraga, merupakan kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami. Retribusi dan mitigasi bencana memerlukan digitalisasi agar informasi kejadian segera dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cepat. Pemasangan kamera CCTV yang tersentral dan dikendalikan Network Operation Center NOC pada kawasan wisata memudahkan petugas pungut retribusi, BKAD, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memonitor situasi obyek wisata secara real time. Pemasangan kamera CCTV pada pos retribusi menganti-sipasi kebocoran atau penyimpangan tiket/karcis retribusi karena semua aktifitas terekam audio visual CCTV secara online. 4. Strategi Kelemahan–Ancaman W–T Peningkatan kompetensi dan komitmen aparatur sipil negara guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta tertib perizinan usaha. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Berpijak pada faktor kelemahan SDM, upaya peningkatan kompetensi dan komit-men SDM diperlukan melalui pendidikan pelatihan intensif, seperti pelatihan pemetaan dan perhitungan PBB-P2, penentuan NJOP, penilaian property, dan pemutakhiran data obyek pajak. Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, selanjutnya rencana aksi peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul disusun dalam Tabel 11, sebagai berikut Tabel 11. Rencana Aksi Peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul Pihak Terkait/ Perangkat Daerah Pengkajian pengembangan potensi PAD. BAPPEDA, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Setda, BKAD, Perguruan Tinggi/Pakar/Dewan Riset Daerah DRD Pengkajian Perda yang kadaluwarsa dan penyusunan regulasi baru Perda dan Perbup yang up to date. DPRD, Bagian Hukum Setda, Bagian Administrasi Perekonomian Setda, BKAD, Perguruan Tinggi. Penyusunan standar operating procedure SOP pemungutan dan penagihan pajak-retribusi. BKAD, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda. Sosialisasi pajak-retribusi pemasangan spanduk, banner, baliho, siaran radio, dan talkshow radio . BKAD, Dinas Kominfo, Radio Suara Dhaksinarga, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM bidang pajak- retribusi a. Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB-P2 bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional BPN dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN b. Penilaian properti. BKAD, BPN, STPN, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah BKPPD Intensifikasi PAD a. Penyusunan basis data obyek PAD hotel, homestay, rumah makan, dan reklame. b. Review PAD secara periodik 1 bulan sekali. c. Pemungutan pajak terpadu online e-pajak. d. Tanda tangan digital Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB. e. Pemungutan retribusi terpadu online e-retribusi seperti e-retribusi pasar, e-retribusi wisata e-ticketing. f. Pemberian insentif 5% atas pencapaian target pajak-retribusi pada pengelola/petugas PAD. g. Kerjasama pemanfaatan aset Pemda agar mendatangkan PAD, yaitu perjanjian sewa, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU, bangun serah guna rest area/sarana wisata, dan obyek vital daerah. h. Penyelenggaraan event wisata, yaitu Gunungsewu Festival, Gunungkidul Festival, Festival Akhir Tahun, dan lain-lain. BKAD, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Kominfo, Lembaga Sandi Negara Lemsaneg, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPT, Semua Dinas Pengelola PAD, PT Bank BPD, Notaris. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan online tanda tangan digital, aplikasi perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan. DPMPT, Bagian Organisasi Setda, Lemsaneg, Dinas Kominfo. Penagihan piutang pajak-retribusi BKAD, DPMPT, DUPRKP, Satuan Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Pihak Terkait/ Perangkat Daerah Polisi Pamong Praja Satpol PP, semua dinas pengelola PAD, PT Bank BPD, Bank BDG, Inspektorat Daerah. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi a. Operasi pro justisia perizinan pajak reklame, PJU, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain b. Pekan panutan wajib pajak c. Penghargaan pada wajib pajak d. Pemberian sanksi pada wajib pajak dan retribusi yang belum/tidak membayar termasuk petugas pungut yang belum menyetorkan pajak SatPol PP, BKAD, Dinas Perhubungan, DPMPT, DPUPRKP, PT Bank BPD, Bank BDG, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Setda. Pemungutan PAD secara online digitalisasi dan didukung kamera CCTV pada obyek wisata pos retribusi, tempat parkir, dan kawasan pantai rawan bencana Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BPBD. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengawasan melalui a. Forum perangkat daerah fungsi pendapatan b. Penetapan target PAD yang realistis BAPPEDA, BKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Pembangunan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi infrastruktur jaringan, integrasi internet antar OPD sampai desa, dan pembuatan aplikasi pemungutan PAD Dinas Kominfo, BKAD, Pemerintah Desa. Sumber Hasil analisis penelitian 2019. Strategi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi untuk mencapai sasaran pening-katan PAD. Formulasi strategi dan rencana aksi dilakukan dengan mengintegrasikan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi agar tercipta sinergi pencapaian tujuan dan sasaran sesuai pedoman Lembaga Administrasi Negara 2008. KESIMPULAN DAN SARAN PAD Kabupaten Gunungkidul meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama kurun waktu tahun 2012-2018, PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan shift rata-rata sebesar 25,97%. Sumbangan share PAD terhadap pendapatan daerah meng-gambarkan derajad desentralisasi fiskal selama kurun waktu tahun 2012-2018 rata-rata sebesar 11,73%. Beberapa obyek PAD mengalami peningkatan dan penurunan. Strategi peningkatan PAD yang mendasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diformulasikan menjadi strategi dan rencana aksi peningkatan PAD untuk diimplemen-tasikan perangkat daerah terkait. Berdasar hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disarankan untuk Pertama, meningkatkan kompetensi serta komitmen sumber daya manusia pengelola pajak-retribusi yang dianggarkan oleh masing-masing perangkat daerah pengelola pendapatan; Kedua, menyusun program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD secara konsisten; Ketiga, memanfaatkan teknologi infor-masi dan komunikasi, sistem informasi, digitalisasi, dan pemungutan PAD online Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 missalnya e-ticketing; dan Keempat, mengoptimalkan kerjasama antarpihak. Selain itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memfokuskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD pada organisasi perangkat daerah pengampu pendapatan di Kabupaten Gunungkidul. DAFTAR REFERENSI Amalia, S. 2018. Reformasi Birokrasi Strategi Menghadapi Revolusi Industri Jurnal Wacana Kinerja Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 212 0–2. Anggara, S. 2016. Administrasi Keuangan Negara I. Bandung CV Pustaka Setia. Cruz, A. L. M., Cruz, F. J. M., & Antonio, O. C. C. 2018. Assessing the Revenue Raising Capacity of the Local Government of Bongabon in the Philippines. Journal of Public Administration and Governance, 83 99. 5296/ FaladeObalade, T. A., & Dubey, S. 2014. Managing Tourism as a source of Revenue and Foreign direct investment inflow in a developing Country The Jordanian Experience. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 33, 15–42. Githinji, R. K., Mwaniki, M., Kirwa, K. J., & Mutongwa, S. M. 2014. Information and Communication Technology ICT on Revenue Collection by Kenyan Counties. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 411, 238–260. Karimi, H., Maina, K. E., & Kinyua, J. M. 2017. Effect of Technology and Infor-mation Systems on Revenue Collection by the County Government of Embu, Kenya. International Academic Journal of Information Systems and Technology, 21, 19–35. Retrieved from Kementerian Dalam Negeri RI 2017. Surat Edaran Mendagri No. 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertang-gungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri RI 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. 134 2018. Indonesia. Retrieved from Lembaga Administrasi Negara. 2008. Teknik-teknik Analisis Manajemen. Jakarta Lembaga Administrasi Negara LAN RI. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kesatu. Yogya-karta Andi Offset. Mohamed, A. A. 2017. Challenges of Mogadishu Local Government Revenue. In Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Humanities and Social Science HSS 2017 Vol. 83, pp. 529–533. Paris, France Atlantis Press. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Olatunji, O. C., & Ayodele, K. B. 2017. Impact of ICT on Tax Administration in Nigeria. Glopbal Journal of Management and Business Research, 172, 24–33. Retrieved from Otieno, O. C., Oginda, M., Obura, J. M., Aila, F. O., Ojera, P. B., & Siringi, E. M. 2013. Effect of Information Systems on Revenue Collection by Local Authorities in Homa Bay County, Kenya. Universal Journal of Accounting and Finance, 11, 29–33. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung-kidul No. 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 2017b. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Gunungkidul Pemerintah Kabupa-ten Gunungkidul. Putra, W. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah Edisi 1, C. Depok Rajawa-li Pers. Sitompul, A., Syahnur, S., & Ichsan, C. 2014. The Role of Hotel and Restaurant Taxes and Its Effect on Banda Aceh’s Local Own Source Revenue. Aceh International Journal of Social Sciences, 31, 45–57. Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung CV Alfabeta. Tangkilisan, H. N. S. 2007. Manajemen Publik. Eds. Y. Hardiwati, Edisi Kedua. Jakarta PT Grasindo. Ylvije, & Elez, O. 2012. Management of the taxation on tourism operators, an important component of revenues and investments in the tourism sector. Academicus International Scientific Journal, 6, 126–135. ... 4 The current implementation of the fiscal decentralization regime is somewhat different than that in the decade of the 2000s early implementation. Technology information and its supporting infrastructures have developed much in the past twenty years, which has led to effectiveness and efficiency in generating local-own-source revenue Nilawati, 2019;Rachmawati et al., 2018;Saifuddin, 2020;Worumi, 2018. However, this technology utilization remains limited to the development of the information system within the local government, tax reporting, data synchronization, public services payment, etc. ... Yudistira Hendra PermanaRizqi AzizahNovita WilaThis paper studies the feasible digital content business model of Jogja Istimewa Television JITV and Jogja Istimewa Application JI App under the management of the Yogyakarta Provincial Office of Communications and Informatics. Thanks to the development of digital transformation and digital content business, both are now integrated to reach a broader market since they provide unique content of Yogyakarta socio-culture and government activities. However, it needs a more advanced business model compared to the existing ones. In addition, this transformation will help The Government of Yogyakarta Province achieve its local state budget sovereignty and provide high-quality digital content for the public. We use a mix-method approach in this study by using a strict survey exploring brand awareness of JITV and JI App and focus group discussion with relevant stakeholders to achieve our objective. We find that JITV and JI App should shift their form from a unit under the Yogyakarta Provincial Office of Communications and Informatics management into an independent local public service agency Badan Layanan Umum Daerah or BLUD. This shift is likely to be implemented since our respondents are aware of both JITV and JI App and that the relevant stakeholders in our FGD support that shift.... Local revenue comes from local taxes, local retribution, profits from local state-owned enterprises, and other revenue. Although the Local Government receives revenue sources outside their local revenue, the local revenue plays a significant role in local finance to become the primary foundation for local autonomy and development Nilawati, 2019;Lestari & Utama, 2019. ...Siti RohimaLiliana Liliana Aning Kesuma PutriLocal Government expenditure is budgeting for all government needs and activities and managed under the authority of provinces, regencies, and municipalities through their respective regional heads. Well-targeted Local Government expenditure optimization has a significant impact on the regional economy. This research aims to determine poverty reduction in regencies/municipalities in South Sumatra Province, Indonesia, by examining the variable’s impact of social assistance expenditure, capital expenditure, and local revenue on poverty. The data used are primary and secondary data obtained from 15 regencies/municipalities in South Sumatra Province during the 2010-2018 periods. The analysis technique uses in this research were Poverty Mapping with Klassen Typology and Multiple Linear Regression MLR. Using the Klassen typology for poverty mapping in South Sumatra Province obtained four regional classifications quadrant based on poverty and economic growth quadrant I developed and fast-growing region, quadrant II developed but depressed region, quadrant III developing region, and quadrant IV less developed region. The Klassen typology classification results quadrant I include Palembang City, quadrant II includes Musi Banyuasin Regency, Muara Enim Regency, Ogan Komering Ilir Regency, and Banyuasin Regency. Quadrant III includes Ogan Komering Ulu Regency, Prabumulih City, and Lubuk Linggau City. Also, quadrant IV includes Lahat Regency, Musi Rawas Regency, Ogan Ilir Regency, Ogan Komering Ulu Timur Regency, Ogan Komering Ulu Selatan Regency, Empat Lawang Regency, and Pagar Alam City. The t-test regression results showed that Social assistance expenditure and local revenue affect poverty reduction, while capital expenditure does not significantly affect poverty reduction. The F-test regression results showed that poverty reduction was affected simultaneously by social assistance expenditure, capital expenditure, and local revenue. Policies in social assistance expenditure and capital expenditure were not well-targeted. The policies expected to reduce poverty are to provide well-targeted social assistance expenditure and capital study aims to identify property transfer customs regulations and analysis of local tax revenues especially BPHTB in Pekanbaru City and Dumai City. This research was conducted in 2019-2020. The results of this study indicate that each study area has its own regulations regarding BPHTB and the basis for determining BPHTB tax collection is all the same, which is 5% of the value of NJOP minus NPOPTKP. In 2019 Riau Province, which received BPHTB Pekanbaru City revenue reached 144 billion rupiah or around of the total regional tax of Rp 627 billion. The city of Dumai in 2019 received a BPHTB of billion, or only about percent of the total regional tax revenue. In the implementation of BPHTB collection, there are still many constraints. The solution that can be offered in this research is the issuance of regional regulations that accommodate all the interests of various related ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan bea peralihan properti dan analisis penerimaan pajak daerah terutama pendapatan BPHTB di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Penelitiam ini dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap daerah kajian memiliki peraturan tersendiri mengenai pemungutan BPHTB dan dasar penetapan pemungutan pajak BPHTB semuanya sama yaitu sebesar 5% dari nilai NJOP dikurangi NPOPTKP. Pada tahun 2019 Provinsi Riau yang memperoleh penerimaan BPHTB Kota Pekanbaru mencapai 144 milyar rupiah atau sekitar 22,97% dari total pajak daerah Rp 627 milyar. Kota Dumai pada tahun 2019 memperoleh BPHTB sebesar Rp5,6 milyar atau hanya sekitar 3,98 persen dari total penerimaan pajak daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB masih terkendala berbagai hal. Solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini adalah penerbitan peraturan daerah yang mengakomodir semua kepentingan berbagai pihak paper examined the effect of Information Systems on revenue collection of Local Authorities in Homa Bay, Kenya. Study objectives included establishing the relationship between internal control systems, Information Systems and revenue collection in Kenyan Local Authorities; determining the levels of quality service offered to the clients by Local Authorities and investigating whether Information Systems relate to effectiveness and efficiency of Revenue Collection. A structured cross-section survey was used to collect data from 2,007 individuals, of which 165 were Local Authorities staff and 1,842 were traders in Homa Bay Municipality. The study found that there is a relationship between Information Systems and both efficiency and effectiveness in revenue collection, there is a strong positive relationship between Internal Control Systems and revenue collection as reported by 97% of the respondents, and that resistance to change by the council staff was derailing the full implementation of Information Systems. The study is useful in reviewing the institutions' Act and statutes to cater fully for the integration of IS in the management activities of Homa Bay Municipal Council, to managers at all levels, public sector, policy makers and AmaliaDunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu Revolusi Industri Revolusi Industri merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan Internet of Things IoT, big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial Artificial Intelligence. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi pemerintah. Selain berbagai peluang yang ditawarkannya, era Revolusi Industri menimbulkan berbagai persoalan publik baru yang harus dihadapi, seperti polemik transportasi daring; ancaman e-commerce terhadap toko/retail konvensional; kejahatan siber, dsb. Oleh karenanya, organisasi pemerintah harus melakukan reformasi besar untuk dapat berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya diera Revolusi Industri Liza M. CruzFranz Jake M. Cruz Olive Chester Cuya AntonioOne source of funding for sub national government is imposition of taxes. It is imposed upon individual and corporation within the territorial jurisdiction of the municipality. Local governments are funded through Internal Revenue Allotment IRA provided by the National Government. The purpose of the study is to assess the local revenue generation capacity of the municipality of Bongabon, Nueva Ecija in the Philippines. The paper revealed that its calculated collection efficiency is only of the total collectibles on Real Property Tax. The average local revenue raising capacity of the municipality of Bongabon, Nueva Ecija within the period of 7 years 2011 to 2017 is only % of the externally sourced revenue or IRA. The study concluded that the municipality of Bongabon, Nueva Ecija remains dependent on national government when it comes to funding. The study also identified various constraints to efficient tax collection while local citizens perceived the LGU capacity to collect tax negatively. More studies on tax capacity are encouraged to come up with sufficient baseline data that may serve as inputs to policy making and solve the problems of tax collection in the local aim of this article is to present the concept of bankruptcy as a legal judicial procedure to be followed in case that the legal or natural person becomes insolvent. The paper is focused on the meaning of bankruptcy, the subjects of bankruptcy proceedings, causes for the opening of this proceeding, the competent court and its decision according to the law dated “On bankruptcy” published in official Journal These article deals also with the organs of bankruptcy proceedings, administrator, meeting of creditors and methods of the conclusion of bankruptcy proceedings. A brief description of debtor’s possibilities during bankruptcy proceedings is given also in article. It deals with debtor’s closeout, rehabilitation/reorganization of the company and debtor’s liquidation. However, it should be noted that the bankruptcy procedure is a procedure not very widespread in our country, that due to the small number of cases before our courts. It also has to do with the fact that subjects rarely addressed the A Faladeobalade Suchi DubeyTourism plays a crucial role in the development and growth of all countries, especially the developing ones, creating a general positive impact on the economic and social situations for the target country. Tourism had always been recognized as a remunerative industry that positively contributes to a country's GDP, Citizens quality of life and generation of employment. For example, tourism is considered a major pillar in the economy of the Country of Jordan; however, Jordan as a Nation may need to do more in order to compete globally in this lucrative sector! Tourism is the second largest industry in our world Christine Ennew 2003. Tourism is an industry similar to other industries that generate revenue and contribute to a country's GDP and balance of payments. According to the World Travel and Tourism Council WTTC's 2003 statistics, tourism generates around 200 million jobs world-wide and accounts for 10% of the world global GDP. This contribution differs from one country to another depending on the volume of domestic tourism spending as opposed to international tourism spending. In a lot of cases, the volume of transactions in tourism industry equals or exceeds the volume of Transactions in other cash cow sectors such as oil and automobile sectors. Tourism has become a major part in international commerce and proves to be an important tool to diversify one country's sources of revenue instead of relying only on one source or product Crude OilRebert Kamau GithinjiMary MwanikiKiproto John Kirwa Michael SanjaFor sustainable growth and poverty reduction to take place in African countries specifically in Kenya and more so in Kenyan counties, it is essential that a coherent, dynamic and domestically driven capital accumulation, intermediation and Computerization process take root . Its also true that Taxation which is one entry point for improving governance on the continent has received little attention, Tax revenues collection are relatively poor in most counties in Kenya; taxes have often not translated into improvements in public service delivery. Objective of this research establishes the mode of strengthening domestic resource mobilization by utilizing ICT, it also determines a review on information systems theories and hence examines the impact of management information system on revenue collection in Kenyan counties. The research utilizes ICT in relation to Technological theories hence setting the base on Empirical review such as Technology Acceptance Model Theory, Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology, Theoretical Implementation Process-Theory, Theory Of Reasoned Action, Theory Of Planned Behavior TPB, Theory Of Technical Acceptance Model, Agency Theory, Control Theories And Cultural Keuangan Negara IS AnggaraAnggara, S. 2016. Administrasi Keuangan Negara I. Bandung CV Pustaka of Technology and Information Systems on Revenue Collection by the County Government ofH KarimiK E MainaJ M KinyuaKarimi, H., Maina, K. E., & Kinyua, J. M. 2017. Effect of Technology and Information Systems on Revenue Collection by the County Government of Embu, Kenya. International Academic Journal of Information Systems and Technology, 21, 19-35. Retrieved from Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020Kementerian Dalam Negeri RI 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. 134 2018. Indonesia. Retrieved from
PotensiUsaha Sistem Teknik di Daerah . Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadi bagian yang
Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik 1. Aneka Produk Usaha Sistem Teknik Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Produk usaha sistem teknik dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat pengguna. Hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah penggunaan dan perawatannya merupakan bagian yang menjadi perhatian. Karya rekayasa inovatif dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembuatan produk, di antaranya berupa produk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, limbah perkebunan yang semua itu merupakan bagian solusi dalam berproduksi. Beberapa contoh aneka produk peralatan sistem teknik antara lain a. Alat pencetak arang briket Alat pencetak arang briket adalah kempa yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mesh tertentu yang telah dicampur dengan perekat kanji, sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu seperti kubus, bulat tabung, dan atau bulat pepat. Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Tekanan yang dihasilkan oleh kempa, selain manual dapat juga berasal dari hidraulik, maupun tekanan mekanik menggunakan ulir. Gambar pencetak briket secara manual. b. Alat pengering hasil pertanian Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Alat pengering hasil pertanian, menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyerap panas, sinar matahari diserap oleh benda seng berwarna gelap dan diteruskan kedalam ruangan oven. Alat ini dibuat untuk mengurangi kadar air hasil pertanian dan baki tray yang berfungsi sebagai wadah bahan yang dikeringkan di dalam ruang pengering pada proses penjemuran secara alami sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. d. Alat pengambilan zat warna alam indigo Proses pengambilan zat warna alam indigo pada dasarnya adalah bagaimana melakukan aerasi pada cairan hasil rendaman daun dari tanaman Indigofera tinctoria. L. Pada Gambar Alat untuk pengambilan Zat Warna Alam Indigo melalui sirkulasi cairan dengan menggunakan pompa, memungkinkan terjadinya proses aerasi. Pada saat pompa bekerja cairan pada tangki A diisikan ke dalam tangki B melalui spraiyer S sampai volume tertentu. Proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan melalui sprayer S. Cairan di tamping pada tangki C jika proses aerasi selesai. 2. Manfaat Produk Usaha Sistem Teknik Manfaat karya rekayasa produk peralatan sistem teknik a. Keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya b. Solusi bagi peningkatan produktifitas dan efektifitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan home industry c. Memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi d. Memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal e. Terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. 3. Potensi Usaha Sistem Teknik di Daerah Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik. Produk yang dibuat dapat mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Budaya Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan yang perlu terus dikembangkan dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Kita sering melihat di daerah-daerah banyak aktifitas penduduk melakukan kegiatan yang sifatnya turun temurun dalam memenuhi kebutuhan. Batik, tenun adalah produk yang dihasilkan oleh aktifitas masyarakat di sekitar kita. Kita mengenal batik, tenun sebagai sumber daya yang diakui dunia sebagai kekayaan budaya Indonesia. Pengembangan budaya melalui potensi yang tersedia dapat dilakukan dengan pola tekno-ekologis sebagai salah satu bentuk sistem dengan menggabungkan antara teknologi dengan lingkungan yang tetap dijaga keseimbangannya. Proses produksi pembuatan batik dan tenun, salah satunya adalah pewarnaan. Pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun sangat di sambut baik oleh masyarakat dunia dan memiliki nilai jual tinggi, karena merupakan produk yang ramah lingkungan dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup life style dalam kehidupan di masa sekarang untuk ramah pada lingkungan. 4. Alat dan Bahan yang dibutuhkan a. Pembuatan Spray Aerator dan Zat warna alam indigo 1 Pembuatan tangki, dapat disubtitusi dengan drum bekas 2 Sprayer, dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak 3 Pipa paralon, untuk sirkulasi larutan yang dipompa. 4 Pompa air, saklar dan kabel, dapat diperoleh di toko material 5 Rangka penopang tangki 6 Tanaman Indigofera tinctoria 7 Kapur CaO, larutan CaO kapur tohor 5. Proses Produksi Tom Spray Aerator untuk Zat Warna Alam Indigo Proses produksi dalam pembuatan zat warna alam yang dikembangkan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu a. Pembuatan Alat Spray Aerator b. Pembuatan zat warna alam indigo biru Spray aerator sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan zat warna alam indigo biru yang biasa digunakan untuk pewarnaan batik, tenun, denim. Bahan baku zat warna alam ini berupa daun nila yang diolah melalui proses perendaman 24 jam, proses aerasi dan proses pengendapan. Hasil akhir berupa produk pasta/powder indigo biru yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Peralatan dan Bahan Pembuatan Spray Aerator Peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat spray aerator digunakan alatalat di antaranya mesin las, bor, gerinda, dan tool kit Spray aerator dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu penyediaan sprayer, pompa, pemipaan, dan tangki penampung. Prisip dasar dari proses ini adalah aerasi yaitu mengkontakkan cairan dengan udara. Sprayer bisa disubtitusi/ diganti dengan pipa paralon yang diberi beberapa lubang. Penyediaan reservoir/ tangki penampung dapat disubtitusi dengan menggunakan drum bekas minyak. Penggunaan Spray Aerator dapat mempermudah dalam proses produksi pengambilan zat warna alam indigo. Perawatan alat ini meliputi 1 Perawatan alat terutama bagian sprayer, yaitu membersihkan bagian lubang sprayer agar tidak tersumbat dari kapur yang digunakan. Pastikan dalam kondisi bersih setelah menggunakannya. 2 Hindari tergenangnya air pada spray aerator pada bagian tangki reservoir saat penyimpanan agar tidak terjadi korosi pada peralatan. 3 Lakukan pemeliharaan maintenance secara berkala pada pompa air, hindari terjadinya hubung singkat karena isolasi kabel kurang baik. 4 Perhatikan penggunaan sumber listrik disesuaikan dengan spesifikasi pompa air yang digunakan. 6. Pengemasan Produk Pengemasan produk pralatan sistem teknik dimaksudkan untuk mempermudah pekerja dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembutan produksi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Casing atau selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Pengemasan untuk pelindung fungsi distribusi dan fungsi identitas sebagai kemasan produk didesain agar produk dapat terlindung dari benturan dan menarik. Adapun fungsi kemasan produk antara lain a. Mempertahankan mutu b. Memperpanjang masa simpan c. Mempermudah penyimpanan dan pemasaran/transportasi d. Menambah daya tarik bagi konsumen memberi informasi dan sarana promosi Agar manfaat tersebut di atas dapat dicapai, maka hal-hal berikut harus diperhatikan a. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas b. Memuat informasi yang jelas & jujur c. Menarik desain, warna, bentuk, dengan komposisi yang imbang d. Ukuran & material bahan sesuai kebutuhan e. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan transport. f. Volume kemasan, menggunakan ukuran yang umum untuk produk-produk tertentu, misalnya 250 gr, 500 gr atau 1000 gr. Label adalah informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang a. Informasi produk yang sebenarnya b. Foto atau gambar produk c. Logo perusahaan d. Alamat produsen e. Bobot produk Informasi tentang masa produksi dan atau masa kadaluwarsa dan hal-hal lain yang istimewa pada produk yang dihasilkan, menjadi bagian informasi pada konsumen. Baca Juga Perencanaan Usaha Dalam Produk Untuk Sistem Teknik Wirausaha Dari Sebuah Produk Rekayasa Untuk Sistem Teknik Laporan Kegiatan Usaha Kerajinan Dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar Demikian Artikel Sistem Dari Sebuah Produksi Usaha Untuk Sistem Teknik Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Pengemasan , Promosi Dan Dari Sebuah Perencanaan Wirausaha Kebutuhan Dari Sebuah pasar terhadap Benih Ikan Konsumsi Perencanaan Dari Wirausaha Di Budidaya Unggas Pedaging Perencanaan Usaha Dalam Produk Untuk Sistem Teknik Budidaya Untuk Lebih Mencapai Ketahanan Pangan Ternak
.
  • oye0za7pku.pages.dev/949
  • oye0za7pku.pages.dev/23
  • oye0za7pku.pages.dev/872
  • oye0za7pku.pages.dev/483
  • oye0za7pku.pages.dev/86
  • oye0za7pku.pages.dev/639
  • oye0za7pku.pages.dev/848
  • oye0za7pku.pages.dev/370
  • oye0za7pku.pages.dev/782
  • oye0za7pku.pages.dev/893
  • oye0za7pku.pages.dev/554
  • oye0za7pku.pages.dev/703
  • oye0za7pku.pages.dev/547
  • oye0za7pku.pages.dev/365
  • oye0za7pku.pages.dev/896
  • potensi usaha sistem teknik di daerah